Sepuluh Tahun Tragedi Mei 1998.
Sebuah potret ringan bagaimana pergulatan etnis Tionghoa masuk ke mainstream Indonesia. Ada yang membentuk organisasi formal dan melakukan berbagai macam kampanye lengkap dengan simbol-simbol etnisitas, ada pula yang melakukannya secara alami, jauh dari hingar bingar media massa.
Ribuan orang tampak memadati lapangan di halaman gedung olahraga. Tua, muda, bayi dan anak-anak [...]
Archive for the ‘Sosial Politics’ Category
Seribu Asa Menjadi Indonesia
Posted in Humaniora, Perhimpunan INTI, Sosial Politics, Tionghoa-Indonesia on 17 May, 2008 | Leave a Comment »
Melirik Potensi Terpendam
Posted in Sosial Politics, Tionghoa-Indonesia on 25 March, 2008 | 1 Comment »
Proses ‘pemanasan’ menuju pemilu 2009 tak pelak melirik potensi suara yang dimiliki masyarakat Indonesia Tionghoa. Konon jumlahnya cukup dapat memberi sumbangan berpengaruh terhadap perolehan suara mereka nanti.
Meratakan Jalan Sang Calon Presiden
Posted in Sosial Politics on 3 March, 2008 | Leave a Comment »
Tokoh-tokoh politik makin memantapkan posisi untuk maju di pemilu 2009, dengan sejumlah strategi. Mulai dari silaturahmi sampai saling adu image. Jangan lupakan strategi menghimpun modal parpol.
DICARI! Idealis yang Mau Berkotor-kotor
Posted in Perhimpunan INTI, Sosial Politics on 2 March, 2008 | Leave a Comment »
Kaum muda diharapkan bisa lebih banyak berperan dalam ajang Pemilu 2009. Konon belum ada yang mampu menyaingi popularitas Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati. Tanya Kenapa?
Quo Vadis Organisasi Tionghoa di Indonesia?
Posted in Sosial Politics, Tionghoa-Indonesia on 4 October, 2007 | Leave a Comment »
China is the hottest business and investment story on the planet! Demikian komentar majalah Time dalam sebuah artikel. Komentar yang tidak berlebihan. Menilik perkembangan terakhir, prestasi Tiongkok membawa pengaruh besar dalam tatanan ekonomi global. Wajar bila banyak negara berlomba menjalin kerja sama dengan RRT, tak terkecuali Indonesia.
Benang Kusut Masalah Kewarganegaraan
Posted in Sosial Politics, Tionghoa-Indonesia on 12 September, 2007 | Leave a Comment »
Apa yang membuat masalah kewarganegaraan penduduk keturunan asing di Indonesia demikian rumit?
Liong Solan duduk terpekur. Di hadapan wanita 58 tahun itu terserak fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP WNI. “Ini sudah ditarik,” tuturnya. “Katanya tidak sah.” Raut kebingungan tersirat jelas di wajahnya. Sebagai ibu rumah tangga tanpa mengecap bangku sekolah, Solan tak paham tentang kewarganegaraan, [...]
Ketimpangan VS Keterikatan
Posted in Sosial Politics, Tionghoa-Indonesia on 11 September, 2007 | Leave a Comment »
Satu tahun sudah sejak UU “revolusioner” bernomor 12 tahun 2006 terbit. Bagaimana implementasinya di lapangan?
SENIN, 16 Juli 2007. Ruang Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta penuh sesak. Sebagai kepala dan tuan rumah, Edison Sianturi membuka rapat yang diikuti perwakilan beberapa organisasi etnis Tionghoa di Jakarta. Rapat mengenai sosialisasi [...]
Lingkaran Setan itu Bernama “Tanpa Kewarganegaraan”
Posted in Sosial Politics, Tionghoa-Indonesia on 10 September, 2007 | 4 Comments »
Mereka mengalami diskriminasi atas agama, ras, kemiskinan, dan jender.
“Mak, masih lapar…” rengekan Mely dibalas sumpalan nasi di mulutnya. Eneng, ibunda Mely, menjumput nasi terakhir yang ada di mangkuk. Itulah makanan bocah berumur tiga tahun ini sehari-hari. Nasi bumbu kecap. “Abis. Minum aer aja yang banyak, yak?” timpalnya.
Sepak Terjang Organisasi
Posted in Sosial Politics, Tionghoa-Indonesia on 9 September, 2007 | Leave a Comment »
Berbagai organisasi mengusahakan penyelesaian masalah stateless, baik bagi warga etnis Tionghoa, etnis India, maupun etnis lain yang menjadi stateless karena masalah ekonomi. Kegiatannya cukup beragam. Mulai dari usaha pendekatan secara perorangan, call center sampai judicial review. Bahkan sebuah organisasi bernuansa muslim terbilang paling aktif melakukannya.
Tanggung Renteng Memutus Rantai
Posted in Sosial Politics, Tionghoa-Indonesia on 8 September, 2007 | Leave a Comment »
Satu tahun sudah sejak UU No.12/2006 disahkan. Langkah awal usaha penyetaraan kewarganegaraan dengan landasan anti diskriminasi sudah dilalui. Tapi persoalan tidak serta merta selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Ini saatnya masyarakat mengambil peran lebih.