Menguak Kebencian Terhadap Minoritas

Standard

export-home-yaleglobal-repository-1044900472500_chuabk.jpgSebuah ulasan singkat tentang Tesis Prof. Amy Chua “World On Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability.”

Tak lama setelah harga BBM diumumkan naik, tersebar sms provokatif yang mengancam masyarakat Tionghoa di Indonesia, kabar tentang akan terulangnya peristiwa Mei 1998 pun merebak. Konferensi pers digelar khusus untuk meredam kegelisahan. Sejak peristiwa Mei 1998, beratus-ratus seminar diadakan untuk lebih ‘membaurkan’ etnis Tionghoa ke masyarakat pribumi dengan asumsi  bahwa kerusuhan terjadi karena kelompok minoritas tidak terintegrasi sepenuhnya dengan kelompok mayoritas.

Namun pendapat Amy Chua lain. Dalam tesisnya yang telah diterbitkan, World on Fire, How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability –Dunia dalam Api, Bagaimana Penerapan Demokrasi Pasar Bebas akan menghasilkan Kebencian Etnis dan Ketidakstabilan Global ia mengatakan bahwa dimana ada sekelompok etnis minoritas yang mendominasi pasar dan sekaligus ada sistem politik yang menganut demokrasi, serangan terhadap kelompok minoritas bisa dipastikan akan terjadi. Profesor yang mengajar bisnis internasional, konflik etnis dan globalisasi di Universitas Yale, Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Sistem pasar yang dipakai untuk mengorganisasi ekonomi tidak bisa dikombinasikan dengan sistem demokrasi untuk mengorganisasi politik.

Tesis ini menggemparkan dan boleh menjadi bahan diskusi mengingat kebijakan “pembauran” yang diterapkan selama 32 tahun di Indonesia dianggap gagal di bulan Mei 1998. Selama Orde Baru, kelompok minoritas Tionghoa di Indonesia “dihilangkan” dengan melarang semua budaya yang berbau Cina. Dengan cara ini, diharapkan etnis Tionghoa bisa membaur sepenuhnya dengan mayoritas pribumi Indonesia.

Tapi menurut profesor yang juga menjadi pimpinan redaksi Harvard Law Review ini, masalah sesungguhnya tidak terletak pada membaur atau tidak membaurnya si minoritas. Kelompok minoritas disebutnya sebagai market-dominant minorities, yaitu kelompok minoritas kaya-raya yang mendapatkan kekayaannya karena sistem ekonomi pasar, yang notabene sudah menjadi sebuah “hukum” sistem ekonomi, bahkan secara  internasional. Sistem ekonomi pasar yang dibanggakan ini memunculkan “market dominant minorities” yaitu kalangan kecil yang mempunyai akses ekonomi, mampu dan berhasil menguasai ekonomi secara keseluruhan.

Mayoritas yang tidak mengusai pasar, terpuruk dalam kesulitan ekonomi, kemiskinan dan hidup serba kekurangan. Tentu mereka tidak menyukai keadaan ini dan rasa iri hati mudah sekali berkembang. Lalu bagaimana keadilan bisa dicapai? Demokrasi menjadi penawarnya. Dalam sistem demokrasi, kelompok mayoritas akan menang ketika berhadapan dengan kelompok minoritas. Maka, tidaklah mengherankan mengapa justru ketika proses demokratisasi dimulai, serangan terhadap kelompok market-dominant minorities akan makin menguat. Kelompok mayoritas yang menguasai pemilu akan membuat kebijakan dan peraturan yang membatasi bahkan memangkas hak-hak dari kelompok market-dominant minority.  Hasil akhirnya biasanya adalah mengambilalih dan menasionalisasikan aset mereka, digantikannya kekuatan demokrasi melalui kekerasan, atau kerusuhan etnis.

Market-dominant minorities terdapat diseluruh dunia, misalnya, warga kulit putih di Afrika Selatan, Brasil, Ekuador, Guatemala, dan Amerika Latin. Warga Yahudi di Rusia, warga India di Kenya dan Afrika Timur, warga Lebanon di Afrika Barat, warga Tionghoa di negara-negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Chua bahkan  mengutip angka 3 persen warga Tionghoa yang menguasai 70 persen perekonomian Indonesia. Sebenarnya angka statistik yang masih diperdebatkan kebenarannya ini tidak menutup kesan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia memang dianggap lebih makmur dan sukses. Walaupun banyak pengusaha pribumi yang juga suskes, namun keberadaan mereka seolah tidak nampak. Di negara asia Tenggara lain, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Laos, etnis Tionghoa memang menonjol dan akrab dengan penguasa dan para jenderal militer. Hal ini disebabkan karena etnis Tionghoa mempunyai akses untuk masuk ke sistem ekonomi pasar yang sedikit demi sedikit berkembang menjadi globalisasi.

Contoh awal yang dipaparkan Chua tentang sentimen terhadap market-dominant minorities adalah kemenangan presiden Mugabe di Zimbabwe karena kampanyenya yang rasis. “Di Zimbabwe, tak seorangpun kulit pulit yang mengekspoitasi negara diperbolehkan memiliki tanah, bahkan untuk 1 acre saja”. Kampanye ini mempuat Mugabe menjadi pahlawan diantara mayoritas kulit hitam Zimbabwe yang menganggap bahwa keadilan harus ditegakkan. Di tahun 1990, IMF memerintahkan Zimbabwe untuk menerapkan system ekonomi pasar. Segera setelah system ini diterapkan, terjadilah inflasi yang mengakibatkan pengangguran dan meningkatnya kriminalitas di kalangan kulit hitam.  Sistem ini justru makin membuat jurang perbedaan ekonomi antara kulit putih dan kulit hitam Zimbabwe, karena warga kulit putih tidak terpengaruh dengan sistem ini, malah justru memperoleh keuntungan. Ketika akhirnya Mugabe memenangkan pemilu di tahun 2002, ia serta merta menyita tanah-tanah petani kulit putih dan memberikannya pada petani kulit hitam.

Venezuela 1998. Hugo Chavez memenangkan pemilu karena kampanyenya yang menuntut revolusi sosial. Chavez menyerang warga kulit putih yang menguasai ekonomi Venezuela dengan menyebut mereka busuk dan musuh rakyat. Ia menggelari dirinya sendiri sebagai “Indian dari Barinas” yang bermulut tebal dan bermata sipit, sementara golongan investor asing dan para pengusaha minyak disebutnya kaum kaya bobrok dan kapitalis buas. Sederetan kebijakan pun dilakukannya “demi rakyat Venezuela” seperti mengganti nama Venezuela menjadi Bolivaria, membubarkan kongres dan mahkamah agung yang dikuasai golongan kulit putih, mengeluarkan 50 undang-undang anti pasar, dan mendesak mengambil alih tanah yang dimiliki pengusaha elit untuk dibagikan kepada rakyat. Tak ayal, kelompok kulit putih pun memindahkan uang mereka sebanyak 8 miliar dolar AS ke Amerika Serikat. Tahun 2002, kelompok kulit putih melancarkan kudeta dengan dukungan George W. Bush dan mengangkat Pedro Carmona, seorang kulit putih menjadi presiden menggantikan Chavez. Pemerintahan Carmona hanya seumur jagung, Chavez kembali berkuasa karena dukungan mayoritas rakyat Venezuela.

Rusia paska kejatuhan rezim komunis. Sistem ekonomi pasar dan demokrasi pun diterapkan, dan hal ini segera melahirkan konglomerat Yahudi yang dikenal dengan nama oligarch. Sementara rakyat Rusia hidup serba kekurangan. Jurang perbedaan antara konglomerat Yahudi dan rakyat rusia sedemikian mencolok sehingga muncul kebencian terhadap orang Yahudi. Segera mereka membentuk partai politik yang menghasilkan 80 partai bercorak nasionalis. Beberapa diantaranya bahkan dengan jelas memakai symbol neo-nazi dan mempersalahkan Yahudi sebagai sumber kemalangan yang kini melanda Rusia.

Kenya, etnis India mendominasi industri, hotel dan bank. Jumlah mereka hanya 2 persen, namun kesejahteraan mereka berlipat kali ganda dari penduduk kulit hitam pada umumnya, bahkan melebihi suku Kikuyu yang paling sukses diantara suku-suku kulit hitam lainnya. Kaum “Asians”, demikian warga India itu dijuluki, hidup di kawasan mewah di Nairobi, memakai mobil-mobil mewah dengan supir pribumi hitam Kenya. Penjarahan dan pemerkosaan pun terjadi terhadap warga India. Kini, seiring dengan makin derasnya globalisasi, Kenneth Matiba, pemimpin partai oposisi Kenya, mulai berkampanye untuk mengusir kaum Asians keluar Kenya.

Negara-negara Afrika Barat seperti Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Gana, Nigeria, Côte d’Ivoire, Togo, Benin, juga negara yang di pedalaman, Burkina Faso, Mali, dan Niger, warga Lebanon menguasai dunia industri, bisnis, perdangangan dan ritel. Di Cote d’Ivoire contohnya, warga Lebanon yang hanya berjumlah 150 ribu menguasai ekonomi sementara penduduk pribuminya hidup kekurangan di desa-desa. Di Gambia, minoritas Lebanon adalah pemilik toko dan memengang sektor industri palajiwa. Kendatipun reaksi pribumi kulit hitam masih cukup bersahabat karena minoritas Lebanon dikenal sebagai pekerja keras, rajin dan mau bekerja kasar, namun kemakmuran yang dinikmati kelompok kecil minoritas ini tetap menimbulkan iri hati dan benci. Gerakan anti Lebanon pun muncul, dan dalam konstitusi Sierra Leone, masih terdapat pasal-pasal yang diskriminatif terhapad warga “non-pribumi” Lebanon.

Khusus untuk Brasil dan Bolivia yang dianggap cukup berhasil menjaga kestabilan etnis, Chua membahasnya tersendiri. Brasil yang sering dibanggakan karena demokrasi rasialnya pun diam-diam menyimpan masalah market-dominant minorities, karena hanya diperlukan 50 ribu warga kulit putih untuk menguasai seluruh perekonomian-bahkan politik- dari 165 juta warga pribumi Brasil yang mayoritas miskin, kumuh dan penyakitan. Uniknya, sebuah band kulit hitam meraih sukses besar ketika mereka menyanyikan slogan 4P –poder para o povo preto– kekuasaan bagi kulit hitam.

Bolivia sering digembar-gemborkan sebagai negara yang aman dan damai, hampir tidak pernah ada sentimen minoritas-mayoritas. Minoritas kulit putih yang berjumlah 15% menguasai sumber alam dan perekonomian, sementara orang Indian Aymara dan Quecha termarjinalkan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Berpuluh-puluh tahun warga Indian menerima takdir mereka dengan pasrah, sampai di tahun 2001, petani-petani Indian menyerbu La Paz, ibukota Bolivia, berdemonstrasi dan bersikap anti kulit putih dengan berseru “Kulit putih keluar dari negeri kami!”

Contoh-contoh diatas menggambarkan bahwa kerusuhan, pembunuhan, penjaharahan dan pemerkosaan terhadap etnis minoritas yang menguasai pasar muncul setelah rezim otoriter atau totaliter jatuh. Kebanyakan dari sentimen ini muncul karena rasa iri hati yang dimanfaatkan oleh para politisi yang menggalang massa dengan cara menyentuh masalah yang paling sensitif. Bahkan para pemimpin yang terpilih secara demokratis melalui pemilu namun tidak sanggup memenuhi janji-janji kampanyenya dalam meningkatkan taraf hidup mayoritas, membayar hutang budi mereka dengan menekan kelompok minoritas yang tidak punya kekuatan melawan kekerasan.

Permasalahannya sekarang adalah, kapan demokrasi harus muncul? Seiring dengan globalisasikah? Jawaban umum yang kita anut adalah “ya!”, bahkan literatur ekonomi dan sosial politik jelas mendukung kemutlakan sistem pasar bebas dan sistem demokrasi. Dua hal ini sudah menjadi tuntutan dan keharusan dalam sebuah negara.

Justru kenyataan inilah yang mengkhawatirkan Chua, ia dengan tegas menyatakan bahwa  Adding democray to markets has been a recipe for instability, upheaval and ethnic conflagration.” (Menerapkan sistem demokrasi ke dalam pasar bebas adalah resep ampuh untuk ketidakstabilan, permasalahan dan kerusuhan etnis). Ketika sistem pasar bebas membuat market dominant minorities bertambah kaya, sistem demokrasi akan meningkatkan tekanan politik dan kekuasaan dari mayoritas yang frustasi. Kedua perpaduan sistem inilah yang akan menghasilkan World on Fire atau Dunia dalam Api.

Tabrakan kedua sistem ini memang tidak terlalu dirasakan di negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat menghabiskan dana hampir 1 milliar dollar AS untuk menyosialisasikan demokrasi di Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Tenggara, Uni Soviet, negara-negara dunia ketiga lain. Dan bersamaan dengan itu, pasar bebas dan globaliasasi pun didengung-dengungkan lewat WTO, IMF dan World Bank. Pasar bebas yang diikuti dengn demokrasi agaknya telah dipandang sebagai resep ambuh dambaan menuju kesejahteraan.

Namun yang tidak disadari adalah bahwa demokrasi sudah dimiliki negara Barat untuk berabad-abad lamanya dan hal itu datang dengan bertahap. Sebagai contoh, peraturan Inggris tahun 1430 menetapkan bahwa hanya pria dewasa yang berpenghasilan tertentu yang boleh memilih anggota House of Commons. Perancis awalnya menetapkan bahwa hanya orang yang membayar pajak dan mempunyai harta yang bisa ikut pemilu, Belgia baru menyatakan semua pria dewasa tanpa kecuali boleh ikut pemilu di tahun 1919. Di Amerika Serikat sendiri, sampai 1934, orang-orang miskin yang ditunjang pemerintah belum boleh ikut pemilu. Jadi demokrasi pada awalnya bukan untuk seluruh rakyat, melainkan hanya dinikmati golongan berharta. Dan satu hal penting lainnya, Chua juga menambahkan bahwa di negara-negara Barat yang makmur, pemerintah menerapkan tunjangan sosial, dimana rakyat yang hidup miskin dibiayai oleh pemerintah dan kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan fasilitas gratis dari negara. Dengan demikian, walaupun globalisasi dan sistem pasar bebas menyerbu dengan kencang, mereka yang tidak mampu mengikuti dan tertinggal di belakang tidak terlalu berat menanggung beban ekonomi.

chua_amy.jpgDosen yang lahir dan besar di Filipina ini juga menambahlan dua bab khusus tentang pandangannya akan dunia global dan Timur Tengah. Terorisme dan perang di Timur Tengah menurutnya adalah hasil dari market-dominant minority Israel di tengah mayoritas muslim Arab Islam. Juga kebencian terhadap dunia Barat dan Amerika Serikat yang makin sering meletus melalui terosrisme adalah merupakan hasil dari market dominant minorities AS dan negara Barat yang sering melecehkan dan terlalu mengatur dunia. Disini tampak bahwa Chua mencoba menjelaskan bahwa perpaduan antara pasar bebas dan demokrasi juga akan memunculkan konflik di tingkat regoinal dan global.

Chua dengan tegas menyatakan bahwa maksud dari tesisnya ini bukan karena ia anti globalisasi dan anti demokrasi, namun ia mencoba menjelaskan bahwa tidak selamanya ramuan demokrasi dan pasar bebas disa diteguk langsung dan menyembuhkan segala bentuk penyakit sosial di sebuah negara, terutama negara berkembang.  Tesis profesor muda yang melihat bagaimana bibinya dipenggal dalam sebuah kerusuhan anti cina di Filipina ini memang mengundang banyak pendapat dan kontroversi. Ia membawa kita melihat konflik dan interaksi etnis di banyak negara, dan dapat menyajikan data lengkap yang mendukung pemikirannya. Pada kesimpulannya, Chua menambahkan bahwa demokrasi haruslah lebih dari sekedar akses ke kotak suara, tapi juga harus menghasilkan hak bagi kaum minoritas, HAM dan perlindungan hukum. (Lisa Suroso/SUARA BARU)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s