Meredefinisi Masalah Tionghoa di Indonesia

Standard

Love and Hate Relationship. Demikian istilah yang disebut Mely G Tan, seorang sosiolog senior untuk menggambarkan hubungan etnis Tionghoa dengan etnis lainnya di Indonesia. Di satu sisi etnis Tionghoa begitu dicintai, misalnya saat mengharumkan nama Indonesia pada ajang pertandingan olahraga badminton. Namun di sisi lain etnis Tionghoa juga menjadi sasaran amuk massa berkali-kali. Apa yang menyebabkan sejarah begitu kelam bagi etnis yang berjumlah sekitar 3% dari penduduk Indonesia ini?

Leo Suryadinata, menyebut karena aktivitas perdagangan dan ekonomi, kaitannya dengan budaya asing, hubungan etnisnya dengan Tiongkok, dan pengaruh yang melampaui kekuatan jumlah mereka. Maka masalah politik, budaya dan ekonomi yang ditimbulkan kalangan minoritas ini menjadi ‘Masalah Tionghoa’ di Indonesia.

Sejak kapan masalah ini muncul? Bukankah etnis Tionghoa sendiri sudah datang sejak abad pertama di Indonesia? Bagaimana masalah ini tetap ada sampai saat ini?

Yang Terjadi Di Masa Lalu

Hubungan antara Tiongkok dan Nusantara sudah terjalin berabad-abad lamanya, bahkan sebelum negara ini berdiri. Bukti-bukti jelas ada. Mulai dari bukti prasejarah seperti kapak zaman neolithikum, penyebaran agama Islam di Nusantara, corak batik pantai utara Jawa sampai ke tata cara upacara agama Hindu di Bali, dan lain sebagianya. Di masa ini etnis Tionghoa hidup berdampingan dengan etnis lainnya dengan damai selama berabad-abad dan mempengaruhi cara hidup masyarakat setempat.

Memasuki abad 18 dan 19, situasi ekonomi dan daratan Tiongkok mempengaruhi laju imigrasi warganya. Perekonomian mengalami stagnasi di akhir kekuasaan Dinasti Qing. Pada waktu yang sama Belanda yang sudah datang di Nusantara menbuka tambang-tambang baru dan memerlukan banyak tenaga kerja. Dibukanya terusan Suez juga mempengaruhi imigrasi besar-besaran wanita Tiongkok, sehingga laki-laki Tionghoa yang sebelumnya kawin dengan perempuan setempat cenderung mengambil wanita yang sebangsa sebagai isteri. Selama abad 19, warga Tionghoa di Batavia sendiri meningkat 5 kali lipat dari 100.000 warga menjadi 500.000 warga.

Di masa ini mulai muncul masalah rasialisme Tionghoa. Belanda dengan politik ‘devide et impera’nya yang bertujuan memecah belah dan menguasai, memerlukan cara untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Saat itu penduduk Tionghoa sudah mempunyai jaringan perdagangan yang dirintis berabad-abad lamanya selama jalur sutera terjalin. Maka timbul persaingan antara VOC dan padangang Tionghoa. Belanda pun memberlakukan Pass dan Zoning System, yaitu mengelompokkan golongan Tionghoa di daerah tententu. Maka muncullah apa yang kini disebut pecinan. Orang-orang Tionghoa harus memakai surat jalan untuk keluar dari daerahnya, mereka hanya boleh bersekolah di sekolah khusus Tionghoa. Belanda juga membagi penduduk menjadi 3 golongan, yaitu apa yang disebut penduduk Belanda, penduduk Asia Timur (Tionghoa) dan penduduk pribumi.

Penjajahan ini membuat masyarakat Tionghoa saat itu mengembangkan budaya mereka sendiri. Ditambah lagi pergolakan anti Manchuria dan redupnya era kedinastian membangkitkan rasa nasionalisme. Rasa identitas kebangsaan sebagai bangsa di perantauan muncul. Dekralasi negara republik oleh Dr. Sun Yat Sen dan ekspansi ke Jepang semakin memunculkan rasa nostalgia nasionalisme terhadap tanah leluhur.

Maka muncullah dinding pemisah antara Tionghoa dan mayoritas Indonesia. Kondisi ini kembali dimanfaatkan Belanda. Berbagai kerusuhan sengaja diciptakan Belanda di komunitas-komunitas pecinan, lalu tampillah Belanda sebagai penyelamat Tionghoa. Maka muncul kesan Belanda sebagai pahlawan bagi Tionghoa. Di mata golongan pribumi Tionghoa adalah sekutu dari Belanda.

Masalah ini diwariskan penjajah Belanda sebagai sebuah luka yang dirajah berkali-kali. Ketika masa revolusi terjadi di tahun 1945-1949, kembali ledakan rasialisme diciptakan untuk memberi kesan buruk apabila Belanda melepaskan kekuasaannya kepada Indonesia sebagai negara republik yang masih muda.

Celakanya, taktik yang sama kembali dilakukan Orde Baru. Etnis Tionghoa diperalat untuk menjadi scapegoat sekaligus sapi perah dan digiring menjadi economic animal. Mereka lemah secara politis dan dimanfaatkan secara ekonomi.

Sungguh Ironis, propaganda yang menipu baik dari Belanda maupun pemerintah Orde Baru dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Image mereka dipercaya sebagai satu golongan homogen yang kaya-raya, tidak peduli masalah kebangsaan, rakus, mau untung sendiri dan ekslusive. Ini selalu selalu didengung-dengungkan selama 30 tahun lebih. Padahal bila kita melihat lebih dalam, tidak pernah ada satu kesatuan pendapat pada etnis Tionghoa di Indonesia.

Heterogenitas Tionghoa di Indonesia

Tak banyak yang menyadari adanya sebuah realitas bahwa etnis Tionghoa di Indonesia tidak pernah homogen. Secara budaya mereka dibagi menjadi totok dan peranakan. Totok dilabelkan pada mereka yang masih asli dari Tiongkok, berbahasa mandarin dan kurang fasih berbahasa Indonesia. Peranakan adalah generasi yang lahir dan hidup di Indonesia, juga berbahasa Indonesia.

Dalam agama, mereka pemeluk agama Kristen, Katholik, Budha, Khonghucu dan tidak sedikit yang Islam.

Secara ekonomi tidak semua adalah pedagang kaya seperti yang dikesankan selama ini. Banyak etnis Tionghoa yang menjadi buruh, nelayan, petani dan hidup miskin seperti di wilayah Tangerang-Banten dan Singkawang-Kalimantan.

Secara hukum, mereka diklasifikasikan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). WNA ini dibagi lagi kepada yang pro Beijing dan Pro Taiwan.

Orientasi politik mereka pun berbeda-beda. Di masa penjajahan Belanda, orientasi politik golongan Tionghoa dibagi menjadi yang berorientasi ke Tiongkok, berorientasi kebelandaan dan berorientasi politik Indonesia. Mereka yang berorientasi ke Tiongkok membenci tekanan-tekanan Belanda dan menyokong pembentukan Republik Rakyat Tiongkok. Mereka yang berorientasi Belanda seperti Chung Hwa Hui memelihara budaya peranakan dengan citarasa Belanda. Mereka juga setuju dengan pendidikan Belanda. Kalangan Tionghoa nasionalis seperti Partai Tionghoa Indonesia secara terang-terangan menentang kelompok Tionghoa yang pro Belanda dan menganjurkan agar golongan Tionghoa mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat Indonesia dan menyetujui upaya kalangan nasionalis Indonesia. Dalam kelompok inipun ada dua pendapat. Yang pertama menyetujui pemisahan antara totok dan peranakan dan yang kedua tidak menyetujuinya dengan anggapan sejarah Tiongkok klasik harus tetap dipertahankan.

Selepas perang dunia kedua, orientasi politik masyarakat Tionghoa kembali terbagi. Hal ini tak lepas dari kondisi sosial politik yang juga berubah di Indonesia dan kondisi polarisasi politik dunia yang terbagi antara kapitalis dan komunis. Kalangan nasionalis Indonesia saat itu memusatkan perhatian untuk mencapai kemerdekaan dari Belanda dan belum sepenuhnya menaruh perhatian pada pembentukan bangsa yang merupakan sintesa kelompok etnis yang beragam.

Berlakunya konsep dwi kewarganegaraan dari Tiongkok membuat golongan ini kembali terbagi. Sebagian siap menerima kewarganegaraan Indonesia, sebagian lagi enggan menjadi warga negara Indonesia. Yang menerima kewarganegaraan Indonesia pun terbagi. Sebagian bersikeras mempertahankan identitas Tionghoa yang terpisah di Indonesia. Mereka memandang warga negara Indonesia sebagai sebuah konsep politik, namun menganjurnya tetap terpeliharanya budaya Tionghoa. Baperki, contohnya tetap menganjurkan dipeliharanya lembaga-lembaga budaya dan sosial di Indonesia, namun juga menganjurkan agar etnis Tionghoa harus berpartisipasi secara politik.

Konsep pluralisme Baperki mendapat tantangan dari kelompok Tionghoa yang menginginkan pembauran total masyarakat Tionghoa Indonesia ke dalam masyarakat pribumi dengan mengindonesiakan nama mereka, kawin dengan pribumi Indonesia dan membubarkan sekolah-sekolah Tionghoa. Tapi perubahan agama ke agama Islam tidak disarankan karena banyak dari mereka yang beragama Kristen. Yap Thiam Hien, seorang pengacara Kristen menolak konsep ini. Menurutnya semua ras dan suku adalah ciptaan Tuhan dan harus diterima sebagaimana adanya. Ia tidak setuju dengan ‘dihapusnya’ etnis Tionghoa melalui pembauran total dan mengingatkan bahwa semua ras dan suku harus dihargai setara di Indonesia.

Ada lagi sebuah kelompok yang menganjurkan pembauran etnis Tionghoa sampai ke pergantian agama sebagai solusi terhadap masalah Tionghoa di Indonesia, karena dengan satu agama solusi akan mudah dipecahkan lewat solidaritas keagamaan. Konsep ini dituturkan oleh Lauw Chuan Tho alias Junus Jahja.

Yang menarik adalah sebuah kelompok radikal yang diilhami komunis. Berbeda dengan Baperki yang memandang Tionghoa di Indonesia sebagai sebuah suku setara dengan suku lainnya, kelompok ini mengusulkan Nasionalisme Yin Hua. Yaitu sebuah konsep yang menganjurkan kaum minoritas melawan dominasi bangsa Jawa dengan memperoleh kemerdekaan masing-masing suku. Kelompok ini berusaha membuat Tionghoa Indonesia lebih ‘Chinese’ dan menekankan keterkaitan yang kuat dengan RRC. Patut dicatat bahwa kelompok ini akhirnya lenyap, tidak populer karena mereka mengasumsikan etnis Tionghoa di Indonesia adalah kelompok homogen yang harus berjuang mempertahankan ‘identitas nasional’ kecinaan mereka.

Status Ekonomi menjadi Isu Sentral

Leo Suryadinata menyimpulkan bahwa posisi ekonomi etnis Tionghoa adalah isu sebenarnya dari masalah Tionghoa di Inndonesia. Status ekonomi ini berkembang mengikuti pusaran politik yang ada dan saling mempengaruhi. Di zaman kolonial, etnis Tionghoa menjadi apa yang disebut middleman minority atau minoritas perantara.

Dalam teori ilmu sosial, minoritas perantara dalam masyarakat multietnis berada diantara kelompok dominan dan kelompok subordinan. Mereka diciptakan untuk memainkan peran melayani kepentingan penguasa sekaligus menjadi perisai dan kambing hitam bagi penguasa.

Minoritas penguasa berfungsi sebagai mediator dalam sistem ekonomi dengan melakukan tugas ekonomis bagi mereka yang berada di puncak kekuasaan. Karena jumlah yang minoritas, secara politis mereka tidak berdaya dan terpaksa meminta perlindungan dari penguasa, yang akan memberikannya sejauh peran ekonomis mereka diperlukan. Penghidupan mereka diatur secara politis untuk hanya bisa bergerak di satu bidang, yaitu ekonomi dan perdagangan. Di sisi lain bila terjadi pemberontakan dari kelompok subordinan yang mayoritas, mereka dikorbankan. Seringkali kerusuhan yang terjadi diciptakan karena alasan agar kepentingan ekonomi penguasa tetap terpenuhi dengan memberikan ‘rasa aman’ kepada minoritas perantara. Karenanya kelompok ini sangat rentan terhadap permusuhan dari luar kelompok etnisnya.

Charles Choppel, peneliti Australia menggambarkan posisi etnis Tionghoa di Indonesia seperti ini:

“…orang Tionghoa itu ibarat makan buah simalakama bila memikirkan kegiatan politik. Jika mereka memihak oposisi, mereka dianggap subversif. Bila mereka mendukung penguasa, mereka dicap oportunis. Sedangkan bila mereka menjauhi politik, mereka dicap hanya berminat mencari untung belaka”.

Masalah Tionghoa di Masa Reformasi

Pasca reformasi 1998, Mely G. Tan mencatat beberapa sikap politis kaum Tionghoa yang muncul.

(1) Sebagian besar akan tetap bekerja dengan tenang, acuh tak acuh, tanpa pertisipasi politis apapun, kecuali hanya berharap dan berdoa agar mereka dan keluarganya tidak diganggu.

(2) Sebagian yang lain menolak sikap pasrah. Mereka beranggapan bahwa keturunan Tionghoa sama seperti warga negara yang lain harus aktif berpartisipasi langsung dalam politik dan ikut mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan terutama di lembaga legislatif.

(3) Kelompok ketiga adalah mereka yang merasa lebih membutuhkan kelompok pendukung yang disebut “paguyuban” demi saling menopang diantara teman senasib.

(4) Kelompok keempat yaitu mereka yang bergabung dengan atau memberi suara kepada parpol yang sudah ada, ataupun yang baru dibentuk yang mau memperjuangkan kepentingan mereka.

Masalah Tionghoa di Indonesia adalah rumit. Masalah ini berkembang dan berubah sesuai dinamika politik yang ada. Masalah ini berkaitan erat dengan identitas politik, hubungan dengan kekuatan asing yakni Tiongkok dan posisi ekonomi.

Bangkitnya ekonomi Tiongkok dan dimulainya babak baru dalam pengakuan etnis Tionghoa sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia tentulah mempengaruhi status “Masalah Tionghoa di Indonesia’. Lahirnya generasi baru yang kini fasih berbahasa mandarin dan bebas mengekspresikan budaya Tionghoa juga memegang peranan penting. Karena ditangan merekalah masalah ini akan diwariskan.

(Lisa Suroso/SUARA BARU)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s