Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pengaruhnya terhadap Masalah Tionghoa di Indonesia

Standard

Tidak dapat kita pungkiri bahwa Tiongkok sudah tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia. Beberapa pakar bahkan melansir bahwa pertumbuhan ekonomi dan industri Tiongkok saat ini tiga kali lipat lebih cepat dari AS, dimana mengakibatkan pergeseran besar dalam tata ekonomi global yang mempengaruhi dunia, termasuk Indonesia. Adakah perubahan ini berpengaruh pada etnis Tionghoa di Indonesia?

Tak pelak, pengaruh kebangkitan Tiongkok ini tentu mempengaruhi pula masyarakat Indonesia, dan secara khusus membawa dampak tersendiri bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Seiring dengan dicabutnya larangan berbudaya Tionghoa dan maraknya penggunaan bahasa mandarin, etnis Tionghoa menjadi lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan ekonomi Tiongkok. Tiongkok pun mendapat keuntungan dari kondusifnya masyarakat Indonesia yang tidak lagi anti Tiongkok seperti masa 32 tahun pemerintah Orde Baru. Masyarakat Indonesia yang juga mengakui keunggulan ekonomi Tiongkok, diuntungkan dengan banjirnya barang-barang murah RRT serta meningkatnya permintahan ekspor bahan baku dan energi. Kursus bahasa mandarin penuh sesak, perusahaan-perusahaan memberi poin plus terhadap calon karyawan yang fasih berbahasa mandarin, bahkan beberapa sekolah telah mewajibkan bahasa mandarin menjadi bahasa internasional kedua setelah bahasa inggris.

Akankah hal ini membawa perubahan yang signifikan terhadap definisi “Masalah Tionghoa di Indonesia”? Apakah kiblat ekonomi dunia yang kini tengah berpaling ke Tiongkok merupakan keuntungan tersendiri bagi etnis Tionghoa di Indonesia? Sikap apa yang harus diambil Tionghoa guna mendukung upaya penyelesaian Masalah Tionghoa di Indonesia?

Ketua Dewan Cendikia yang juga Ketua Perhimpunan INTI 1999-2004, Drs. Eddie Lembong menyatakan bahwa Masalah Tionghoa di Indonesia akan tetap ada bila kita gagal mengamati sejarah dan menolak untuk belajar dari pengalaman. Etnis Tionghoa harus cermat dalam bersikap dan bertindak. Termasuk saat ini ketika keadaan yang paling kondusif dialami masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Pelajaran dari Sejarah

Ada beberapa hal yang patut dicermati masyarakat Tionghoa, diantaranya adalah kebijakan Tiongkok dalam mendukung kepentingan nasional negaranya, dan sikap masyarakat Tionghoa dalam merespon kondisi baik saat ini.

Tiongkok -mengambil istilah yang awalnya dilabelkan bagi AS- dikatakan sedang menjalani kebijakan soft power, yaitu menggunakan pendekatan ekonomi dan budaya dalam berhubungan dengan negara lain untuk melayani kepentingan nasionalnya sendiri. Termasuk di dalamnya konsekuensi kebijakan untuk menjalin politik bertetangga dan bersahabat baik dengan semua negara di dunia. Hal ini juga mempengaruhi kebijakannya terhadap warga chinese overseas, yaitu warga keturunan Tiongkok yang tersebar dan menetap di negara-negara lain di seluruh dunia, dimana Tiongkok menganjurkan kepada warga chinese overseas untuk menjadi warga negara yang baik di negara masing-masing yang taat hukum, memajukan pendidikan, membangun ekonomi, membawa harmonisasi sosial masyarakat dan diharapkan menjadi jembatan antara Tiongkok dengan negara masing-masing.

Bila kita melihat sejenak ke masa lalu, hal ini juga pernah diterapkan Perdana Menteri Chou En Lai saat penandatanganan penyelesaian masalah dwikewarganegaraan tahun 1955 di Indonesia. Baru 6 tahun semenjak kemerdekaannya, Tiongkok berada dalam situasi terdesak karena tidak banyak negara yang mau mengakui keberadaannya.

Sebelumnya karena Tiongkok menerapkan azas ius sanguinis kepada semua warga negaranya -dimana siapapun yang mempunyai ikatan nenek moyang dengan warga Tiongkok di seluruh dunia diakui sebagai warga negara Tiongkok- banyak negara yang curiga bahwa warga negara keturunan Tiongkok yang tinggal di negara-negara lain akan dijadikan kaki tangan demi kepentingan luar negeri Tiongkok. Sehubungan dengan munculnya negara-negara di Asia yang merdeka setelah perang dunia kedua, dimana sistem ketatanegaraan dan politiknya masih mengikuti pola negara penjajah, maka kedudukan chinese overseas di negara-negara Asia Tenggara praktis bermasalah. Termasuk di Indonesia.

Keputusan Chou En Lai yang melepaskan klaim terhadap kewarganegaraan chinese overseas sangat melegakan negara-negara lain karena dengan demikian status warganegara etnis Tionghoa sendiri menjadi jelas, apakah memilih sebagai warga negara Tiongkok atau menjadi warga negara setempat. Di tambah lagi banyak chinese overseas yang sudah menguasai ekonomi negara setempat, persoalan kewarganegaraan ini menjadi makin sensitif. Chou En Lai mendapat kemenangan psikologis dari banyak negara. Tiongkok dianggap beritikad baik dan menghargai kepentingan negara lain.

Hal yang sama diterapkan pemerintah Tiongkok saat ini. Pemerintah Tiongkok berulang kali menegaskan anjuran agar etnis Tionghoa menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kebijakan ini dirasa sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang disambut baik oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia sendiri. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Kepentingan politis Tiongkok terpenuhi, pemerintah Indonesia pun senang.

Membedakan Identitas Politik dan Identitas Budaya

Kini respon apa yang harus diambil oleh etnis Tionghoa di Indonesia atas kebijakan ini? Kita tidak dapat menutup mata, bahwa tidak semua etnis Tionghoa gembira atas keputusan Chou En Lai saat itu maupun anjuran pemerintah Tiongkok saat ini. Alasannya hampir sama. 6 tahun setelah kemerdekaannya, Tiongkok mengalami kemajuan yang sangat pesat. Adalah membanggakan -terutama bagi golongan Tionghoa yang berkiblat ke Tiongkok- mempertahankan status sebagai warga negara Tiongkok, disamping mempertahankan kesetiaan terhadap tanah leluhur. Namun ucapan Chou En Lai yang menyatakan bahwa chinese overseas ibarat anak perempuan Tiongkok yang memilih kawin dengan pria keluarga lain, ia harus mengabdi pada keluarga suaminya, dan sudah menjadi milik yang sah dari keluarga suaminya. Namun hubungan darah dan budaya terhadap Tiongkok ibarat hubungan orang tua dan anak perempuan itu, tidak akan putus. Pernyataan ini dianggap cukup melegakan bagi kalangan etnis Tionghoa saat itu.

Mengambil pelajaran dari sejarah diatas, kini etnis Tionghoa dihadapkan dalam situasi yang sama. Majunya perekonomian Tiongkok tentu menggiurkan. Ditambah dengan terbukanya masyarakat Indonesia menerima budaya Tionghoa yang diharamkan selama 32 tahun, membuat masyarakat Tionghoa sendiri ada di persimpangan jalan.

Sikap pemerintah Tiongkok sendiri sudah jelas. Sikap pemerintah Indonesia pun makin jelas, makin menyempurnakan hak-hak etnis Tionghoa dalam segala bidang. Justru masyarakat Tionghoa sendiri yang kini kembali terbagi-bagi menjadi beberapa kiblat dan tidak tegas dalam bersikap. Secara jujur harus diakui, banyak yang memilih memegang paspor Indonesia tapi hatinya cenderung ke Tiongkok.

Eddie Lembong kemudian menyatakan bahwa masyarakat Tionghoa Indonesia harus mengerti betul membedakan identitas politik dan identitas budaya. Komitmen politis etnis Tionghoa harus sudah final sebagai orang Indonesia dengan segala konsekuensi loyalitasnya. Tapi secara budaya, tentu sah-sah saja mencintai budaya Tiongkok yang merupakan budaya nenek moyang.

32 tahun pemusnahan budaya Tionghoa oleh rezim Soeharto membuktikan bahwa ternyata tidaklah mudah membuang sebuah budaya nenek moyang dari diri seorang manusia, dan tidak pula menjamin bahwa penyeragaman budaya akan menambah komitmen kebangsaan makin kental. Karena bagaimanapun manusia tidak dapat disederhanakan hanya sebagai mahluk politik, namun juga mahluk budaya. Negara yang dapat menjaga multikulturalisme, terbukti makin kuat dan justru menambah komitmen kebangsaan dari warga negaranya sendiri. Jadi pemerintah Indonesia juga harus tegas, bahwa sebagai bangsa dan negara, pemerintah memenuhi hak dan kewajiban dari setiap warganya terlepas dari suku, agama dan etnis.

Jangan Silau dengan Kemajuan Tiongkok

Selanjutnya pemimpin Yayasan Nabil ini juga mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi dan industri Tiongkok juga banyak berkiblat dan belajar dari negara-negara Barat. Dalam hal sosial, hukum dan politik Tiongkok pun banyak menghadapi masalah. Budaya 5000 tahun yang banyak dibanggakan pun mengandung banyak kelemahan. Sedikit bergurau Eddie menyatakan bahwa bila budaya itu demikian hebatnya, tentu dalam kurun waktu 5000 tahun Tiongkok seharusnya menguasai seluruh dunia. Tapi pada kenyataannya tidak, karena dunia berubah-ubah sesuai perkembangannya. Jadi janganlah masyarakat Tionghoa buta dan semata-mata tergiur karena kekuatan ekonomi Tiongkok saat ini saja.

Disinilah letak kelemahan etnis Tionghoa di Indonesia sendiri, dimana banyak yang belum mengerti benar, termasuk pemuka-pemuka masyarakat Tionghoa sendiri, bagaimana sejarah terjadi dan pelajaran apa yang harus diambil dari sejarah itu agar masalah Tionghoa di Indonesia tidak berputar-putar di tempat yang sama bahkan tidak menjurus ke arah penyelesaian yang berarti.

Peran Organisasi Tionghoa

Dalam hal ini organisasi-organisasi Tionghoa yang tumbuh subur di Indonesia harus tampil memberi pencerahan akan sikap apa yang harus diambil masyarakat etnis Tionghoa. Demikian dipaparkan Benny G. Setiono, ketua Perhimpunan INTI DKI. “Mereka wajib memainkan peran politis dan harus memberi panduan yang benar tentang latar belakang sejarah, perkembangan dunia saat ini, dan antisipasi ke depan,” katanya.

Hal senada diungkap Eddie Lembong. “Yang terbaik yang dapat dipilih oleh etnis Tionghoa adalah menjadi warga negara Indonesia yang baik, sebaik-baiknya.” Menurut Eddie, belum pernah masyarakat Tionghoa Indonesia mendapatkan keadaan yang sekondusif saat ini, dimana bisa memenuhi panggilan sejarah sekaligus memanfaatkan peluang sejarah. Karenanya janganlah masyarakat Tionghoa mengambil sikap-sikap yang salah dimana justru akan menjerumuskan masalah Tionghoa di Indonesia dalam definisi yang baru: tetap ada, tetap sama, hanya berganti kostum yang lebih indah dan berpupur lebih tebal saja.

Eddie juga menegaskan bahwa dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik, sungguh etnis Indonesia-Tionghoa tidak membelakangi atau menghianati negeri leluhur Tiongkok. Justru etnis Tionghoa akan memuliakan budaya Tiongkok, dihargai pemerintah dan bangsa Indonesia, dan ini adalah perbuatan yang paling menguntungkan baik untuk diri sendiri, untuk keluarga dan anak cucu, untuk komunitas Tionghoa di Indonesia dan pada akhirnya untuk Indonesia sebagai bangsa.

(Lisa Suroso/SUARA BARU)

2 responses »

  1. Yth Sdri. Lia Suroso:

    saya mengikuti dan sangat mengagumin tulisan2 Anda.
    Bolehkah saya bekenalan melalui email atau siapa tahu suatu ketika dapat bertemu.

    Saya berdomisili di Los Angeles, tapi masih sangat terikat dengan keadaan di Indonesia.

    Terima kasih

    Tee Tjwan Lok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s