Politisasi Etnis dan Masa Depan Bangsa

Standard

floatplaneldesign-damaipri.jpg

Bila kita mendengar kata “Indonesia” disebut, apakah yang tergambar dalam benak kita? Sebuah negara kepulauan kaya raya oleh sumber alam yang didiami oleh beragam suku, etnis, budaya atau sebuah negara yang gagal bangkit dari krisis berkepanjangan dan mengalami sejarah konflik yang belum berakhir? Dua-duanya benar.

Indonesia memang dan selayaknya menjadi negeri yang indah. Tanah yang subur dan sumber daya alam yang belimpah seharusnya bisa mensejahterakan lebih dari 1000 etnis yang hidup di tengahnya. Tapi kenyataan tak seindah harapan, setidaknya belum untuk saat ini. Masa reformasi yang diharapkan bisa membuat 200 juta penduduk memperoleh kehidupan yang lebih baik justru meningkatkan ekskalasi konflik di tengah masyarakatnya. Ir. Sudarmadi, MM, Deputi Menko PolHukkam bidang Kesatuan Bangsa memaparkan hasil survey Bappenas yang dilakukan oleh salah satu LSM di bawah nauangan PBB. Dalam laporan itu disebutkan selama masa 7 tahun antara 1997-2004, terjadi 3.600 kali konflik dengan jumlah korban sedikitnya 10.700 orang. Padahal jumlah ini belum termasuk konflik Aceh, Maluku dan Papua.

Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Apakah dengan mudahnya konflik merebak diantara masyarakat Indonesia yang terkenal rukun dan suka berdamai? Ataukah sifat-sifat itu hanya mitos belaka? Ataukah mungkin ada faktor-faktor lain yang merusak tatanan sosial masyarakat sehingga provokasi mudah disulut?

Sudarmadi menyorot wawasan kebangsaan yang menipis. Menurutnya masing-masing kelompok dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah berkembang sedemikian rupa dan seolah-olah sudah menjadi yang terbaik, dengan kata lain kelompok yang satu merasa lebih baik dari yang lainnya. Faktor kesenjangan juga ditenggarai menambah ricuh konflik horisontal antar suku bangsa yang terjadi.

Stanley Prasetyo, direktur Institut Studi Arus Informasi menitikberatkan bahwa konflik horisontal yang melanda Indonesia lebih dipengaruhi oleh politik penguasa ketimbang ketidakcocokan etnis atau lebih luasnya SARA diantara masyarakat. “Konflik yang terlihat berlangsung horizontal sebetulnya

memiliki pakar persoalan yang bersifat struktural.”

Stanley menggambarkan sumber konflik ke dalam 4 bagian.

Yang pertama adalah perbedaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi yaitu pengaturan lahan, hutan, mineral, pasar dan distribusi, bank, kesempatan berkuasa, pengangguran, kemiskinan dan perlindungan politik.

Yang kedua adalah pengaturan perluasan batas-batas budaya seperti bahasa, pemukiman, simbol publik, upacara publik, pakaian, kesenian, etika dan kebiasaan-kebiasaan daerah.

Yang ketiga adalah pertentangan ideologi, politik dan agama dimana agama muncul dalam bentuk ideologi atau politik, budaya atau kelompok etnis, atau akses untuk memonopoli ekonomi. Sementara pertentangan politik dimunculkan untuk memperkuat segregasi atau kelanggengan kepentingan ekonomi. Sumber konflik yang terakhir adalah ketidakberesan penyelenggaraan negara seperti anti demokrasi, KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), ketidakadilan, penguasaan alat produksi oleh elit, penindasan oleh militer, pelanggaran HAM berat, tindakan ekstra judicial, privilege (keistimewaan, perlakuan spesial-red) bagi kaum elit, impunitas, penculikan sampai pembunuhan aktivis. “Dengan pola kekuasaan represif yang dijalankan Orde Baru, rakyat di bawah sulit untuk mempersoalkan masalah struktural seperti diatas, sebaliknya dengan mudah terpancing kepada persoalan kecemburuan sosial,” lanjutnya. “Ingat, sebelum kerusuhan Mei 1998, sejak 1996 terjadi berbagai kerusuhan sepertyi di Pekalongan, Situbondo, Temanggung, Rengasdengklok, Banyuwangi, Kalimantan Barat, Papua, dan lain-lain. Masalah umumnya dipicu oleg persopalan sepele tapi kemudian berkembang menjadi kebencian antar umat beragama dan kemudian berkembang menjadi kerusuhan anti Tionghoa. Dalam setiap kerusuhan tersebut (kecuali Kalimantan Barat) tergambar adanya indikasi kehadiran provokator yang datang dari luar daerah.”

Stanley juga menyatakan bahwa politisasi etnis selalu akan mendapat tempat karena bisa mendatangkan uang sekaligus meraih dukungan publik. “Selama budaya korupsi masih tinggi dan pegawai negeri bergaji kecil politisasi etnis masih mungkin terjadi kembali.”

Andreas Harsono, seorang wartawan senior yang juga pendiri Yayasan PANTAU mengungkap hal lain. Menurutnya sejarah Indonesia memang sudah penuh dengan konflik etnis. Perang antar kerajaan memenuhi sejarah Nusantara jauh sebelum Republik ini terbentuk. Kenyataan ini bahkan disadari oleh penjajah-penjajah Indonesia. Belanda lalu memanfaatkan dengan menerapkan politik devide et imperanya yang terkenal itu. Jepang, kemudian bahkan menyiapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tiga tempat. Dua diantaranya di Padang dan Makasar. Menurut lelaki yang kerap mengunjungi daerah konflik di Indonesia ini, Jepang saat itu sudah menyadari bahwa Indonesia sulit dijadikan satu. Wacana negara federal juga sempat mencuat di awal kemerdekaan. Ini muncul karena keresahan yang di rasakan di daerah. Dimana pemerintah pusat yang identik dengan etnis Jawa terlalu kuat, sementara etnis-etnis lain di daerah menginginkan hak untuk mengatur diri sendiri, serta menentukan nilai-nilai hidup dan budaya serta gaya hidup mereka sendiri.

“Semua terpusat di Jakarta. Uang, militer, perizinan, pembelanjaan, perdagangan, pendidikan, partai politik, bahkan media,” tuturnya. Akibat dari pemusatan itu selama lima puluh tahun terakhir terjadi akumulasi kekuasaan di Jakarta. Maka daerah yang terdekat di sekeliling Jakarta makin diuntungkan dan makin kaya, sebaliknya yang makin jauh makin tidak diuntungkan. Masalah ini lalu berkembang menjadi ketimpangan-ketimpangan. Pembangunan berpusat di Jawa, infrastruktur terbaik berada di Jawa, pendidikan paling maju ada di Jawa, sementara itu daerah dengan kekayaan alam yang melimpah dikeruk, dihabiskan, tapi penduduknya dibiarkan tetap tertinggal. “Tak heran bila penduduk Aceh misalnya kerap merasa dijajah oleh orang Jawa,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Profesor Soerjanto Soerjowardjojo, Guru Besar UI dan dosen Lemhanas. Orde Baru berhasil membuat sebuah strong government dimana pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat kuat. Dibawah pemusatan kekuasaan ini ekonomi memang berhasil dibangun tapi dengan mengakibatkan human cost dan sosial cost yang tinggi, misalnya penyeragaman, memasung kebebasan warga, membungkam suara yang berbeda, melanggar demokrasi, dan sebagainya. “Bila kita analisa betul-betul, cara yang dipergunakan Orde Baru dalam mendengung-dengungkan penyeragaman demi keutuhan bangsa sesungguhnya adalah konsentrasi kekuasaan. Proses pemusatan ini dilakukan agar pemerintah pusat memegang semua kendali baik untuk kepentingan yang disebut kepentingan nasional. Sayangnya, strong government didesain untuk kepentingan tertentu.”

Setelah reformasi, kebebasan masyarakat yang tadinya terpasung menjelma menjadi euphoria ‘semau gue’ karena reformasi tidak diikuti dengan usaha-usaha perbaikan dalam menyusun pola-pola baru baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Selain itu sosial cost dan human cost yang hilang selama orde baru tidak dipulihkan di masa reformasi, akibatnya kita tidak hanya mengalami krisis moneter ataupun krisis ekonomi tapi diikuti pula oleh krisis sosial dan budaya. Akibatnya kita mengalami kemerosotan rasa percaya diri, konflik horisontal dan kehilangan konsep nasionalisme serta kebangsaan. “Ibarat sebuah mesin yang lancar bekerja karena pelumas yang baik, kekuatan sosial budaya kita sebagai pelumas kering, maka besi bentrok melawan besi dan mengakibatkan kerusakan mesin,” tambahnya lagi.

Profesor yang sempat menyumbangkan pemikirannya diawal pendirian Perhimpunan INTI ini juga tidak menyangsikan adanya pihak-pihak yang ingin mempertahankan sistem lama dimana mereka memperoleh keuntungan-keuntungan. Begitu besar kekuatan kelompok yang mempertahankan praktek-praktek itu sehingga mereka mampu menempuh cara-cara yang tak jarang menimbulkan konflik SARA.

Hal ini diamini oleh Faisal Basri. Ia menyatakan hal yang lebih spesifik dimana demokrasi yang mengarah kepada sektarianisme ini adalah hasil konflik antar partai. “Kita harus waspada akan kebangkitan kembali Orde Baru yang berlumuran darah. Orde Baru ditopang oleh tiga pilar kekuatan, yaitu militer, Golkar dan birokrasi. Konsolidasi mereka masih kencang. Mereka dapat menggunakan kekuatannya kembali dan motif ini membuat mereka sangat hiperaktif dalam politik tanah air.” Sayangnya kekuatan reformasi tidak bersatu untuk mengalahkan kekuatan lama. Akibatnya kekuatan reformasi justru dipecah-belah dan diadu domba dengan menggunakan sentimen SARA. Lemahnya penegakan hukum, masyarakat yang miskin dan bodoh juga memicu mudahnya masyarakat terpancing. Akibatnya konflik horisontal terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Agaknya perlu kembali kita sadari bersama bahwa Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk atau bhineka tunggal ika, dimana masyarakat-masyarakat suku bangsa dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional dari masyarakat negara tersebut. Konsep kebangsaan yang mengharuskan meleburnya budaya-budaya atas dasar penyeragaman sudah harus dibuang jauh-jauh karena terbukti tidak efektif dan justru menimbulkan sosial cost yang lebih tinggi lagi di masa mendatang. Setiap ras dan suku harus diakui sebagai bagian dalam budaya Indonesia yang merupakan kekuatan sosial.

Kita juga harus menyadari bahwa masyarakat kurang terbimbing dalam keterbukaan mencari solusi bersama dan lemah menganalisa provokasi pihak luar ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini didukung oleh lemahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Masih banyak yang harus kita lakukan. Pekerjaan pemerintah yang memerlukan perbaikan pun masih panjang. Tetapi hanya menunggu atau lebih parahnya mengkritik saja tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus kembali ke cita-cita awal Republik ini berdiri, bukan kesamaan suku, etnis, agama atau yang lainnya, melainkan kesamaan cita-cita, untuk masa depan bangsa yang lebih baik. (Lisa Suroso/SUARA BARU)

 

2 responses »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s