12 ‘PR’ Menanti Gubernur Jakarta Baru

Standard

Tak mudah menjadi gubernur dan wakil gubernur baru Jakarta. Sederetan tugas-tugas menanti. Tugas yang tidak mudah, mengingat sudah terlanjur semerawutnya Jakarta ini. Suara Baru mencatat paling tidak ada 12 hal yang musti dibenahi.

Birokrasi

“Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah?” Slogan yang pernah dijadikan iklan salah satu produk rokok ini tampaknya sudah melekat erat di imej birokrasi Indonesia, termasuk Pemprov DKI. Tamrin Amal Tomagola, sosiolog yang menjadi nara sumber seminar Mencari Administrator Ulung untuk Duduk di Merdeka Selatan menyakatan penyakit Jakarta ada di ‘perut’, bukan di ‘kepala’. Visi yang bagus dari pemimpin buntu ketika masuk ke birokrasi, yang terjadi karena adanya kapling-kaplingan baik vertikal maupun horisontal. Pengaplingan ini bahkan sudah melalui pengelompokkan etnis, daerah atau asal perguruan tinggi, yang menjelma menjadi kelompok mafia di tubuh birokrasi. Akibatnya birokras tidak kompeten dan tdak konsisten.

Hal lain yang membuat birokrasi  ‘njlimet adalah tidak sejalannya peraturan dari tingkat pusat sampai ke tingkat pelaksanaannya. Akibatnya peraturan mudah dibelokkan. Masyarakat juga tidak mengerti (baca: tidak dibuat mengerti) mana peraturan yang bisa dijadikan pedoman. Suap pun marak. Objekan, komisi dan setoran jadi hal yang lumrah kalau bukan dibilang jadi tujuan.

Kebiasaan mental buruk ini, tanpa penegakan hukum dan pembenahan peraturan yang jelas, tidak pernah akan bisa hilang, walaupun tingkat kesejahteraan para pelaksana di birokrasi ditingkatkan.

 

Macet

Jakarta, hari tanpa macet. Kalau bicara macet, tidak mudah memang mengatasinya. Ahli tata ruang kota dan gubernur pun beda pendapat. Pengamat Perkotaan dari Program Studi Lingkungan Paskasarjana UI, Bianpoen menilai tata kota Jakarta terlanjur salah kaprah. Orientasi ekonomi menciptakan zoning atau pengelompokan homogen. Misalnya daerah perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan yang terpisah. Akibatnya, penduduk Jakarta harus mengandalkan kendaraan bila mau bekerja dan beraktivitas. Ini memang betul. Sebagian besar pekerja Jakarta bertempat tinggal di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Setiap hari 600.000 kendaraan dari kota-kota ini tumplek di Jakarta.

Lain Bianpoen, lain Sutiyoso. Menurut Gubernur Jakarta yang sebentar lagi harus lengser ini, masalah transportasi adalah penyebab utama macet. Lima juta unit kendaraan bermotor baru bertambah tiap tahunnya. Kalau dirata-rata, hampir 14.000 per hari ada kendaraan baru! Pertumbuhan kendaraan ini mencapai 11% per tahun. Padahal penambahan jalan kurang dari 1%. Lalu apakah dengan menambah jalan, masalah akan selesai? “Seperti menyiram bensin pada api!” kata Enrique Penalosa, mantan walikota Bogota, Kolombia yang contoh proyek busway-nya ditiru di Indonesia. Menurutnya penambahan jalan hanya akan membuat penduduk Jakarta berpacu membeli motor dan mobil pribadi. Akhirnya macet akan menjadi lebih parah.

 

Transportasi Massa

Solusi yang ditawarkan dan terdengar masuk akal dari macet adalah penyediaan transportasi massa. Tapi ini pun tidak sederhana. Proyek busway yang diharapkan bisa mengurangi macet tidak sepenuhnya berhasil. “Harus ada umpan agar pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke busway. Sayangnya, ini tidak ikut ditangani sejak awal, ” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Dr. Ir. Bambang Susantono. Bambang memberi contoh fasilitas parkir bagi mereka yang akan naik transjakarta tidak ada. Fasilitas parkir ini harus disediakan dengan tarif murah, agar perbandingan bensin kendaraan pribadi dengan ongkos busway ditambah parkir tidak lebih mahal.

Belum lagi kalau menyebut fasilitas keamanan, kenyamanan, kecepatan dan kemudahan. Masih jauh yang harus dikejar transportasi massa Jakarta untuk bisa merayu pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.

Bambang juga menggarisbawahi bahwa proyek transportasi massa seperti busway dan monorel harus disinkronkan dengan angkutan umum lainnya yang juga bertrayek ke kota-kota lain. Menata ulang sistem transportasi Jabodetabek harus dilakukan secepatnya dengan menggunakan momentum busway.

 

Kerusakan Lingkungan

Lingkungan hidup tampaknya tidak pernah jadi isue penting dalam agenda pemerintah. Terbukti berbagai kebijakan condong ke pembangunan ekonomi semata tanpa memikirkan dampak lingkungan hidup. Padahal dari sinilah akar bencana kota Jakarta muncul. Banjir, sampah, kurangnya air bersih dan wabah penyakit tercipta akibat salah mengurus lingkungan. Biaya sosial ekonomi untuk membenahi lingkungan yang rusak pun jauh lebih mahal.

Tidak bisa ditunda lagi, masalah lingkungan harus menjadi prioritas Gubernur DKI mendatang. Kerusakan lingkungan Jakarta sudah merambah ke udara, air, tanah dan lautan. Kondisi geografis Jakarta sebetulnya tidak terlalu menguntungkan bila lingkungan di-salahmanajemen-kan. Tanah Jakarta berawa-rawa dan banyak sungai mengalir. Salah sedikit dalam kebijakan pembangunan, banjir menanti. Jakarta juga sudah terlanjur jadi kota yang begitu padat dengan kendaraan. Asap kendaraan, menyumbangkan 70% zat beracun ke udara.

Bila kita memperhatikan perkembangan lingkungan global, dengan mudah kita tahu bahwa alam sudah mengirimkan sinyal-sinyal bahayanya. Contoh terdekat, tanpa menunggu siklus banjir lima tahunan, banjir besar bisa melanda Jakarta kapan saja. Pemanasan global yang sedang jadi topik serius dunia internasional pun akan membawa dampak besar bagi Jakarta. Wilayah Jakarta yang lebih rendah dari laut terancam. Badai terjadi lebih sering, suhu meningkat. Belum lagi pantai utara yang akan tergerus karena naiknya permukaan laut.

Tidak bisa lagi pemerintah tutup mata dan terus membangun gedung-gedung di Jakarta tanpa memperhatikan aspek ini. Untuk apa kota dibangun bila akhirnya penduduknya menderita?

 

Banjir

Walaupun sudah diduga, banjir awal tahun 2007 ini membuat penduduk Jakarta shock berat. Bagaimana tidak? Banjir itu tercatat banjir terbesar, bahkan sejak sebelum republik ini ada. 70% kawasan Jakarta tergenang selama hampir satu minggu. Bukan hanya daerah langganan banjir saja yang menjadi korban, komplek-komplek perumahan mewah pun kena getahnya. Data harian Kompas menyebut angka mendekati 100 milyar per hari untuk kerugian akibat banjir tersebut. Padahal, budget Pemprov DKI untuk mengatasi banjir hanya 500 milyar per tahun.

“Terlalu banyak Mall,” tukas Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar ketika ditanya penyebab banjir seusai pameran Clean Energy (R)evolution yang digelar Greenpeace di Jakarta, Februari lalu. Menurutnya, pengembang tidak lagi memikirkan dampak lingkungan. Akibatnya daerah resapan air dipangkas. Jakarta pun menjadi kota lantai beton.

Terlalu banyak yang bisa kita urai akan penyebab banjir. Sungai mendangkal. Rawa-rawa habis. Sampah menggunung. Pohon rindang makin langka. Rumah-rumah kumuh di bantaran sungai menjamur. Daerah resapan berubah menjadi perumahan dan pusat perbelanjaan. Tapi bila kita hanya menyalahkan pengembang, apakah bisa dibangun mall mewah tanpa izin pemerintah? Bila kita menyalahkan kebodohan masyarakat, kapan iklan-iklan dan tayangan televisi mendidik warga menjaga lingkungan? Haruskah kita menanti setiap tahun baru di Jakarta dengan banjir besar?

 

Sampah

Masalah sampah danggap sebagai salah satu kegagalan Pemprov DKI selama ini. Perdebatan dengan Pemda Bekasi tentang TPA (tempat pembuangan sampah akhir) Bantar Gebang menggambarkan kompleksnya masalah sampah Jakarta. Hamparan tanah seluas 108 hektar di TPA Bantar Gebang kini menjadi gunung-gunung sampah setinggi rata-rata 25 meter. Gunungan sampah yang sudah belasan tahun tidak terolah ini pada gilirannya menghasilkan pencemaran dan penyakit. Bau dan asap mencemari udara sampai radius 10 kilometer. 

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mencatat 6.000 ton sampah dihasilkan penduduk Jakarta per harinya. 57% berasal dari sampah rumah tangga, 30% dihasilkan pasar-pasar, dan 13% sisanya berasal dari industri, hotel, dan restoran. Tidak hanya menyangkut TPA, partisipasi publik, manajemen dan teknologi pengelolaan sampah, tidak bisa ditunda lagi, harus segera dilakukan.

Selain solusi teknis seperti penerapan peraturan dan teknologi penanganan sampah, partisipasi masyarakat bisa sangat besar dilibatkan. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) mengusulkan program sosialisasi pemilahan sampah dan pembuatan kompos berbasis rumah dan lingkungan. 40% sampah Jakarta yang anorganik seperti plastik, besi, karet dan kayu dipilah dengan sampah organik seperti daun, kertas, makanan, dan lain sebagainya. Sampah anorganik akan di daur ulang menjadi barang berguna, sementara sampah organik diubah menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan juga. Usul yang sangat baik. Bayangkan bila semua penduduk Jakarta melakukan hal itu dengan sadar. Kini tinggal bagaimana upaya sosialisasi agar masyarakat rela dan terbeban untuk bersama-sama menanggulangi sampah Jakarta.

 

Air Bersih

70-80% air tanah di Jakarta telah tercemar kandungan bakteri e-coli, yaitu bakteri yang berasal dari tinja dan langsung masuk ke tanah. Padahal 40% penduduk Jakarta mengkonsumsi air tanah. Sementara 30% penduduk lainnya menggunakan PAM/PDAM, kondisi pencemaran air PAM tak jauh beda. Data Wahli di tahun 2004 ini cukup membuat kita bergidik. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta mencatat wilayah yang mengalami pencemaran paling parah adalah Jakarta Pusat, yaitu mencapai 55%.

Mengapa air di Jakarta begitu tercemar? Produk-produk kebersihan yang beredar di Indonesia merupakan deterjen dengan kadar keras, yaitu mengandung fosfat tinggi diatas 18%. Selain itu faktor pencemaran lannya adalah kebiasaan penduduk membuang kotoran sembarangan, pembuatan septic tank yang serampangan dan limbah-limbah yang dibuang dari rumah tangga dan pabrik.

Privatisasi kepada kedua mitra asing dalam mengelola air bersih ternyata tidak membawa perbaikan dan peningkatan yang berarti. Kualitas air relatif tidak berubah sebelum dan sesudah privatisasi. Bahkan untuk beberapa indikator seperti konsentrasi deterjen, setelah privatisasi, kualitas airnya justru menurun. (Walhi, November 2006).

Urbanisasi

Tiap tahun menjelang Hari Raya Lebaran, Jakarta sepi. Bukan hanya karena libur panjang, tapi sebagian penduduk yang memang bukan warga Jakarta berbondong-bondong pulang kampung. Inilah fakta bahwa urbanisasi menyerbu Jakarta.

Urbanisasi terjadi karena dua faktor. Fator pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah ketidakmampuan daerah dan desa mengayomi penduduknya. Negeri yang seharusnya menjadi negeri pertanian karena mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan, justru meminggirkan pertanian. Harus diakui, kita gagal memanfaatkan komoditas pertanian sebagai sumber devisa. Sebaliknya dengan bangga menjadi konsumen beras Thailand, durian Bangkok, dan sebagainya. Ironisnya kualitas barang impor tadi juga jauh lebih bagus (kadang lebih murah!). Pertanian tidak lagi menarik dimata sebagian penduduk Indonesia. Pertanian identik dengan kemiskinan dan gagal panen. Karena desa tak mampu lagi memberi makan warganya, terjadilah arus urbanisasi, yang tiap tahun makin tinggi.

Faktor penarik terjadi karena pembangunan melulu terpusat di kota-kota besar. Pembangunan, modernisasi, fasilitas dan kemudahan bertumpuk di kota. Bagai lampu menarik laron, begitulah kota menarik orang di daerah dan desa. Inilah cermin ketidakmerataan pembangunan. Urbanisasi adalah akibat, bukan sebab.

 

Penganguran

Jakarta tak mungkin menolak laju urbanisasi selama pembangunan di daerah sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia belum merata. Jakarta tetaplah menjadi cita-cita sebagian masyarakat desa untuk mengadu nasib. Tapi sampai kapan Jakarta bisa menampung para urban ini?

Di tahun 2004 saja jumlah pengangguran jakarta mencapai 600.000 orang. Dari jumlah ini 25% terserap, selebihnya tanpa kejelasan nasib. Selain karena lapangan kerja yang menyempit, sikap pencari kerja cenderung pasif. Dari survey yang dilakukan harian Kompas pada tahun 2004, sikap pencari kerja tidak mempunyai kegiatan produktif ketika menunggu panggilan. Hanya 36% yang kreatif berdagang, membuka usaha kecil-kecilan, menjadi makelar atau mengikuti kursus untuk meningkatkan kualitas.

Usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran dinilai banyak pihak kurang serius. Terbukti misalnya Balai Latihan kerja, yang menjadi andalan pemerintah sebagai tempat pelatihan calon tenaga kerja kehilangan peminat karena kurang sosialisasi. Pusat-pusat pelatihan pun masih berpusat di kota, bukannya di desa untuk memajukan ekonomi pedesaan.

Masalah pengangguran harus serius ditangani karena masalah ini dapat berbuntut ke persoalan-persoalan pelik lainnya, seperti kemiskinan dan kriminalitas.

 

Kemiskinan

Berita-berita tentang kasus bunuh diri karena jepitan ekonomi marak terdengar akhr-akhir ini. Bahkan beberapa keluarga, nekad mengakhiri hidup anak-anaknya juga daripada harus hidup ‘miskin’. Apa kategori kemiskinan?

Ada klasifikasi khusus yang menjadi pedoman Biro Pusat Statistik (BPS) Pemprov DKI untuk menggolongkan penduduk miskin dan rumah tangga miskin. Tujuh variabel digunakan. Di antaranya luas lantai hunian kurang dari delapan m2 per anggota rumah tangga, jenis lantai hunian sebagian besar bukan keramik, teraso, tegel, atau semen, tidak ada fasilitas air bersih dan jamban atau WC, konsumsi lauk-pauk tidak bervariasi, tidak mampu membeli pakaian minimal satu setel setahun untuk setiap anggota rumah tangga, dan tak memiliki aset rumah tangga. Jika tiga variabel saja sudah terpenuhi, suatu rumah tangga bisa dikategorikan miskin.

Menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional, jumlah penduduk miskin kota Jakarta pada Maret 2006 mencapai 39,05 juta. Ini berarti 18% dari total penduduk Indonesia. Bila dihitung tanpa Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, jumlahnya mencapai 50,8 juta. Hal yang menohok lainnya, diantara penduduk miskin tersebut, 443 guru termasuk kategori miskin, karena hanya bergaji Rp. 200.000,- saja. Padahal upah minimum regional Provinsi Jakarta tahun 2005 sebesar Rp 711.000.

Kemiskinan bisa menjadi lingkaran setan. Karena miskin, pendidikan tidak terjangkau, makanan bergizi praktis tidak terbeli, stres dan penyakit mudah terjangkit karena cara hidup yang kotor serta tidak mampu berobat. Akibatnya sumber daya manusia menurun, pengangguran merajalela dan kriminalitas meningkat.

 

Kriminalitas

Data Kepolisian Daerah Metro Jaya 2006 menyebut angka kriminalitas Jakarta meningkat 5,5 persen dari 58.027 kasus menjadi 61.080 kasus. Walaupun masih dalam batas toleransi 11% tapi resiko masyarakat untuk terkena kejahatan berarti meningkat. Skala sederhananya dari setiap 100 ribu penduduk, ada 307 masyarakat yang mengalami tindak kejahatan. Dalam intensitasnya, kekerapan tindak kejahatan juga meningkat. Bila pada tahun 2005, rata-rata setiap 9 menit ada satu tindak kejahatan, maka pada tahun 2006, tindak kejahatan terjadi setiap 8 menit.

Kasus-kasus yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kasus kekerasan main hakim sendiri, anarkis dan bentrokan massa, penipuan dengan modus undian berhadiah, kejahatan dengan hipnotisme, perampokan di jalan raya dan penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

 

Pemukiman Layak

Arus urbanisasi juga menghadapkan Jakarta dengan masalah pemukiman layak. Harga tanah Jakarta yang  semakin merangkak naik, membuat orang cenderung membeli rumah di luar Jakarta. Ini berarti menambah kemacetan lalu lintas tiap harinya. Persoalan pemukiman bagi penduduk miskin, sejauh ini tidak teratasi secara baik. Masyarakat miskin kota yang tak punya pilihan, membangun gubuk-gubuk di bantaran kali. Ini berarti meningkatkan resiko banjir. Alih-alih rumah sehat dan layak huni, yang diperoleh justru penggusuran secara bertahap. Semua itu adalah indikasi bahwa Jakarta tidak mampu memberikan pemukiman layak bagi sebagain besar penduduknya.

Menurut data Survey Sosial Ekonomi Nasional, kemampuan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan perumahan bagi diri mereka sendiri sangat rendah. 65% rumah tangga tidak mampu membeli rumah sederhana dengan harga paling rendah. Sementara itu, kredit perumahan tanpa subsidi hanya dapat dijangkau oleh 25% populasi yang berpendapatan tinggi. Akibatnya lingkungan kumuh Indonesia meningkat tiap tahunnya. Di tahun 2002 saja telah mencapai 47.500 hektar, yang tersebar tidak kurang di 10.000 lokasi.

Lingkungan permukiman kumuh ini pada gilirannya menghambat potensi produktivitas dan kewirausahaan para penghuninya. Mereka umumnya hanya mampu mengakses perekonomian informal kota, yang utamanya dicirikan oleh status hukum yang lemah dan tingkat penghasilannya yang rendah.

 

Tidak mudah menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Jakarta untuk lima tahun kedepan. Sebelum menetapkan kebijakan, hati harus bersih. Dimulai dengan menempatkan kepentingan umum, bukan golongan apalagi pribadi. Kebijakan berbasis lingkungan akan menggoda untuk dilanggar bila praktik-praktik suap dan komisi masih mewarnai birokrasi. Kerendahan hati juga diperlukan untuk bisa bekerjasama dengan tetangga sekeliling, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang. Bagaimanapun juga masalah jakarta berkaitan erat dengan daerah-daerah sekitarnya.

Mungkin konsep megapolitan yang disinggung mantan Gubernur Ali Sadikin perlu dijajaki, atau sekalian berpikir radikal. Mulai berandai-andai bila ibukota pindah dari Jakarta? (Lisa Suroso/SUARA BARU)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s