62 Tahun Indonesia Merdeka: Apa Kabar KEBANGSAAN INDONESIA?

Standard

bendera.jpgBenedict Anderson, pakar asal-usul kebangkitan bangsa-bangsa di dunia, suatu kali menyatakan bahwa kenyataan yang kita selami sebagai bangsa Indonesia hanyalah realitas imajiner. Apa yang selama ini kita telan mentah-mentah sebagai ‘Indonesia’ -seperti kata Bung Karno, dari Sabang sampai Merauke- sebagai pengejawantahan rasa keindonesiaan kita, adalah kesatuan ujud bayangan semata.

Bangsa, pada dasarnya adalah sebuah komunitas. Sebab, tak peduli akan adanya ketidaksetaraan nyata dan eksploitasi yang mungkin lestari dalam tiap bangsa, bangsa itu sendiri dimengerti sebagai kesetiakawanan yang mendalam dengan arah mendatar horisontal.

Dalam dua dasawarsa terakhir, rasa persaudaraan inilah yang memungkinkan begitu banyak orang, jutaan jumlahnya, jangankan untuk melenyapkan nyawa orang lain, mereka pun bersedia meregang nyawa sendiri demi pembayangan terbatas seperti itu. Kematian-kematian itu menyeret kita ke hadapan problema pokok yang dikandung nasionalisme: apa yang menjadikan pembayangan-pembayangan yang kian menciut dalam kerangka sejarah terkini (tidak lebih dari dua abad saja) bisa menggugah pengorbanan kolosal seperti itu? Anderson menyatakan, hulu jawaban tergeletak di akar-akar budaya nasionalisme.

Anderson memandang bangsa atau nasion sebagai gejala yang relatif modern. Sebagai konsekuensi modernisasi dunia barat di abad ke-20.

Modernisasi mendatangkan banyak perkembangan. Seperti kemajuan ekonomi, perluasan dan standarisasi pendidikan, kemajuan teknologi, perbaikan infrastruktur, sarana komunikasi modern, pertumbuhan birokrasi, dan perkembangan bahasa baku untuk berbicara, menulis, mengelola, dan memerintah. Perkembangan inilah yang memungkinkan lahirnya masyarakat besar manusia, yang anggotanya merasa terikat satu sama lain.

Masyarakat tersebut, oleh Anderson dinamakan “imagined community”. Disebut “imagined”, karena tak seorangpun anggota bangsa atau nasion akan pernah melihat semua anggota yang lain. Namun ‘toh ia merasakan adanya ikatan khusus tertentu dengan anggota-anggota lainnya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya perang, ia bahkan siap mengorbankan jiwa untuk anggota lain yang tidak dikenalnya. Ia lalu “mati untuk tanah air”.

Republik Indonesia adalah negara kebangsaan. Negara kebangsaan merupakan tempat dimana kita merasa ada ikatan alamiah satu sama lain, lantaran kita semua memahami ‘sesuatu’ yang cukup kuat untuk menjalani keragaman menjadi satu, dan membuat kita merasa berbeda dari bangsa yang lain.

Bangsa (nation) adalah suatu ‘konsepsi kultural’ tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai entitas dari suatu kinship (kerabat) yang biasanya diikat oleh suatu kemampuan self-rule. Negara (state) adalah suatu ‘konsepsi politik’ tentang sebuah entitas politik yang tumbuh berdasarkan kontrak sosial, meletakkan individu ke dalam kerangka kewarganegaraan (citizenship). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan dengan suatu komunitas politik (negara) dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum. Dengan kata lain bangsa beroperasi atas prinsip kekariban. Sedangkan negara beroperasi atas prinsip hukum dan keadilan.

62 tahun semenjak kemerdekaanya, bangsa dan negara Indonesia telah mengalami berbagai macam tahap dalam mencari wajah dan bentuk kebangsaannya. Embrio kebangsaan yang mulai terbentuk di era 1928 menjelma menjadi Sumpah Pemuda. Semangat itu kemudian dimatangkan dalam sidang-sidang persiapan kemerdekaan Indonesia. Klimaksnya, kemerdekaan Indonesia dideklarasikan di tahun 1945 bersamaan dengan dicetuskannya dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

UUD 1945 saat itu, pada gilirannya mengundang berbagai macam kontroversi. Terutama pada pengertian “Orang Indonesia Asli”, yang sayangnya dimanfaatkan secara politis oleh Rezim orde Baru dalam melanggengkan kekuasaanya. Konsep awal kebangsaan yang dicetuskan oleh the founding fathers mengalami degradasi di 32 tahun pemerintahan Soeharto. Menjelma menjadi konsep kebangsaan keseragaman yang sempit, yang akhirnya gagal dan berhenti dipercaya oleh anak-anak bangsanya di tahun 1998.

Apa yang terjadi saat ini? Kita memang telah melihat kegagalan konsep penyeragaman Orde Baru. Tapi memulai sebuah konsep kebangsaan yang baru -kalau tidak mau disebut kembali ke konsep awal negara ini terbentuk- bukanlah hal yang mudah. Konsep pluralisme dan multkulturalisme ditafsirkan dengan dangkal oleh masyarakat kita yang ternyata tidak punya pemahaman sama tentang “apa itu Kebangsaan Indonesia”. Masing-masing menafsirkannya sendiri, dan celakanya, mengeksploitasinya demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Meminjam istilah Anderson, “imajinasi” seperti apa yang harus dimiliki oleh anak-anak bangsa Indonesia untuk kembali membangkitkan rasa persatuan itu? Untuk memahaminya, kita perlu menilik latar belakang lahirnya Bangsa dan Negara Indonesia, 62 tahun silam.

Perkembangan Konsep Kebangsaan dan Munculnya Istilah “Indonesia Asli”

Berbagai teori tentang bangsa menunjukkan makna relatif tentang konsep kebangsaan (Lihat Teori-Teori Kebangsaan). Seiring dengan tumbuhnya gerakan nasionalisme pada awal abad 20 yang bertujuan meniadakan kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang, anak-anak bangsa dari berbagai suku dengan keinginan kuat membayangkan bentuk Negara Indonesia sendiri. Di ujung perjuangan kemerdekaan Indonesia, konsep kebangsaan Indonesia kembali diperdebatkan dalam sidang BPUPKI dan PPKI yang bertugas merumuskan UUD 1945.

Masa Sebelum Kemerdekaan
Sebelum ada negara yang bernama Republik Indonesia, kata bangsa sudah digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang sekarang disebut kelompok etnis atau suku bangsa. Harsja W. Bachtiar mencatat bahwa sebelum kita mengacu diri kita sebagai bangsa Indonesia terdapat beraneka ragam suku bangsa yang biasa dinamakan bangsa, misalnya, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis.

Masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri, yang selain terdiri dari nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu juga terdiri dari kepercayaan-kepercayaan tertentu serta pengetahuan tertentu yang diwarisi dari para nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan. Masing-masing suku bangsa juga mempunyai bahasa sendiri, struktur masyarakat sendiri, sistem politik sendiri, dan ini yang amat penting, wilayah tempat pemukiman (tanah air) sendiri.

Tidak banyak kita ketahui tentang proses terjadinya proses Sumpah Pemuda. Bagaimana para pemuda yang terdiri dari berbagai kelompok etnis itu memutuskan bahwa mereka merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, tidak begitu jelas. Risalah rapat-rapat yang diadakan tidak ada. Yang ada hanyalah laporan tentang diadakannya pertemuan dan dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Secara detail laporan peristiwa ini disampaikan Hans Van Miert dalam bukunya DENGAN SEMANGAT BERKOBAR, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda Di Indonesia.

Pada peristiwa itu untuk pertama kalinya konsep jati diri sebagai “bangsa” dengan konsep “Indonesia” sebagai simbol pemersatu keragaman masyarakat Indonesia, dinyatakan secara tegas, jelas, dan berani. Tekad generasi muda ini pada dasarnya menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan suku, bangsa, ras, agama, dan kebudayaan yang berasal dari berbagai penjuru. Melalui ikrarnya, mereka menyatukan derap langkah dan gerak maju menuju kepada kehidupan kebangsaan Indonesia yang berlandaskan pada asas kesatuan dan persatuan.

Masa Awal Kemerdekaan
Berbeda halnya dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merancang dasar-dasar negara Indonesia yang sekarang kita sebut Pancasila dan UUD 1945, kita dapat mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam sidang-sidang melalui laporan yang terdapat dalam buku karangan Prof. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945.

Sangat menarik, misalnya, mengikuti pendapat-pendapat Prof. Dr. Soepomo dan Muhammad Yamin, yang keduanya mempunyai latar belakang ilmu hukum yang tentunya telah mengenal dengan baik konsep-konsep bangsa (natie, nation), negara (staat, state), negara-bangsa (nationale-staat, nation-state) dan istilah-istilah politik lainnya yang berhubungan dengan bangsa dan negara.

Ketika Soepomo mengutip pendapat Ernest Renan tentang persyaratan suatu bangsa, yaitu keinginan untuk bersatu”, Yamin menganggap bahwa konsep Renan itu sudah kuno. (Lihat Teori-teori Kebangsaan) Bung Karno ketika gilirannya berbicara juga mengutip pendapat Otto Bauer tentang bangsa yang menurutnya juga sudah kuno: “bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib.”

Karena dia menganggap bahwa persyaratan-persyaratan bangsa yang dikemukakan oleh Renan dan Bauer itu kurang lengkap, maka ia lalu menambahkan unsur baru pada kedua konsep Renan dan Bauer itu, yaitu konsep tempat tinggal yang berasal dari ilmu Geopolitik Karl Haushofer, yang menurut Bung Karno belum ada dalam zaman Renan dan Bauer. Menurut Geopolitik yang dikemukakan oleh Bung Karno itu, bumi yang terdapat di antara ujung Sumatera sampai ke Irian itu adalah kesatuan bumi di Indonesia atas “ketentuan Allah SWT”. Didiami oleh 70.000.000 manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu” dan “charaktergemeinschaft” (kesamaan karakter). Selanjutnya, Bung Karno menganjurkan untuk “mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian.

Dalam pandangan Bung Karno, bentuk ideal suatu negara bukanlah negara yang rakyatnya terdiri dari hanya satu kelompok etnis saja (mono-ethnic state):

“Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di zaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, saya berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk Kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.” (Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945).

Konsep geopolitik seperti dikemukakan Bung Karno ini, yaitu “kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian” kemudian kita kembangkan dalam Wawasan Nusantara yang tercantum dalam GBHN tahun 1978 dan 1983. Wawasan Nusantara mencakup “Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan.”

Sebagai dasar pertama negara Indonesia yang akan dibentuk itu, Bung Karno mengusulkan dasar kebangsaan :

Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.” (Pidato Bung Karno, 1 Juni 1945)

Dengan mengacu pada Ernest Renan dan Otto Bauer tersebut, Bung Karno menegaskan sesuatu yang amat penting: kesatuan bangsa Indonesia tidak bersifat alami, melainkan historis. Artinya yang mempersatukan masyarakat di bumi Indonesia adalah sejarah yang dialami bersama, sebuah sejarah pendirian, penindasan, perjuangan kemerdekaan dan tekad pembangunan kehidupan bersama. Dari “nasib” bersama itu tumbuh hasrat untuk tetap bersama. Itulah dasar kesatuan bangsa Indonesia, dengan demikian kesatuan Indonesia sebenarnya lebih merupakan kesatuan historis dan persatuan etis, bukan bersifat etnik atau ras tertentu.

Bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai suku bangsa, berbagai kepentingan ekonomi, kepentingan agama yang secara historis adalah suatu berkah bahwa dari kebhinekaan tersebut dapat didirikan suatu bangsa yang mempersatukan masyarakat di bumi Indonesia. Dorongan persamaan nasib telah mendorong dengan sangat kuat sehingga bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan. Yang merupakan perekat atau faktor integratif bangsa Indonesia adalah kesadaran masyarakat Indonesia yang saling menopang atau saling memerlukan dalam keanekaragaman masing-masing.

Munculnya istilah “Orang Indonesia Asli”
Dalam sidang BPUPKI dibahas pula masalah orang asing dan statusnya nanti dalam Negara Republik Indonesia. Disinilah mulai muncul istilah “Orang Indonesia Asli” yang menjadi polemik selama beberapa dasawarsa berikutnya.

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak pernah bermaksud menganut kebijaksanaan diskriminatif terhadap warga negaranya. Baik atas warga yang asli “pribumi” maupun keturunan asing.

Walaupun tercatat peristiwa protesnya wakil-wakil kelompok minoritas Protestan dan Katolik pada anak kalimat di belakang sila “ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, krisis ketatanegaraan yang nyaris membelah Negara Kesatuan Republik Indonesia dmana belum genap berusia 1 (satu) hari itu, bisa diatasi dalam tempo 15 menit. Kuncinya kenegarawanan Muhammad Hatta dan kearifan tokoh Islam Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, KH. Karar Muzakir, H. Agus Salim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku M. Hassan. Pencapaian monumental tersebut diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan diberlakukannya UUD 1945 tanpa konsepsi Piagam Jakarta.

Pada masa pembentukkan konstitusi UUD 1945, wadah kelahiran di tempat penyebaran konsep, gagasan, dan ideologi “Bangsa Indonesia Asli” menjadi dasar nasionalisme dan titik awal berkebangsaan konsep “Bangsa Indonesia Asli” untuk mengatasi konsep Hindia Belanda dan Jepang. Alasan yang sama mendasari pasal 6 (1) UUD 1945 saat ini dimana dikatakan bahwa “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Inipun demi menutup peluang, agar orang Jepang tidak bisa menjadi Presiden Indonesia.

Pasal 26 UUD 1945 (sebelum amandemen) menyebutan bahwa warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang (UU) sebagai warga negara.

Dari bunyi pasal tersebut belumlah dapat menentukan siapakah yang dianggap menjadi Warga Negara Indonesia pada saat UUD 1945 disahkan oleh PPKI. Pasal tersebut menghendaki pengaturan lebih lanjut mengenai kewarganegaraan agar diatur dengan UU. Sembilan bulan setelah kemerdekaan, baru mulai terbentuk UU organik, yang diumumkan pada 10 April 1946.

UU Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara, Penduduk Negara yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan UU Nomor 6 dan UU Nomor 8 tahun 1947 serta UU Nomor 11 Tahun 1948.

Sumber hukum utama UU Kewarganegaraan Indonesia sebagai pegangan siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah Pasal 26 UUD 1945. Yang menentukan Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Jadi secara yuridis konstitusional di sini dibedakan antara orang Bangsa Indonesia Asli dan orang bangsa lain. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang Bangsa Indonesia Asli tersebut? Dalam penjelasan UUD 1945 tidak ada penjelasannya, sehingga menurut hukum tata negara ditafsirkan berdasarkan pengertian yuridis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia ialah orang yang asli dalam negara Indonesia. Dan perlu ditegaskan bahwa UU Nomor 3 Tahun 1946 merupakan UU Kewarganegaraan pertama kali dibentuk oleh founding fathers yang secara tegas dalam penjelasannya menegaskan bahwa “dalam UU Nomor 3 Tahun 1946 ini sama sekali tidak berdasarkan atas kriteria ras”

Sedangkan yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa lain” oleh Penjelasan UUD 1945 diberikan contoh misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada wilayah negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga negara. Hal ini menunjukkan secara konstitusional bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warga negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi warga negara harus disahkan terlebih dahulu dengan UU.

Dengan demikian setiap orang, apapun rasnya, bangsa, atau suku bangsa (etnis), warna kulit, rambut, keturunan, dan sebagainya, asal telah menjadi Warga Negara Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia, mengaku Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disahkan menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan UU kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946, maka orang tersebut adalah Warga Negara Indonesia asli yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Hal ini mengandung makna bahwa konsep kebangsaan Indonesia tidak berdasarkan konsep etnis serta tidak memandang hak dan kewajiban atas dasar perbedaan ciri-ciri eksklusif dan diskriminatif. Konsepsi Nation atau bangsa seperti inilah sesungguhnya dipersembahkan oleh para founding fathers kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masa Orde Lama
UU Kewarganegaraan Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 sesungguhnya telah memberi kebebasan pada etnik minoritas untuk memilih atau menolak kewarganegaraan Indonesia. Tetapi karena situasi Republik Indonesia pada masa itu diwarnai dengan situasi revolusi, pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 1946 jauh dari memuaskan.

Warga Tionghoa pada masa itu terjepit antara berbagai kepentingan, baik kepentingan Nasional maupun Internasional, karena banyak diantara mereka masih ragu untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Menurut mereka menjadi Warga Negara Indonesia akan menghilangkan ketionghoaan mereka. Sebagian besar mereka juga merasa diri bukan orang Indonesia, dan pada saat itu Pemerintah Indonesia tidak bisa memberikan kepastian hukum. Bahkan UU yang mengatur Kewarganegaraan dalam praktiknya justru mempersulit Warga Tionghoa untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Republik Rakyat Tionghoa masih memberlakukan sistem Kewarganegaraan ganda bagi Warga Tionghoa di perantauan.

Dalam situasi tersebut kemudian diberlakukan UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang ternyata tidak memuat definisi tentang orang-orang Bangsa Indonesia Asli. Pemerintah pada masa itu memberi alasan hukum bahwa tidak perlu untuk mengadakan definisi tersendiri dari apa yang dimaksudkan dengan istilah Warga Negara Indonesia karena hubungan itu termasuk ilmu hukum.

Masa Orde Lama mencatat Program Benteng 1951 dan PP 10 tahun 1959 yang dimaksudkan untuk memecah persoalan polarisasi sosial Warga Negara asli dan Warga Negara tidak asli (pribumi dan Non pribumi). Fakta sejarah mencatat bahwa kedua kebijaksanaan tersebut terbukti gagal dan efektivitasnya cenderung terbatas).

Pada masa tahun 1945 sampai berlakunya dekrit presiden 5 Juli 1959 merupakan masa pengembangan konsep kebangsaan. Dalam kurun waktu itu terjadi usaha-usaha untuk menggantikan konsep kebangsaan itu dengan konsep atau ideologi lain, yaitu munculnya pemberontakan yang bersifat politis ideologis dan separatis.

Masa Orde Baru
Orde Baru lahir dengan tujuan untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ternyata tidak berhasil, yang terjadi justru kebalikannya. Hukum berperan menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan dan status quo.

Selama orde baru, banyak praktik hukum yang tidak aspiratif dan tidak demokratis, sebaliknya sebagai produk hukum, Orde Baru telah memberangus hak-hak warga negara yang diatur oleh UUD 1945 dan hukum internasional.

Contoh konkrit sebagai ekspresi yang membawa implikasi praktek politik hukum yang diskriminatif yaitu berusaha menggarap masalah Warga Negara Indonesia Tionghoa secara serius, mendasar dan mendalam melalui politik hukum seperti pembuatan produk hukum yang berbentuk resolusi MPRS No. III/RES/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Rezim Orde Baru yang berciri legalistik, dalam seluruh kebijakan yang diambilnya mendasarkan pada format perundangan seperti TAP MPR, UU, PP, Keppres, dan Instruksi Presiden untuk melaksanakan proses konsep kebangsaan Indonesia. Demi kepentingan legalitas tersebut, sejak periode awal, salah satu langkah untuk memecah persoalan etnis Tionghoa adalah mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 kepada Menteri Kehakiman RI untuk tidak menggunakan penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 IS. Produk lainnya adalah Keppres No. 24 tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Pokok yang menyangkut Warga Negara Indonesia keturunan asing.

Dalam konteks mengupayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, dianggap perlu untuk meniadakan semua praktik yang mengarah pada pemilahan atau pengkotak-kotakan golongan penduduk. Warga Negara Indonesia Tionghoa harus mengganti nama mereka dengan nama-nama Indonesia. Terdapat kurang lebih 64 peraturan perUUan bernuansa rasial dan tidak demokratis yang menutup peluang Warga Negara Indonesia Tionghoa untuk berpartisipasi.

Pada masa itu tercatat usaha untuk memecah persoalan serupa dengan menerapkan kebijaksanaan asimilasi. Sesuai dengan kehendak penguasa, asimilasi dieksploitasi dan dijadikan komoditas politik; termasuk berbagai kebijaksanaan pemerataan pembangunan yang dalam kenyataannya terbukti tidak efektif dan hasilnya juga terbatas. Justru berkembang konfigurasi yang semakin tajam antara pemilahan sosial Warga Negara asli dan Warga Negara tidak asli (Pri – Non Pri).

Oleh sebab itu, segi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa Orde Baru yang mendorong perkembangan politik hukum diskriminatif dan tidak demokratis, tidak sesuai dengan acuan yang disepakati dan dipersembahkan oleh para founding fathers, Pancasila dan UUD 1945.

Masa Reformasi
Setelah Pasal 26 UUD 1945 diamandemen, dibentuk UU organik yaitu UU Nomor 12 Tahun 2006. Persoalan kewarganegaraan Indonesia yang berdimensi diskriminatif, yaitu dikenal dengan istilah Pribumi dan Non Pribumi sudah mulai ditinggalkan. Konsep bangsa Indonesia asli sebagaimana dikonstruksikan dan dirumuskan UU Kewarganegaraan baru menawarkan solusi bagi penyelesaian persoalan hukum kewarganegaraan yang timbul dimasa Orde Baru. Ini adalah upaya koreksi terhadap kekeliruan Orde Baru dalam menerapkan konsep kebangsaan berdasarkan siasat kesatuan dan persatuan yang telah secara sistematik melenyapkan arti keberagaman dan menekan perbedaan dengan suatu budaya unilateral.

Oleh karena itu, dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan masyarakat Indonesia yang bersifat plural dan multikultur lebih terjamin keadilan dan kepastian hukumnya. Terutama dalam pengakuan akan pluralisme kultural dan keterikatan etnik tertentu terhadap budaya dan komunitas etniknya.

Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai Warga Negara.” Penjelasan Pasal 2 menerangkan pengertian orang-orang Bangsa Indonesia Asli adalah “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”. Kemudian ketentuan pasal 4 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di wilayah Negara Republik Indonesia dianggap Warga Negara Indonesia sekalipun status Kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, hal ini berarti secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk UU dimaksudkan sedapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan dan memberi perlindungan terhadap segenap Warga Negara Indonesia.

Pemikiran pembentuk UU Nomor 12 Tahun 2006 dilihat dari segi perspektif hukum kewarganegaraan yang mengandung makna bahwa kata “orang-orang Bangsa Indonesia asli” ditentukan oleh keaslian berdasarkan tempat kelahiran. Dengan demikian penjabaran UU Nomor 12 Tahun 2006 mengenai konsep bangsa Indonesia asli tidak didefinisikan berdasarkan etnis, melainkan berdasarkan pada hukum bahwa keaslian Warga Negara Indonesia ditentukan berdasarkan tempat kelahiran dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu, dengan menerapkan asas kelahiran (ius soli), orang yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia sekalipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas, wajib mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik berat diletakkan asas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi apatride.

Hal ini berarti bahwa semua Warga Negara Indonesia dan atau lahir di Indonesia, tidak peduli etnis Tioghoa, Arab, India dan lain-lain. Semuanya dianggap Warga Negara Indonesia asli.

Konsekuensi yuridisnya adalah semua Warga Negara Indonesia keturunan asing yang sudah menikah dan mempunyai keturunan yang sudah lahir di wilayah Negara Republik Indonesia demi hukum menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli. Maka secara yuridis tidak diperlukan lagi membuat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), melainkan cukup menunjukkan akta kelahiran saja.

Dalam era reformasi, kita mengalami begitu banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 telah diamandemen dengan memasukan semangat kesetaraan antara semua Warga Negara, tanpa membedakan asal usul keturunanya. Seperti pasal 6 UUD 1945 sebelum diamandemen mensyaratkan seorang untuk menjadi Presiden haruslah “orang Indonesia asli” setelah diamandemen perkataan itu dihapuskan dan diganti dengan kata-kata “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian siapa saja tanpa membedakan asli dan bukan asli, sepanjang yang bersangkutan memenuhi rumusan ketentuan yang baru ini dapat maju ke pencalonan Presiden.

Otonomi Daerah dan Wawasan Kebangsaan
Perlu dicermati akan timbulnya persoalan baru dalam perspektif politik pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemberian otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah. Sejumlah persoalan politik hubungan Pemerintah pusat dan daerah terus bergolak menuju peguatan basis etnis yang diaktualisasikan dalam tuntutan penerapan demokrasi di semua sektor kehidupan. Muncul kekuatan egoisme daerah dan kesukuan serta terjadi konflik horisontal dan vertikal akibat praktik demokrasi pemilihan kepala daerah.

Apakah implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia pada tingkat daerah bisa memungkinkan birokrasi pemerintahan menggunakan hak dan kekuasaan yang dipercayakan dan diamanatkan, sebagai alat memaksakan kemauan atas rakyat untuk kepentingan politik sendiri ataupun golongan?

Banyak tokoh masyarakat dan pemimpin tidak mencerminkan sifat dan watak pemimpin nasionalis yang berwawasan kebangsaan Indonesia. Mereka lebih menonjolkan adanya keterikatan suatu kelompok etnik terhadap nilai-nilai budaya dan komunitas etniknya sendiri. Dengan kata lain yang terjadi adalah kenyataan, bahwa kelompok-kelompok masyarakat terus mempertahankan identitas etnik masing-masing. Hingga jarak tertentu identitas sebagai Bangsa Indonesia justru lebih jelas dalam identitas kultural kejawaan, kemakasaran, kebatakan, keacehan, keminangan, dan lain-lain sebagainya.

Terdorong oleh derasnya arus kebebasan dan keterbukaan dewasa ini, mereka kurang peduli tehadap masyarakat lain. Muncullah konflik-konflik kedaerahan yang merebak dimana-mana terutama sejak era reformasi. Jenis konflik yang terjadi diantaranya konflik politik bercirikan vertikal dan struktural, aksi anarkis di berbagai daerah yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan munculnya kekuatan egoisme daerah serta kesukuan. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan masih rendahnya kesadaran demokrasi masyarakat serta lemahnya wawasan kebangsaan Indonesia. Masyarakat majemuk Indonesia tampak kesulitan untuk menerapkan integrasi kedalam “nation” Indonesia sebagai akibat euforia politik.

Karenanya perlu pendekatan kesatuan dan persatuan bangsa yang berangkat dari penghargaan terhadap pluralisme dan multikularisme untuk menghindarkan, menjauhkan serta menghilangkan benak dan sikap egoisme daerah dan kesukuan, diskriminasi, saling membedakan diantara berbagai golongan dan masyarakat, baik dari segi agama, ras, suku bangsa, kultural, dan kepentingan politik serta ekonomi. Bila hal ini terabaikan, ancaman potensial akan kerawanan sosial kultural, rasial, ekonomi, dan politik yang bersifat disintegratif dan akan mengganggu pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pemerintah pusat sampai ke daerah dan segenap aparatnya perlu mendukung pendekatan kesatuan dan persatuan bangsa secara langsung, konkrit, dan nyata. Pluralisme dan multikularisme di Indonesia harus tetap berlangsung dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. Dalam negara dengan paham kebangsaan Indonesia, ikatan wawasan kesejarahan kebangsaan berkesinambungan dan wawasan kebangsaan Indonesia adalah bentuk final Negara Republik Indonesia.

Konsep Kebangsaan Pluralis dan Multikultural
Berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara yuridis telah mempertegas konsep Bangsa Indonesia Asli. UU ini memperkokoh konsep kebangsaan Indonesia yang tidak berdiri sendiri. Sejak semula konsep kebangsaan Indonesia memang tidak berdasarkan atas kesamaan ras, etnik (suku bangsa), bahasa, golongan, maupun agama. Konsep Bangsa Indonesia Asli secara konstitusional diakui dalam UUD 1945 maupun dalam UU Kewarganegaraan tumbuh sebagai jati diri bangsa, yang diangkat dari pengalaman bersama di dalam sejarah, rasa senasib dan sepenanggungan yang telah lama tumbuh dari masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, beragam tetapi tetap menyatu, dalam kesatuan dan persatuan Indonesia.

Konsep kebangsaan Indonesia asli memperoleh acuannya secara ideologis dalam Pancasila dan secara konstitusional dalam UUD 1945 serta secara organik diatur baik UU Nomor 3 Tahun 1946, UU Nomor 62 Tahun 1958, dan UU Nomor 12 Tahun 2006. Itu berarti bahwa semua penyelesaian mengenai konsep Bangsa Indonesia Asli haruslah bertitik tolak dari konsep tentang bangsa yang terkandung dalam Pancasila maupun UUD 1945.

Dalam konsep tersebut jelas bahwa pengertian tentang bangsa atau nation Indonesia tidak sama dengan pengertian bangsa dalam arti ras atau etnik, bahasa, golongan, maupun agama. Konsep Bangsa Indonesia Asli tidak didasarkan atas ras, etnik, bahasa tertentu, agama tertentu, kesamaan kepentingan, ataupun batas-batas alamiah yang dapat dilihat pada peta. Persepsi atas konsep Bangsa Indonesia Asli berkembang dengan cara berbeda-beda pada setiap periode perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia

Konsep Bangsa Indonesia Asli pada dasarnya mengakui pluralitas kebangsaan dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai suatu pilihan terbaik untuk kondisi masyarakat Indonesia yang memang plural dan multikultural.

Sikap mental dan kejiwaan dari semua pihak yang berbeda-beda menyatu dalam ikatan kesatuan kebangsaan. Inilah landasan pokok paham kebangsaan Indonesia yang pada essensinya mengakui semua Warga Negara Indonesia sama, setara dan setujuan.

Warga Negara Indonesia tidak dibeda-bedakan atas dasar warna kulit, ras, suku bangsa/etnik, agama dan kultural, karenanya semua warga negara keturunan, siapapun dan dari etnik apapun, apakah keturunan Tionghoa, Arab, India dan lain-lainnya yang lahir di Indonesia, semua dianggap orang-orang bangsa Indonesia asli. Mereka adalah Warga Negara Indonesia. Sebuah Undang-Undang yang menjunjung tinggi persamaan hak warga negara dan memberikan kemudahan kepada warga negara. Diharapkan dalam penerapan UU Nomor 12 tahun 2006 semua perlakuan diskriminatif segera dihapus dari Bumi Pertiwi.

Ciri fisik maupun nilai-nilai primordial bukan merupakan dasar kesamaan dalam ikatan kebangsaan Indonesia. Dan bangsa Indonesia tidak harus didefinisikan dalam arti Bangsa Indonesia yang Pribumi. Bangsa Indonesia harus bangga akan kekayaan asal usul etnik yang beragam.

Perlu ditegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah konsep yang terdiri dari keberagaman etnik. Masing-masing etnis mengembangkan sifat komunalisme secara otonom yang hidup berkembang dengan wajar dan alamiah dalam bentuk-bentuknya yang spesifik. Masing-masing etnis kemudian terlibat pola interaksi intensif dan menghasilkan tata pergaulan masyarakat beragam.

Dasar kesamaan yang menyatu-padu menjadi satu bangsa, justru terletak di dalam kebhinekaan masyarakat Indonesia dengan sifat multidimensional. Dalam kebhinekaan masyarakat Indonesia yang mempunyai keanekaragaman lingkungan-lingkungan tradisi, kebhinekaan agama, ras, suku bangsa (etnik), bahasa, dan kebudayaan tersebut, harus tetap berlangsung “satu dalam keindonesiaan”.

Kodrat bangsa Indonesia yang bhineka tidak dapat dielakkan. Inilah kekuatan yang harus didorong menjadi potensi kebersamaan untuk kepentingan bersama membangun bangsa dengan rasa dan wawasan kebangsaan yang tinggi, mengutamakan kepentingan umum (bangsa), bukan kepentingan pribadi serta menghargai kebebasan dan kesamaan derajat bagi setiap anggota masyarakat.

Bila negara-bangsa adalah sebuah kreasi, konstruksinya tidak pernah usai. Dalam keserasiannya, state building dan nation building adalah selalu sebuah proses menjadi “bukan suatu keadaan yang statis” (becoming instead of being). Meminjam pemikiran Anderson bahwa bangsa bukanlah entitas yang tetap dengan asal-usul yang pasti pada peradaban kuno tertentu; bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan.

62 tahun berlalu. Indonesia sebagai sebuah identitas bukan sesuatu yang mati, tetapi hidup dan memerlukan penafsiran yang terus-menerus. Kebangsaan dengan demikian tidak harus dikonsepsikan berdasarkan landasan kesamaan rasial, dan atau antar etnik. Inilah argumen utama yang sepantasnya menjadi jawaban dan realitas bangsa Indonesia.***

TEORI-TEORI KEBANGSAAN

Teori tentang kebangsaan mulai populer sekitar tahun 1835 sejak munculnya istilah natie (nation). Dalam perkembangannya, muncul banyak teori yang saling bertentangan.

Teori Ernest Renan
embahasan mengenai pengertian bangsa dikemukakan pertama kali oleh Ernest Renan tahun 1882. Bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis dan keinginan untuk hidup bersama diwaktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas.

Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (conscience morale). Teori ini dapat digolongkan pada Teori Kehendak, berbeda dengan teori kebudayaan (cultuurnatie theorie) yang menyatakan bahwa bangsa merupakan perwujudan persamaan kebudayaan: persamaan bahasa, agama, dan keturunan. Berbeda juga dengan teori kenegaraan (staatsnatie theorie) yang menyatakan bahwa bangsa dan ras kebangsaan timbul karena persamaan negara.

Renan mengatakan bahwa hal penting yang merupakan syarat mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya.

Menurut teori Renan, jiwa, rasa, dan kehendak merupakan suatu faktor subjektif, tidak dapat diukur dengan faktor-faktor objektif. Faktor agama, bahasa, dan sejenisnya hanya dapat dianggap sebagai faktor pendorong dan bukan merupakan faktor pembentuk dari bangsa. Maka bangsa dan rasa kebangsaan tidak dapat dibatasi secara teritorial, sebab daerah suatu bangsa bukan merupakan sesuatu yang statis, tapi dapat berubah-ubah secara dinamis, sesuai dengan jalannya sejarah bangsa itu sendiri.

Dengan demikian, Renan mengatakan bahwa etnisitas tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Nasionalisme bisa terjadi dalam suatu komunitas yang multi etnis. Persatuan agama juga tidak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Persatuan bahasa hanya mempermudah perkembangan nasionalisme tetapi tidak mutlak diperlukan untuk kebangkitan nasionalisme. Dalam hal nasionalisme, syarat yang mutlak dan utama adalah adanya kemauan dan tekad bersama.

Konsep nasionalisme Ernest Renan inilah yang membangkitkan rasa nasionalisme kelompok mahasiswa dan cendekiawan-cendekiawan Indonesia pada tahun 1920-an seperti Perhimpunan Indonesia, Indonesische Studieclub, dan Algemeene Studieclub yang merupakan pembentuk dan penyebar nasionalisme Indonesia. Konsep ini memberi orientasi bagi perjuangan bangsa terjajah di wilayah Hindia Belanda yang kemudian lazim disebut awal gerakan kebangkitan nasional.

Teori Otto Bauer
Otto Bauer menyatakan bahwa suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang senasib.

Teori Rudolf Kjellen
Suatu bangsa dianggap ada, apabila para warganya bersumpah pada dirinya, seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Swiss waktu mendirikan persekutuannya. Hal yang sama dilakukan oleh pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Untuk pertama kalinya pemuda Indonesia memproklamasikan kesatuan Indonesia secara kultural dan politik dalam 3 (tiga) konsep: satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia; dan satu bahasa, Indonesia. Inilah modal sosial penting bagi perjalanan sejarah masyarakat Indonesia.

Teori Geopolitik
Teori ini bersangkutan dengan Blood and Boden Theorie (Teori Darah dan Tanah) oleh Karl Haushofer yang dianggap sebagai sendi politik imperialisme Jerman, tetapi digunakan pula oleh kaum nasionalis di Asia, khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan bangsa, dan tanah air. Geopolitik mendasarkan diri pada faktor-faktor geografis sebagai suatu faktor yang konstan.

Teori Konsep Komunitas Imajiner
Dalam teori ini, bangsa adalah sesuatu yang imajiner. Karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun ‘toh di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Konsep ini dilempar oleh Benedict Andeson, yang pemikirannya masih dalam pengaruh Renan.

Dalam kenyataan, semua komunitas, asalkan lebih besar dari dusun-dusun primordial di mana para anggotanya bisa saling bertatap muka langsung setiap hari (bahkan seandainya komunitas semacam ini pun ada) adalah komunitas imajiner. Pembedaan antar komunitas dilakukan bukan berdasarkan kesejatian atau kepalsuannya, melainkan menurut gaya pembayangannya. Para penduduk dusun-dusun di Jawa senantiasa tahu bahwa mereka punya keterkaitan dengan orang-orang yang sama sekali belum pernah mereka lihat, tetapi ikatan-ikatan ini dahulu dibayangkan secara khusus dan ‘jelas’ sebagai jaring-jaring kekerabatan dan keklienan yang luwes.

Komunitas imajiner menurut Anderson memuat arti “kesatuan hidup (manusia) dalam wilayah geografis yang batas-batasnya telah tertentu, yang sebagaimana dipahami (conceived), dipikir (thought), diserap sebagai gambaran mental (surmised mental image) oleh orang-orang yang bersangkutan (yang menganggap diri terlibat di dalam kesatuan hidup itu atau menganggap diri sebagai anggotanya).***

SIAPA ITU “BANGSA INDONESIA ASLI?”
Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 terdiri dari 13.677 pulau jumlahnya dengan luas keseluruhan 1.900.000 km2. Terdapat hampir 500 suku dan 250 bahasa dI seluruh pulau-pulau tersebut. Asal-usul rangkaian keragaman ini dapat dilihat dari berbagai dimensi.

Dimensi pertama adalah dimensi geografis. Hasil pengamatan dari Alfred Wallace dan Weber ini dikukuhkan dalam geografi sebagai Garis Wallacea yang membentang dari laut Sulu di Utara melalui selat Makasar hingga ke selat Lombok di selatan. Garis Weber membentang dari pantai Barat Pulau Halmahera di Utara melalui Laut Seram hingga ke Laut Timor di selatan. Garis Wallacea dan Weber secara fisiko-geografis membedakan Dangkalan Sunda di sebelah barat (yang meliputi pulau-pulau Sulawesi dan sebagian pulau-pulau Nusa Tenggara sebelah barat) dari Dangkalan Sahul di sebelah timur (yang meliputi kepulauan Halmahera, Aru, dan Papua). Pembedaan itu merupakan akibat dari proses perkembangan fisiko-geografis yang ditinggalkan di akhir zaman es, menentukan varietas yang berbeda pada dunia flora dan fauna dari masing-masing kelompok kepulauan itu.

Dimensi kedua adalah dimensi etnografis. Merupakan perpaduan konsekuensi dari dimensi fisiko-geografis dan proses migrasi bangsa-bangsa purba. Asal usul dari penduduk yang mendiami kepulauan nusantara masih merupakan objek perdebatan teoritis di kalangan ahli arkeologi dan antropologi. Penemuan tulang Pithecanthropus Erectus di Trinil, Bengawan Solo oleh Eugene Dubois, penemuan Homo Soloensis di Desa Ngandong, oleh Oppenoorth dan Von Koenigswald, membuat orang menduga, bahwa pulau Jawa merupakan tempat asal usul manusia purba.

Meskipun demikian, Bernard Vlekke tidak menilainya relevan untuk sejarah Indonesia: “The Indonesian historic times are the descendants of immigrants from the Asian continent,” simpulnya. Dengan kata lain, sejarah Indonesia modern lebih merupakan hasil dari bangsa-bangsa pendatang, dan bukan “penduduk asli”.

Sarasin bersaudara berpendapat bahwa imigran pertama ke Nusantara adalah orang Vedda yang juga mereka temukan di Sri Lanka, dan tergolong pada ras Negrito. Gelombang imigran yang berikutnya mendatangkan mula-mula orang Proto Melayu (kira-kira tahun 200 – 300 SM), yang berasal usul di Propinsi Yunnan (Tiongkok) sekarang. Mereka datang melalui Indocina dan Muangthai. Suku bangsa yang masih dekat dengan keturunan orang Proto Melayu adalah orang Gayo dan Alas di Aceh serta orang Toraja di Sulawesi.

Penduduk Indonesia, selebihnya, kecuali di Pulau Papua dan kepulauan Aru, adalah orang-orang yang dekat dengan keturunan orang Deutero Melayu. Namun, Vlekke sendiri menaruh keraguan terhadap teori Sarasin, karena ternyata kurang lebih 170 bahasa yang digunakan di kepulauan Nusantara, dengan beberapa kekecualian, pada umumnya dapat digolongkan ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Melayu-Polinesia, yang oleh Koentjaraningrat disebut juga sebagai rumpun bahasa Austro-Melanesia.

Bagaimanapun, Vlekke menarik kesimpulan, bahwa pengelompokkan bahasa di Indonesia tidak niscaya sejalan dengan pengelompokkan ras, dan kenyataan itu membuat berbagai teori itu seperti semakin jauh dari suatu kesimpulan akhir.

Problem itulah yang juga dipertanyakan oleh Koentjaraningrat, yang mengamati adanya beberapa gelombang imigrasi dengan versi yang berbeda-beda. Disamping itu, Koentjaraningrat juga melihat adanya dua sumber migrasi yaitu Asia dan Australia. Migrasi orang Paleo-Mongoloid dari Asia dan orang Austro-Melanesoid dari Australia dan yang disusul dengan percampuran ras dan kebudayaan di Sulawesi Selatan itu diperkirakan terjadi antara 10.000 dan 2.000 tahun SM, jadi sebelum datangnya orang-orang Proto Melayu yang dikonstatasi oleh Sarasin.

Pembahasan mengenai bangsa Indonesia asli dan subdimensi kemasyarakatan tidak bisa menghindarkan kita untuk sedikit memahami pendapat para ahli yang membagi manusia ke dalam tiga kelompok ras yang besar, yaitu ras Caucasoid, Mongoloid, dan Negroid. Namun Blumenbach yang berpedoman pada ciri-ciri warna kulit serta faktor geografi membagi manusia ke dalam lima kelompok ras, Caucasia, Ethiopia, Mongolia, America, dan Malaya.

Ras Mongoloid memiliki relevansi lebih jauh bagi “masyarakat Indonesia”. Ras Mongoloid itu terbagi dalam kelompok Old World Mongoloid, Paleo-Mongoloid dan New World Mongoloid (Neo-Mongoloid). Old World Mongoloid terpecah dalam ras Tionghoa dan ras Malaya, sedangkan ras-ras Ainu dan Polynesia kedudukannya tidak jelas.

Jika kita memperhatikan akibat-akibat konsekuensi Garis Wallacea dan Weber, serta konsekuensi dari pembagian manusia ke dalam lima kelompok ras Blumenbach, mudah dimengerti jika “masyarakat Indonesia” dapat dipandang sebagai kenyataan kelompok kehidupan bersama yang terdiri dari paling sedikit dua kelompok ras yang mendasar. Di samping itu dapat pula disimpulkan bahwa sebagian besar suku bangsa di Indonesia pada akhirnya merupakan hasil dari percampuran antar ras, atau paling sedikit antar etnik.

Dimensi ketiga adalah dimensi kebudayaan. Koentjaraningrat juga memperhatikan arus migrasi dari sisi penyebaran teknologi sebagai salah satu aspek yang terpenting dari kebudayaan.

Kepandaian menanam padi misalnya mula-mula dilakukan di Assam Utara (India) atau Burma Utara, menyebar ke kepulauan Nusantara dan Filipina melalui lembah-lembah sungai Yangtze dan Mekhong. Unsur teknologi kedua yang juga berperanan besar adalah kepandaian menuang perunggu. Teknologi itu mula-mula ditemukan di Mesopotamia (Asia Barat Daya) kira-kira pada tahun 3.000 SM, dan tiba di pusat kebudayaan Tiongkok kira-kira pada tahun 2.000 SM. Melalui lembah Dongsan di Vietnam Utara, teknologi itu kemudian menyebar ke Asia Tenggara dan kepulauan Nusantara, dan bahkan hingga ke Sentani di pantai utara Papua Barat, tetapi tidak sampai ke kepulauan Filipina.

Aspek kebudayaan lain yang diamatinya adalah organisasi sosial dan sistem pemerintahan yang lebih besar dari ukuran desa, yang diperkirakan telah berkembang di Asia Tenggara di sekitar abad pertama. Pada awal abad II SM, Qin Xihuang Di mempersatukan Tiongkok sebagai kekaisaran, sehingga tidaklah mengherankan jika negara-negara tertua di benua Asia Tenggara terpengaruh oleh aspek kebudayaan Tiongkok itu, yang pada gilirannya juga mempengaruhi negara-negara tertua di kepulauan Nusantara.

Namun, bersamaan dengan masuknya kepandaian politik itu, datang juga agama Hindu dan Buddha yang justru membawa unsur kebudayaan yang sangat penting, yaitu aksara. Bukti tertua untuk itu ditemukan di Muara Kanam, kira-kira 160 km dari muara sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti itu berasal dari abad kelima SM dan mengindikasikan pandangan Hindu.

Kerajaan Kutai dengan Mulawarman sebagai rajanya bisa dipandang sebagai titik tolak kita dalam membahas perkembangan “masyarakat Nusantara” sampai kemudian menjadi “ masyarakat Indonesia” dewasa ini.***

(Lisa Suroso/SUARA BARU)

Disadur dari artkel KONSEP “BANGSA INDONESIA ASLI” DITINJAU DARI SISI KONSTITUSIONAL DAN UU KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA oleh DJASMIN SH., MH.
Artikel asli dapat dilihat di www.inti.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s