Tanggung Renteng Memutus Rantai

Standard

Satu tahun sudah sejak UU No.12/2006 disahkan. Langkah awal usaha penyetaraan kewarganegaraan dengan landasan anti diskriminasi sudah dilalui. Tapi persoalan tidak serta merta selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Ini saatnya masyarakat mengambil peran lebih.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kewarganegaraan banyak terjadi pada masyarakat miskin dan rendah pendidikan. “Kadang mereka lebih suka membelanjakan uangnya untuk makan atau kredit barang ketimbang mengurus dokumen,” ungkap Rebeka Harsono, Direktur LADI. Karenanya upaya sosialisasi harus terus dilakukan tanpa henti. Upaya ini menjadi tidak sederhana ketika berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan atau hidup dalam kemiskinan. Jangankan mengerti hak-hak seba­gai warga negara, menyadari bahwa mereka punya hak sebagai manusia saja tidak nyata dalam hidup mereka sehari-hari.

Ada pula masyarakat yang tertutup dan takut ketika pendataan dilakukan. Hal ini diungkap Uung Sendana, Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).”Ada kendala psikologis dari masyarakat. Mereka takut bila mengaku tak punya dokumen kewarganegaraan, malah nanti hidup mereka jadi tak aman,” katanya.

Mengubah kebiasa­an masyarakat agar tidak memakai calo juga merupa­kan tantangan tersen­diri. Kebiasaan ini seperti lingkaran setan. Masyarakat malas berurusan dengan birokrasi yang berbelit dan sengaja mempersulit, akhirnya memilih menggunakan jasa calo. Aparat yang korup pun akhirnya melanggengkan upaya mempersulit birokrasi karena dapat keuntungan dari calo. “Bagi yang punya uang, ini mungkin bukan masalah, tapi harus diingat bahwa banyak masyarakat miskin yang tidak punya anggaran untuk membayar calo,” papar Aan Anshori dari JIAD. “Inilah mengapa untuk membentuk budaya hukum yang baik seluruh masyarakat harus ambil bagian.”

Indonesia yang masih dalam proses transisi menghadapi banyak tantangan dalam menyu­sun substansi, struktur, dan sistem hukum. Budaya hukum yang carut-marut masih men­do­minasi masyarakat dan aparat kita. “Dua-duanya saling merusak,” kata Wahyu Effendi, Ketua Umum Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI). Struktur dan sistem hukum yang terdistorsi mempengaruhi budaya hukum.

Ini berlaku dalam masalah apa pun, terma­suk pengurusan dokumen kewarganegaraan. Bila pemerintah setengah hati dalam menegak­kan hukum, masyarakat tidak akan percaya lagi pada sistem.

Harus ada gerakan dari pemimpin untuk membawa masyarakat kembali percaya pada­ sistem dan subtansi hukum, dengan demikian budaya hukum yang baik akan terbentuk.

Hal senada disampaikan Molan Tarigan. Atase Imigrasi Konsulat Jenderal RI di Guangzhou ini mengusulkan tiga langkah dalam menyelesaikan masalah kewarganegaraan.

Pertama adalah menunjuk satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran, pemeliharaan, penyimpanan, dan pengamanan catatan-catatan identitas. Ia juga mengusulkan agar azas ius soli menjadi azas utama yang dikedepankan, sehingga semua orang yang lahir di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia. “Azas ius soli akan mempermudah proses, tidak akan ada lagi dokumen semacam SBKRI yang diperlukan, etnis apapun otomatis diakui sebagai WNI.” Terakhir adalah ketegasan pemerintah untuk mencabut semua ketentuan perundang-undangan kewarganegaraan yang diskriminatif.

Hal ini diamini Direktur Tata Negara Depkumham RI, Aidir Amin Daud. Ia menegaskan bahwa era sulit mengurus dokumen kewargane­garaan sudah berlalu. “Di Kementerian Hukum dan HAM praktik seperti itu sudah tidak ada,” katanya. “Kita berusaha mempermudah dalam artian benar-benar mempermudah.”

Aidir mengakui tersendatnya proses pendataan di daerah-daerah. Karenanya Aidir menumpukan harapan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. “Kita harap DKI Jakarta menjadi contoh teladan bagi daerah lain.”

Untuk mendorong meratanya proses pendataan ini, Aidir menghimbau agar yayasan dan institusi yang peduli terhadap masalah ini berjuang melakukan pendekatan ke pemda-pemda di daerah karena di tangan merekalah data dihimpun dan diverifikasi. “Pada prinsipnya Depkumham akan segera memproses data yang masuk, tapi verifikasi data dilakukan oleh pemda setempat.”

Agaknya keterlibatan masyarakat dan organisasi memang vital dalam masalah ini. “Tidak bisa kita hanya andalkan niat baik pemerintah. Harus organisasi yang turun ke bawah,” ungkap Wahyu. Ia juga mengungkap sulitnya masalah pendataan ini karena terkait dengan banyak instansi yang berbeda. “Karena itu masyarakat dan organisasi yang peduli harus membantu mencari data dan mendorong pemda setempat agar segera diproses sebagai bentuk pertanggungjawaban UU No.12/2006.”

Menggerakkan ma­syarakat untuk peduli terhadap masalah ini pun merupakan tantangan tersendiri. Selain menghadapi budaya hukum aparat yang tidak sama di tiap daerah, proses mendata juga bukan hal sederhana.

Tak banyak organisasi yang berkomitmen untuk terjun langsung, karena rumitnya proses dan tentu biaya yang tak sedikit. “Aksi sosial semacam ini perlu hati, perlu peduli,” papar Indradi Kusuma dari IKI yang sudah mensosialisasi gerakan ini ke 19 daerah seluruh Indonesia. “Ini murni pengorbanan yang butuh nurani.”

Jangan Terhenti pada Masalah Kewarganegaraan

Menyelesaikan status masalah kewarganegaraan merupakan langkah awal memutus belenggu yang membelit penduduk stateless. Selanjutnya perlu upaya sosialisasi supaya penduduk paham hak dan kewajiban sebagai warga negara. “Ini penting supaya masyarakat terlatih mandiri, tidak terjebak pada polah makelar yang memanfaatkan situasi,” papar Rebeka.

Penduduk stateless yang rata-rata miskin juga harus dicarikan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ekonomi.Inilah program lanjutan LADI dalam membimbing masyarakat Cina Benteng Tegal Alur. “Saat ini kami sedang kerja sama dengan Bogasari untuk memberi pelatihan membuat pengan­an dan kue.”

Upaya ini membuahkan hasil. Beberapa di antara mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga dengan menjual penganan khas pecinan, seperti siomay, gado-gado pengantin, pindang bandeng, dan mie.

Selanjutnya LADI memberi pendidikan investasi dan menabung. Saat ini mereka sedang merintis koperasi simpan pinjam yang sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana tempat berjualan. “Pendidikan simpan-pinjam juga perlu untuk memutuskan kebiasaan pinjam pada rentenir dan berjudi.”

Usaha yang dilakukan organisasi dan masyarakat demi memutus rantai belenggu warga stateless mungkin seperti tetesan air di atas batu. Tidak monumental, jauh dari liput­an pers dan “kurang menjual”. Walau demikian, keterlibat­an dalam proses ini bukan saja akan membawa perubahan dalam iklim hukum Indonesia, namun juga membawa perubahan dalam hidup mereka yang selama ini terlupakan.

(Lisa Suroso/SUARA BARU)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s