Sepak Terjang Organisasi

Standard

Berbagai organisasi mengusahakan penyelesaian masalah stateless, baik bagi warga etnis Tionghoa, etnis India, maupun etnis lain yang menjadi stateless karena masalah ekonomi. Kegiatannya cukup beragam. Mulai dari usaha pendekatan secara perorangan, call center sampai judicial review. Bahkan sebuah organisasi bernuansa muslim terbilang paling aktif melakukannya. 

“Ini daftar namanya.” Lina, wanita awal 30-an itu membuka buku tulis tipis yang dipegangnya. Terlihat deretan nama dan kolom-kolom. Ada kolom KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan lain-lain. Sebagian besar kolom itu berisi tanda strip. Artinya mereka tak punya dokumen-dokumen itu. “Sekarang harus dibuatkan surat keterangan miskin dulu dari RT satu-persatu,” katanya menjelaskan bagaimana proses awal mengurus dokumen kewarganegaraan teman-temannya.

Sudah satu tahun ini Lina ikut membantu pendataan penduduk Tegal Alur, Jakarta. Wanita beranak tiga itu tadinya adalah salah seorang penduduk tanpa dokumen kewarganegaraan (stateless). Lembaga Anti Diskriminasi (LADI) membantunya. Sekarang selain sudah punya KTP, KK dan akta lahir anak-anaknya, Lina ikut aktif mensosialisasi pendataan warga keturunan asing pemukim yang tak lengkap atau tak punya dokumen kewarganegaraan. Ia juga menjelaskan pentingnya kartu-kartu itu pada warga sekitar. “Ada yang menganggap dokumen ini tidak penting,” tuturnya. “Kita sesama warga harus bantu menjelaskan.”

Melibatkan masyarakat yang menjadi korban ruwetnya pengurusan dokumen kewarganegaraan dalam proses penyelesaiannya, banyak dilakukan oleh organisasi dan LSM pendamping. Aan Anshori dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) percaya bahwa gerakan konkret dari masyarakat korban dan masyarakat yang anti diskriminasi harus disatukan dalam sebuah wadah. “Ini akan mempengaruhi penghapusan budaya hukum yang buruk,” katanya. Mengambil contoh dari apa yang terjadi di Surabaya Mei lalu, aparat pemerintahan cukup tertohok ketika JIAD yang muslim ikut membantu menyuarakan keluhan masyarakat Tionghoa yang kebanyakan non muslim. Bahkan mereka menggelar Bhatsul Masail, yaitu forum diskusi keagamaan membahas khusus persoalan diskriminasi dalam perspektif hukum Islam. Hasilnya disepakati bahwa haram hukumnya bila pemerintah melakukan praktek diskriminasi. Termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dengan menerlantarkan status kewarganegaraan seseorang.

Peranan masyarakat juga menjadi vital saat aparat yang bertanggungjawab tidak punya itikad untuk ikut membantu menyelesaikan masalah kewarganegaraan ini. Di Surabaya dan Jambi misalnya. Walaupun sudah ada Surat Edaran Mentri Hukum dan HAM No. M-HL.03.10.01 serta Surat Edaran Dirjen Administrasi Kependudukan No. 427/1787/MD tentang pendataan orang-orang keturunan asing pemukim yang tidak memiliki atau tidak lengkap dokumen kewarganegaraannya, masyarakat Surabaya dan Jambi tidak melihat atau mendengar adanya proses atau setidaknya pengumuman akan hal itu.

Wang Suwandi, Ketua Perkumpulan Aneka Kesejahteraan di Jambi mengaku mencari sendiri data 29 penduduk Jambi yang bermasalah dokumen kewarganegaraanya. Pengumuman pendataan itu ia dengar dari Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).

“Aparat di Surabaya tidak tanggap akan masalah ini, mereka tidak pernah merasakan hidup masyarakat miskin,” kata Biaowan dari Solidaritas Korban Diskriminasi (SiKaD). Ia menyatakan bahwa aparat di tingkat lokal sering kali menggunakan alasan gaji kecil untuk bekerjasama dengan calo dan memanfaatkan keadaan yang ada. Hal senada diungkapkan Aan dari JIAD. ”Mereka berlindung di balik peraturan daerah dan peraturan pelaksana yang belum ada, tanpa memandang UU Kewarganegaraan dan UU Administrasi Kependudukan baru yang telah disahkan, dimana sebetulnya punya kekuatan hukum lebih tinggi,” katanya. Ketiadaan peraturan daerah ini menjadi celah untuk dikomersialkan dan merangsang aparat untuk menyalahgunakan. ”Selain masalah diskriminasi, unsur korupsi juga tak bisa dipandang sebelah mata”

Lain halnya dengan Jambi dan Surabaya, Walikota Pontianak, Gubernur Jakarta dan Dinas Administrasi dan Kependudukan Jakarta justru secara terbuka meminta bantuan organisasi dan tokoh masyarakat untuk ikut membantu menyerahkan data-data.

Dari usaha perorangan, call center sampai judicial review

Tidak meratanya persepsi dan niat baik dari aparat pemerintah dalam menyelesaikan masalah kewarganegaraan ini seyogyanya membuat organisasi dan komponen masyarakat makin bersatu.

Saat ini, usaha dari masyarakat korban dan organisasi yang meneriakkan anti diskriminasi tersandung bukan saja di tingkat birokrasi, namun juga pada masalah internal mereka sendiri. ‘Tidak punya data’ adalah kata-kata yang paling sering terdengar ketika pemerintah setempat sudah membuka pintu pendataan. Mendata memang bukan pekerjaan sederhana. Perlu punya jaringan yang kuat, dipercaya masyarakat, dan punya dana untuk melakukannya.

Yayasan Bhakti Suci dan Walikota Pontianak belum lama ini berhasil menjaring 3000-an data penduduk yang bermasalah dalam dokumen kewarganegaraan. Pendataannya terbilang cepat,hanya dalam waktu satu bulan. Keberhasilan ini, selain didukung aparat pemda setempat, bukan tak mungkin karena yayasan itu sudah berusia 40 tahun, dikenal baik dan punya jaringan kuat ke masyarakat di bawahnya. Mereka pun tak segan mengeluarkan dana. “Kami urus semuanya dengan harga resmi. Bila ada yang tidak mampu, Yayasan yang membayar biayanya,” ujar Lindra Lie yang menambahkan bahwa proses ini akan terus dilakukan bertahap.

Di Jakarta, Dinas Administrasi Kependudukan (Dinduk) membuka pintu lebar untuk menampung data tambahan penduduk bermasalah dengan dokumen kewarganegaraan yang diperoleh dari organisasi-organisasi. Walaupun Dinduk sudah menjaring 739 data melalui RT-RW seluruh Jakarta sejak Maret 2007 lalu, beberapa organisasi etnis Tionghoa meminta proses pendataan tambahan dengan harapan akan terjaring lebih banyak nama. Namun setelah beberapa kali pertemuan, ternyata mereka juga menemukan kesulitan cara mendata. “Karena tidak punya jaringan ke masyarakat di bawah, pekerjaan ini perlu kepedulian besar dan harus berani capek,” papar Indradi Kusuma dari IKI. IKI yang memprakarasai pertemuan itu mengaku pesimis akan dapat menjaring sepenuhnya data warga dengan ketidaksolidan kelompok masyarakat sendiri. Padahal yang diundang adalah perwakilan organisasi-organisasi besar seperti Perhimpunan INTI, PSMTI, Yayasan Marga Po, Candra Naya, Gandi, BEM Untar, Matakin, Fojiansa, Cahaya Sakti dan lain sebagainya.

Hal ini membuat sekelompok anak muda dengan inisiatif sendiri, langung terjun ke kawasan Tegal Alur untuk membantu warga yang bermasalah dengan dokumen kewarganegaraannya. Salah satunya adalah Yuli, ibu muda yang membantu mengurus akta lahir. Dengan dana hasil patungan, mereka berhasil membantu membuatkan 6 akta lahir warga ‘pribumi’ yang tidak mampu dan masih memproses 23 warga etnis Tionghoa miskin. Meskipun mereka cukup sabar mengikuti proses yang cukup berbelit, namun mereka mengaku takkan sanggup membantu bila datanya mencapai ratusan penduduk.

Di Jawa Timur, beberapa organisasi seperti Perhimpunan INTI Jatim, Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD), Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Majelis Agama Khonghucu (MAKIN), Majelis Buddhayana Indonesia  (MBI) dan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) , Solidaritas Korban Diskriminasi (SiKaD), Keuskupan Surabaya dan dCare sepakat untuk membentuk posko-posko yang berfungsi sebagai media penampung untuk merespon pangaduan masyarakat. Posko ini berkembang menjadi call center yang berfungsi sebagai pusat data yang dapat digunakan untuk merancang upaya penyelesaian politis atau masalah diskriminasi kependudukan. Perjuangan ini terbukti cukup signifikan saat mereka mengajukan judicial review untuk mencabut Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang tidak memasukkan UU No.12/2006 dan UU No.23/2006 sebagai acuan. “Kini prosesnya sudah sampai di Mahkamah Agung,” kata Aan.

Di tengah solidnya organisasi-organisasi di Jawa Timur, perbedaan pendapat pun merebak. Sebagaimana diungkap Biaowan yang menyatakan agar data yang telah diperoleh dari call center jangan hanya dipakai sebagai senjata dalam memperjuangkan peraturan daerah yang diskriminatif. ”Penduduk yang mengadu juga harus betul-betul mendapatkan penyelesaian!” katanya. SiKaD pun menindaklanjuti dengan mengirim data itu kepada Menteri Hukum dan Ham untuk diperjelas status kewarganegaraannya. Awal Agustus lalu, bersama Lembaga Bantuan Pewarganegaraan, PSMTI dan Indonesia Lawyer Club mereka menyerahkan langsung 237 dokumen penduduk yang tidak memiliki status kewarganegaraan pada Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata. (Lisa Suroso/SUARA BARU)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s