Ketimpangan VS Keterikatan

Standard

Satu tahun sudah sejak UU revolusioner” bernomor 12 tahun 2006 terbit. Bagaimana implementasinya di lapangan?

SENIN, 16 Juli 2007. Ruang Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kependudukan dan Catatan Si­­­pil DKI Jakarta penuh sesak. Sebagai kepala dan tuan rumah, Edison Sianturi membuka rapat yang diikuti perwakil­an beberapa organisasi etnis Tionghoa di Jakarta. Rapat mengenai sosialisasi pendataan penduduk keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Jakarta.

Sejak UU No.12/2006 disahkan, langkah positif sudah dila­ku­kan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Dimulai dari Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M-HL.03.10.01 per 12 Januari 2007 perihal pendataan orang-­orang keturunan asing pemukim yang tidak memiliki doku­men kewarganegaraan. Surat ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Pada 30 April 2007, terbit Surat Edaran Departemen Dalam Negeri RI, ditandatangani Dirjen Administrasi Kependudukan, meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seluruh Indonesia melakukan pendataan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menkumham tersebut.

Bagaimana pelaksanaannya? Hasilnya beragam. Ada daerah yang langsung menanggapi, ada yang tidak. Alasan dan latar belakangnya berbeda-beda.

DKI Jakarta termasuk yang cepat tanggap. Satu bulan sebelum Surat Edaran Departemen Dalam Negeri terbit, pada 23 Maret 2007 Gubernur DKI Jakarta sudah mengirimkan data dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Penjaringan dan Kalideres.

“Sampai saat ini kami sudah menyerahkan 739 data dari 10 kecamatan di Jakarta, yaitu Sawah Besar, Pegadungan, Cengkareng, Taman Sari, Grogol Petamburan, Tambora, Kalideres, Pancoran, Cilandak, dan Matraman,” papar Edison. “Selanjutnya, kewenangan Depkumham untuk menegaskan kewarganegaraan mereka.”

Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakar­ta, Elzarman, mengatakan bahwa proses pendataan itu langsung dilakukan pada Februari 2007 dengan memberikan pengarahan kepada seluruh lurah, ketua RT, dan ketua RW setempat. “Yang mengetahui kon­-di­si lapangan adalah ketua RT dan ketua RW, jadi kita kumpulkan data dari mereka.”

Proses pendataan di DKI Jakarta termasuk cepat. Padahal tugas ini di luar anggaran pemda. “Tujuan kami memang melaksanakan tugas sebaik mungkin, se­la­in juga ingin membantu mereka yang tidak jelas status kewarganegaraannya. Walau tidak ada anggar­an untuk ini, tapi kita harus peka,” sambung Edison.

Sayangnya langkah Pemda DKI Jakarta ini belum secara merata diikuti daerah lain. Tidak ada sosialisasi meluas tentang pendataan itu, banyak masyarakat tidak mengetahuinya.

“Kita memang berharap DKI Jakarta dulu menjadi contoh bagi yang lain. Bila DKI Jakarta sudah bisa berjalan, kita akan mendesak daerah lain,” ujar Direktur Tata Negara Depkumham RI, Aidir Amin Daud. Namun Aidir menyatakan bahwa bukan wewenangnya untuk menegur bila proses pendataan tidak jalan. Wewenang itu ada pada Departemen Dalam Negeri.

Langkah baik yang diawali Departemen Hukum dan HAM ternyata tidak berjalan lancar di tingkat pelaksana birokrasi. Bagaimanapun proses mendata butuh kerja sama berbagai pihak, dari pusat sampai unsur yang terkecil, RT dan RW. Pada kenyataannya, berjalannya proses ini masih mengandalkan niat baik dari aparat yang berwenang.

“Menyelesaikan masalah ini tidak bisa hanya bergantung pada niat baik,” jelas Wahyu Effendi, Ketua Umum Gerak­an Anti Diskriminasi (GANDI).

Struktur sistem hukum di Indonesia masih dirundung kurangnya indepedensi dan akuntabilitas lembaga hukum. Urusan kewarganegaraan melibatkan banyak lembaga, sementara hierarki dan koordinasi antar-lembaga tidak jelas. Akibatnya struktur ini rentan untuk disalahgunakan, berputar-putar proses penanganannya, serta saling tunggu, kalau tidak mau dikatakan saling lempar, di antara institusi yang memiliki kewenangan tersebut.

Dalam hal substansi hukum, UU No.12/2006 merupakan sebuah langkah baik yang sudah diambil. Tapi undang-undang itu harus didukung piranti teknisnya. “Surat edaran menteri bukan perintah hukum, itu adalah niat baik,” tambah Wahyu lagi. Dengan adanya otonomi daerah, pelaksanaan undang-undang bergantung pada “kearifan” masing-masing pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya menjadi “warna-warni”.

Inilah yang menjadi alasan mengapa ada daerah yang eng­gan melaksanakan himbauan itu. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, Djoni Hendratmo, misalnya. Ia men­yatakan bahwa walaupun UU No.12/2006 sudah terbit, be­lum ada peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan (pendataan penduduk stateless-red). Setelah peraturan pemerintah (PP) keluar, harus ada perubahan terhadap peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Proses selanjut­nya, sebagai petunjuk pelaksanaan dari wali kota, masih diper­lu­kan Peraturan Wali Kota Surabaya.

Ketimpangan vs Keterikatan

“Budaya hukum Indonesia jelas masih bermasalah,” ung­kap Wahyu. Ada dua kemungkinan, yaitu aparat pelaksana belum mengetahui implementasi UU No.12/2006, atau sudah menge­tahui tapi tidak peduli. Alasannya pun beragam. Antara lain karena faktor pribadi atau ekonomis. Akibatnya pelaksanaan hukum tidak berorientasi pada kepentingan umum.

Terlepas dari budaya hukum Indonesia yang buruk dan ma­-sih­­ adanya ketimpangan antara struktur sistem hukum dan sub­stansi hukumnya, masalah ketidakjelasan kewarganegaraan adalah hal mendesak yang harus diselesaikan.

Status kewarganegaraan adalah hak mendasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Kelengahan dan pembiaran oleh­ negara sehingga membuat penduduknya tanpa status kewarga­negaraan adalah pelanggaran HAM. Hal ini ditegaskan Ahmad Husaini dari Komnas HAM Kalbar.

Dengan ditetapkannya UU No.29/1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), Indonesia otomatis terikat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang tertera dalam kovenan tersebut.

Kewajiban itu adalah pemenuhan hak sosial dan ekonomi yang diterapkan tanpa dikriminasi, baik berdasarkan ras, war­-na­ kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahir­an atau status yang lain. Negara juga berkewajiban mengam­bil langkah-langkah yang terencana, nyata, dan terarah untuk mewujudkan hak-hak yang tercantum dalam kovenan tersebut.

Dalam “Laporan Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial di Indonesia” yang disampaikan di depan sidang Komite Anti Diskriminasi Rasial PBB (CERD) pada 08-09 Agustus 2007 lalu, delegasi Indonesia, dipimpin Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, menjabarkan se­rentetan undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mengejewantahkan kovenan yang telah disetujui, serta usaha apa saja yang sudah dilakukan terhadap kasus-kasus diskriminasi di Indonesia. Dalam hal diskriminasi negara terhadap etnis Tionghoa, di antaranya dijabarkan masalah SBKRI dan nasib penduduk stateless.

Laporan ini disertai laporan alternatif yang diajukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Indonesia sebagai pembanding. Dalam laporan pembanding ini diapresiasi usaha pemerintah menyelesaikan masalah SBKRI, namun karena belum dicabutnya Peraturan Menteri Kehakiman No. J.B.3/4/12 tahun 1978 yang menjadi sumber hukum SBKRI dan ketidaktegasan pemerintah RI terhadap birokrasi dalam hal penerap­an SBKRI, SBKRI masih dijadikan prasyarat dalam pengurusan berbagai dokumen.

Budaya hukum yang buruk di Indonesia tampaknya didukung kondisi tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelaku pelanggaran. Hal ini diungkap salah seorang country rapporteur CERD. Raghavan Pillai menanyakan hukuman atas pelaku diskriminasi rasial. “Perundang-undangan di Indonesia tampaknya belum memadai untuk menghukum tindakan diskriminasi rasial sebagai pelanggaran kriminal seperti yang diatur dalam konvensi. Perangkat hukum HAM hanya mengatur hukuman bagi kasus-kasus besar pelanggaran HAM,” ungkapnya.

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB secara umum memberikan kredit positif terhadap beberapa poin. Namun banyak poin yang masih harus diperjelas dan diperbaiki, salah satunya adalah dalam hal implementasi UU No.12/2006 maupun Perpres No.56/1996 dan Inpres No.26/1998. Komite merekomendasi agar Indonesia memperkuat usaha untuk memastikan implementasi praktis penghapusan SBKRI di seluruh lapisan, serta melarang penggunaannya baik oleh institusi atau badan swasta seperti bank. Program untuk meningkatkan kemawasan atas penghapusan SKBRI juga harus dilakukan. Selain itu kepada pemerintah Indonesia juga ditekankan untuk mempunyai keterikatan wajib dalam melaksanakan sosialisasi ke semua pemerintah daerah dan aparat pelaksana birokrasi serta mempermudah proses penentuan status kewarganegaraan penduduk stateless.     

Banyak kemajuan telah dicapai pemerintah Indonesia dalam mengurai benang kusut masalah penduduk tanpa kewarganegaraan. Namun demikian masih ada ketidaktegasan dalam implementasinya. Ini yang membuat budaya hukum yang sudah buruk makin carut-marut. Akhirnya rakyat lagi yang jadi korbannya.

Dunia internasional sudah melihat. Pemerintah Indonesia pun terikat dalam konvensi internasional. Kini tinggal menunggu buktinya. Bagi seorang penduduk stateless, masalah kewarganegaraan bukan sekedar identitas di atas kartu bertanda WNI. Bagi mereka kejelasan status kewarganegaraan kadang menjadi masalah hidup dan mati. (Lisa Suroso/SUARA BARU)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s