Quo Vadis Organisasi Tionghoa di Indonesia?

Standard

China is the hottest business and investment story on the planet! Demikian komentar majalah Time dalam sebuah artikel. Komentar yang tidak berlebihan. Menilik perkembangan terakhir, prestasi Tiongkok membawa pengaruh besar dalam tatanan ekonomi global. Wajar bila banyak negara berlomba menjalin kerja sama dengan RRT, tak terkecuali Indonesia.


Penandatanganan Joint Declaration Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Strategic Partnership oleh kedua kepala negara pada 25 April 2005 me­­­­rupakan sebuah momentum baru. Deklarasi ini meliputi kerja sama strategis RI-RRT di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Berkembangnya RRT menjadi negara super power dengan kekuatan ekonomi yang dapat diandalkan tentu membawa keuntungan bagi siapa pun yang bekerja sama dengannya. Di era globalisasi ini, tiap negara dan individu dipaksa untuk untuk terus berubah, menyesuaikan diri dengan percepatan yang ada dengan segala risikonya. Sejauh apa globalisasi menuntut perubahan? Siapkah Indonesia? Bagaimana pula imbas permainan politik internasional global dalam tataran kehidupan kita? Dan yang tak kalah penting, karena perubahan global kini banyak dipengaruhi oleh perkembangan RRT, bagaimana posisi etnis Tionghoa di Indonesia dalam menyikapinya?

Globalisasi, Sebuah Kenyataan

Globalisasi sebagai sebuah kenyataan bukan hanya membawa kebaikan. Di dalamnya terkandung risiko dan ancam­an, terlebih bagi mereka yang tidak siap menghadapinya. Dalam globalisasi, baik negara maupun individu menghadapi sebuah medan persaingan global yang ditentukan oleh nilai dan kualitas.

Tekanan politik internasional global pun makin besar. Sejarah Indonesia mencatat faktor pengaruh internasional dan global sangat mencampuri kebijakan ekonomi Indonesia. Risiko ini membuat Indonesia harus sangat berhati-hati dalam menentukan manuver politik internasional. Bila tidak, bukan mustahil akan membawa dampak yang membahayakan bangsa dan negara Indonesia.

Tiongkok dan Kebijakannya

Globalisasi membawa pengaruh besar dalam perubahan kebijakan sebuah negara, tak terkecuali Tiongkok. Saat ini ­Tiongkok menempatkan dirinya sebagai manufacture of the world, atau pabrik dunia. Dalam berhubungan dengan negara lain, RRT mengambil kebijakan soft power, yaitu pen­dekatan ekonomi dan budaya, untuk melayani kepenting­annya. Kebijakan ini mempengaruhi himbauannya kepada warga overseas chinese atau huaqiao. Dianjurkan agar mereka menjadi warga negara yang baik di negaranya masing-masing, berperilaku taat hukum, memajukan pendidikan, membangun ekonomi, membawa harmonisasi sosial masyarakat, dan diharapkan menjadi jembatan antara Tiongkok dengan negara tempat mereka tinggal. Sebenarnya kebijakan ini bukan hal baru di RRT. Hal yang sama pernah dilakukan PM Zhou En Lai pada 1955.

Berubahnya Tiongkok menjadi kekuat­an ekonomi baru tentu membawa penga­ruh bagi etnis Tionghoa di Indonesia baik secara sosial, budaya, psikologis, maupun ekonomi. Inilah kondisi yang menjadi tantangan sekaligus godaan bagi organisasi Tionghoa di Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemerintah RRT.

Timbul kekhawatiran kalau-kalau organisasi Indonesia Tionghoa berpaling dari orientasinya selama ini: kebangsaan Indonesia, justru di saat pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak bebas bagi kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa.

Indonesia Pasca Reformasi

Dengan semangat reformasi, peratur­an perundangan diskriminatif terha­dap etnis Tionghoa sedikit demi sedikit ter­ki­kis. Mengukuhkan kesamaan dan kesetaraan semua warga negara Indonesia, apapun etnisnya.

Di sisi lain, reformasi telah kehilangan momentum. Ber­bagai masalah masih dihadapi. Indonesia berada dalam suasana dengan kebebasan terjamin, namun kehidupan sulit. Upaya pemulihan ekonomi berjalan tertatih-tatih. Sejumlah pungut­an, resmi maupun liar, telah mematikan iklim usaha dan investasi. Pemodal asing lebih suka memilih berinvestasi di Malaysia, Filipina, Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja.

Efek berantainya adalah bertambah­nya jumlah penduduk miskin, hampir 40% dari total penduduk atau mencapai 70 juta orang. Kualitas sumber daya manusia pun memburuk sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan standar kesehatan. Ketimpangan terjadi, antar-tingkat pendapatan, antar-sektor, serta desa-kota.

Prospek Indonesia

Walau kondisi empiris kurang meng­gembirakan, beberapa riset skala inter­nasional justru meramalkan hari depan yang cerah bagi perekomonian Indonesia. Global Economics Paper Maret 2007 memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan nomor tujuh di dunia setelah Tiongkok, AS, India, Brasil, Meksiko, dan Rusia di tahun 2050. Economist edisi September 2007 menyebut pada 2010 Indonesia diprediksi melampaui Swiss, Swedia, dan Belgia dengan PDB 550 miliar dolar AS. PWC memprediksi bahwa pada 2050 dunia berada di tangan E-7, dengan Indonesia pada kekuatan nomor 6, setelah AS, Tiongkok, India, Jepang, dan Brasil.

Perkembangan Organisasi Tionghoa Bagaimana perkembangan organisasi etnis Tionghoa di Indonesia pasca-reformasi?

Kesadaran politik meningkat. Organi­sasi, media cetak, dan sekolah/universitas etnis Tionghoa bermunculan, baik dari kalangan Tionghoa peranakan maupun totok. Disinyalir jumlah organi­sasi kalangan totok di berbagai daerah di Indonesia mencapai angka 500. Organisasi ini didirikan atas dasar kesamaan asal provinsi/kota/distrik/kampung halaman di Tiongkok maupun di Indonesia, se­­lain juga atas dasar suku (klan) dan marga, juga berupa perhimpunan alumni ex-sekolah Tionghoa pra-1966, maupun kesamaan minat seperti paduan suara, kaligrafi, menari, kesusastraan dan seba­gainya. Kegiatan budaya Tionghoa juga marak, kesenian, kesusastraan, penggunaan bahasa, sampai pemilihan ratu sejagad ala Tionghoa. Banyak kegiatan digelar dengan meriah dan menghabiskan dana cukup banyak. Semua ini meng­undang pertanyaan, termasuk dari kalangan etnis Tionghoa sendiri: apakah euforia etnis Tionghoa di Indonesia sudah kebablasan?

Terbentuknya sebuah orga­nisasi tentu dengan sejumlah latar belakang: di ma­na,­ oleh siapa, mengapa, dan untuk apa. Dalam catatan sejarah, etnis Tiong­hoa merupakan kelompok yang banyak mendirikan orga­nisasi. Selain organisasi budaya, olahraga, dan perhimpunan kematian, ada pula organisasi yang bersifat politik, bersifat emansipatoris, maupun bersifat penekan (pressure group).

Untuk menilai organisasi-organisasi etnis Tionghoa di Indonesia, berikut adalah beberapa poin yang bisa dijadikan dasar.

Pertama, harus dibedakan antara organi­sa­si­ Tionghoa yang bergerak di bidang bisnis-perdagangan, sosial politik, kebudayaan; organisasi yang kegiatannya berkaitan dengan pemerintah; serta organisasi yang sifatnya independen.

Kedua, bagaimana sikap organisasi Tionghoa dimaksud menghadapi dikotomi totok-peranakan.

Ketiga, bagaimana organisasi Tionghoa dimaksud menghimpun generasi muda untuk meneruskan cita-cita organisasi.

Terakhir, bagaimana intensitas-kwalitas hubungan organisasi Tionghoa dimaksud dengan masyarakat akar rumput?

Jelas bahwa masih ada stereotyping terhadap etnis Tiong­hoa yang membuat kelompok ini rentan menjadi korban kerusuhan. Kegiatan organisasi Tionghoa pun umumnya dianggap eksklusif dan tidak merakyat. Kegiatan organisasi Tionghoa tidak banyak diliput oleh media nasional, cetak ataupun elektronik. Kegiatan itu dipublikasikan hanya di media berbahasa Mandarin dan di Metro TV pada program Metro Xinwen. Artinya kegiatan organisasi Tionghoa belum masuk ke arus induk atau mainstream kehidupan masyarakat Indonesia.

Media nasional lebih banyak memberitakan kegiatan etnis Tionghoa dalam bidang bisnis-perdagangan. Ada sebuah fakta menarik tentang pemberitaan ini. Pada 22-24 November 1993, di Hongkong berlangsung The 2nd World Chinese Entrepreneurs Convention. Atas peristiwa itu, majalah Tempo edisi 27 November 1993 pada sampul mukanya menampilkan gambar naga memegang spanduk bertuliskan “Mari Kembali Ke Cina”. Masih tentang peristiwa itu, sampul depan Warta Ekonomi menampilkan gambar naga dengan tulisan “Jaringan Bisnis Taipan Sedunia”. Membaca liputan kedua media itu, bisa ditangkap tudingan, bahwa pengusaha etnis Tionghoa lebih tertarik berinvestasi di RRT ketimbang di Indonesia.

Saat ini, ketika kegiatan bisnis antara RI-RRT sangat dianjurkan oleh pemerintah kedua negara, perlu dipertanyakan apakah ini tanda bahwa sifat global para pedagang dan pe­bisnis Indonesia Tiong­hoa sudah lebih dapat diterima, seti­daknya oleh pemerin­tah RI? Pertanyaan selanjutnya: apakah perilaku pebisnis ini dapat pula diterima oleh masyarakat luas? Kita tahu bahwa persepsi pemerin­tah tidak selalu sama dengan persepsi masyarakat umum.

Hal lain yang juga perlu harus direnungkan adalah: apakah kedekatan kebudayaan dan bisnis-perdagangan identik dengan kedekatan emosional dan psikologis yang bisa mengundang kecurigaan dan tudingan loyalitas ganda, loyalitas yang tidak jelas atau gamang?

Inilah yang perlu dipertimbangkan organisasi Tionghoa dan warga negara Indonesia etnis Tionghoa umumnya.

Sikap Organisasi Tionghoa Selayaknya

Organisasi Tionghoa hendaknya mem­buka diri, melakukan kerja sama dan menggalang persahabatan dengan organisasi non-Tionghoa agar tidak timbul kesan eksklusif. Organisasi Tionghoa dapat memainkan peran penting dalam masyarakat sipil dengan mengadopsi nilai-nilai global, yaitu kebebasan, demokrasi, HAM, taat hukum, transparan, menjaga lingkungan, dan mendukung pers bebas. Organisasi Tionghoa hendak­nya berperan dalam mempersatu­kan konstituen baru, melintasi pembelahan regional, religius, etnis, atau partisan yang telah hadir lebih dulu.

Pengalaman sejarah mengajarkan sangat jelas bahwa situasi politik bisa berubah sangat drastis dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Dengan kondisi Indo­nesia yang belum sepenuhnya siap menghadapi era globalisasi, masyarakat menjadi rentan, terutama dalam bidang ekonomi. Bila organisasi dan etnis Tiong­hoa sebagai salah satu pilar utama ekonomi Indonesia tidak menunjukkan kejelasan orientasi loyalitas, bukan tidak mungkin luka lama terkorek kembali. Krisis bisa terulang, mengakibatkan semakin parahnya perekonomian Indonesia yang tentu merugikan, termasuk bagi etnis Tionghoa.

Jelaslah sudah, tidak ada alasan bagi organisasi apa pun dari warga bangsa ini, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk organisasi etnis Tionghoa, untuk tidak berorientasi ke Indonesia. (Disarikan dari Seminar “Menghadapi Globalisasi, Organisasi Tionghoa-Indonesia Mau Kemana?” Perhimpunan INTI DKI, 25 Agustus 2007)

(Lisa Suroso/SUARA BARU)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s