Diantara Hijaunya Daun dan Hijaunya Dollar

Standard

 

Meningkatnya bukti-bukti ilmiah akan adanya pengaruh aktivitas manusia terhadap ­perubahan iklim telah menjadi salah satu isu pen­ting dalam agenda politik internasional. Perubahan iklim bukan lagi sekadar masalah lingkungan, namun sesuatu yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, kemakmuran dan pembangunan. Tanpa usaha serius, pemanasan global akan menjadi sumber konflik baru antar negara.

Menyadari bahwa masalah ini ­menyangkut kehidupan seluruh planet bumi, Panel Antar Pemerintahan Me­ngenai Perubahan Iklim (IPCC) dibentuk. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ditetapkan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca. Sebuah kesepakatan antar negara untuk mengatur upaya penurunan emisi lahir di Kyoto (Protokol Kyoto). Isu ini bahkan digiring untuk dibahas oleh Dewan Keamanan PBB.

Namun perjuangan untuk me­nyelamatkan bumi dan manusia di dalamnya, tak semulus yang diperkirakan. Implementasi Protokol Kyoto menuai banyak kritik. Berbagai blok negara terbentuk untuk lebih memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing dibandingkan dengan kepentingan global bumi. Isu perubahan iklim menjadi ajang pertarungan dan ajang bisnis baru antara negara maju dan negara berkembang. Salah satu pertarungan yang menentukan dilaksanakan di Bali pada Desember 2007 ini.

Tarik Ulur Tanggung Jawab

Protokol Kyoto yang lahir pada Desember 1997 dibentuk sebagai sarana teknis untuk mencapai tujuan Konvensi Perubahan Iklim.

Negara yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim dibagi dalam dua kelompok, yaitu negara Annex I, yang dianggap telah menyumbangkan emisi gas rumah kaca sejak revolusi industri tahun 1850-an; dan negara Non-Annex I, yaitu negara yang tidak termasuk dalam Annex I, dimana kontribusi gas rumah kacanya jauh lebih sedikit, serta memiliki pertum­buhan ekonomi yang jauh lebih rendah.

Protokol Kyoto mewajibkan penurunan emisi gas rumah kaca oleh negara Annex I sebesar 5,2% di bawah tingkat emisi 1990 dalam kurun waktu 2008-2012. Negara Non-Annex I tidak diwajibkan menurunkan emisi tapi boleh melakukannya dengan sukarela.

Protokol ini mulai mengikat secara hukum setelah Rusia meratifikasinya pada 2004 sebagai negara ke-55, dan membuat total emisi negara Anex I berjumlah 61,79% dari total emisi tahun 1990. Sesuai ke­sepakatan, protokol mulai berlaku jika sedikitnya diratifikasi oleh 55 negara dan berjumlah total emisi 55%.

Dalam Protokol Kyoto ditawarkan tiga mekanisme fleksibel untuk membantu negara industri menekan laju emisi gas rumah kaca, yaitu Joint Implementation (JI), Emission Trading (ET) dan Clean Development Mechanism (CDM) atau Mekanisme Pembangunan Bersih.

Tiga mekanisme ini memungkinkan pengalihan penurunan emisi dengan cara membuat proyek bersama yang meningkatkan resapan gas rumah kaca, saling memperjual belikan kelebihan jatah emisi, dan melakukan investasi dalam program yang berpotensi me­ngurangi emisi di negara Non-Annex I. (Lihat Boks: Berbagai Macam Pasar Karbon, halaman 18).

Political Advisor Greenpeace, Arief Wicaksono menyatakan bahwa ke­sepakatan yang lahir dalam Protokol Kyoto adalah kompromi di antara negara-negara Annex I untuk saling toleran kewajiban terhadap nilai emisi gas rumah kaca. “Keengganan negara Annex I menekan laju petumbuhan ekonomi mereka yang agresif, diungkapkan dalam siasat-siasat moneter. JI, ET dan CDM adalah bentuk siasat itu,” ungkapnya. Melalui mekanisme di atas, negara industri sebagai penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca, bisa membayar suatu negara berkembang yang mampu mengupayakan pengurangan emisi karbon, tanpa harus menekan laju agresif pertumbuhan ekonominya.

Ketergantungan tinggi akan konsumsi bahan bakar pada negara industri memang menyebabkan mereka sulit menekan emisi gas rumah kaca. Protokol Kyoto juga dianggap bisa menggangu roda perekonomian mereka. Sampai saat ini Amerika Serikat sebagai penghasil emisi terbesar dunia masih menolak Protokol Kyoto. Pilihan yang sama diambil oleh Australia.

Dilema Negara Berkembang

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema dalam usaha pene­rapan mekanisme Protokol Kyoto. Saat negara maju bebas mengumbar emisi dan bisa memenuhi kewajiban menurunkan dengan membeli kredit dari negara berkembang, posisi negara miskin dan berkembang paling rentan saat dampak perubahan iklim itu terjadi.

Di satu sisi, CDM sebagai satu-satunya mekanisme Protokol Kyoto yang melibatkan negara berkembang, membuka berbagai peluang untuk membangkitkan ekonomi sekaligus menciptakan kondisi lingkungan yang relatif lebih baik.

CDM menghasilkan proyek yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca serta mendukung pembangunan berkelan­jutan. Proyek-proyek ini meliputi proyek energi terbarukan, seperti tenaga matahari, angin, gelombang, panas bumi, air dan biomassa; menurunkan tingkat konsumsi bahan bakar (efisiensi energi); mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar lain yang lebih rendah tingkat emisi gas rumah kacanya (misalnya dari minyak bumi menjadi gas); dan jenis-jenis lain seperti pemanfaatan gas metan dari pengelolaan sampah.

Bukti bahwa proyek-proyek tersebut telah menurunkan emisi gas rumah kaca adalah diterbitkannya sertifikat pengurangan emisi (Certified Emission Reductions-CER) oleh Komite Nasional CDM atas proyek yang bersangkutan. Sertifikat inilah yang kemudian dapat dijual negara berkembang ke negara maju bak surat berharga. Harga selembar CER berkisar antara US$ 5-15.

Tren bisnis baru yang memutar milyaran dollar pun dimulai. Berdasarkan data Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih, dalam kurun waktu 2008-2012, Indonesia berpotensi menangguk laba antara 81,5 juta sampai 1,26 milyar dollar AS.

Dalam CoP-13 di Bali nanti, pemerintah Indonesia akan mengajukan usulan untuk memasukkan upaya pencegahan deforestasi dan kerusakan hutan atau REDD (reducing emission from deforestation and degradation) untuk diadopsi sebagai salah satu skema pendanaan dari pengurangan emisi karbon pasca-tahun 2012. Hutan dianggap komponen penting yang mampu menyerap emisi (carbon sink). Dari mekanisme ini, Indonesia berharap akan memperoleh 2 milliar dolar AS per tahun.

Hiruk-pikuk dunia dalam mengatasi efek pemanasan global dan putaran uang yang terjadi di belakangnya, memancing berbagai pendapat pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah-peme­rintah negara berkembang mengharap kompensasi dari negara maju, apabila mereka berhasil menurunkan kerusakan hutan dan menja­ganya. Namun di sisi lain, mekanisme ini memancing komentar sinis, bahwa bisnis karbon lebih populer daripada esensinya se­bagai usaha pencegahan efek pemanasan global dan pelestarian lingkungan.

Para environmentalis maupun komunitas masyarakat adat juga khawatir akan masuknya carbon sink dalam mekanisme CDM. The First International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change menyatakan bahwa masuknya carbon sink dalam mekanisme CDM akan mengandung strategi skala dunia dalam rangka pengambil-alihan tanah dan hutan. Demi membayar hutang, negara berkembang dan miskin akan mengambil kesem­patan untuk ‘menyewakan’ hutannya ke pasar karbon. Sebagai contoh, proyek di Uganda dan Ecuador telah menyingkirkan ribuan komunitas lokal dari hutan, akibat privatisasi hutan oleh perusahaan negara maju yang dibekingi pemerintah masing-masing.

Peta Jalan Bali

Pertemuan Para Pihak (COP) ke-13 di Bali mempunyai se­mangat melahirkan kesepakatan baru tentang roadmap atau peta jalan menuju pertemuan di Denmark pada 2009, sebagai tahun sasaran peram­pungan protokol baru post-2012.

Diharapkan peta ini mampu menciptakan pola pembangunan abad ke-21 yang rendah karbon, sekaligus me­ngurangi kemiskinan, menghapus ketim­pangan pendapatan dan meningkatkan ke­sejahteraan sosial menuju dunia glo­bal yang lebih adil antara negara maju dan negara berkembang. Pertemuan ini adalah ruang pertarungan antara negara kaya/maju dan negara miskin/berkembang yang rentan dimenangkan oleh kelompok bisnis (business as usual).

Target kesepakatan baru di Bali harus lebih menekankan pada akar masalah perubahan iklim, dan bukan menjadi ajang tawar-menawar dollar dalam mekanisme pasar, dimana pada akhirnya tidak ada perubahan pada tingkat emisi karbon di atmosfer kita. Karena masyarakat yang paling miskin, yang tidak menyumbangkan gas rumah kaca secara berarti, mempertaruhkan nyawanya dalam dampak perubahan iklim. (Lisa Suroso/SUARA BARU)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s