Melirik Potensi Terpendam

Standard

nova-henry-satyadi.jpgProses ‘pemanasan’ menuju pemilu 2009 tak pelak melirik potensi suara yang dimiliki masyarakat Indonesia Tionghoa. Konon jumlahnya cukup dapat memberi sumbangan berpengaruh terhadap perolehan suara mereka nanti.


Beberapa partai mulai sering bersilahturahmi dengan komunitas Tionghoa. Calon-calon yang berniat ikut bursa 2009 hampir selalu hadir atau memenuhi undangan pada acara kebudayaan atau keagamaan warga etnis Tionghoa. Bahkan partai yang sebelumnya dikenal sebagai partai berlandaskan keagamaan tradisional yang kuat pun mulai menyatakan membuka diri bagi warga etnis Tionghoa, walau dengan risiko kehilangan pendukung tradisional mereka. Hal itu mungkin dianggap sepadan dengan proyeksi perolehan yang akan mereka dapat, baik dari segi kekuatan suara maupun finansial.

Jumlah penduduk Indonesia Tionghoa yang menurut perkiraan Leo Suryadinata berada di antara 1.45 % sampai 2.04 % atau antara 3-4 juta jiwa dari keseluruhan penduduk Indonesia diaggap signifikan. Bahkan ada yang berpendapat jumlahnya mencapai 15-17 juta orang. Merujuk pada data ini, etnis Tionghoa bisa naik ke peringkat 10 terbesar di antara kelompok-kelompok etnis yang ada di Indonesia.

Menengok kembali rekam jejak partisipasi etnis Tionghoa pada dua Pemilu yang lalu setelah era reformasi, terlihat bahwa pada Pemilu tahun 1999 komunitas Tionghoa masih tampak malu-malu dan canggung dalam partisipasi politik. Persepsi mayoritas elite politik Indonesia pun masih berkutat di stigma bahwa orang Tionghoa adalah ‘binatang ekonomi’ dan ‘apolitis’ – yang merupakan buah asumsi tidak mendasar bahwa komunitas Tionghoa yang hanya 2% dari populasi, tapi menguasai 70% ekonomi nasional.

Benny G. Setiono mencatat bahwa pada tahun 1999 masyarakat Tionghoa justru tidak skeptis dan kebingungan dalam memilih, karena saat itu sudah mengetahui dengan jelas partai apa yang akan dipilihnya. “Pada waktu itu masyarakat Tionghoa memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) karena sama-sama merasakan sebagai orang yang teraniaya,” ujarnya.

Berbeda dengan tahun 2004, masyarakat Tionghoa cenderung skeptis karena banyaknya partai politik peserta pemilu, sehingga mereka kebingungan dan cenderung menjadi golput (golongan putih-tidak memilih).

Data lain terungkap dalam riset yang dilakukan Christine Susanna Thjin, peneliti dari CSIS. Ia menyatakan bahwa di pemilu tahun 2004, dinamika etnis Tionghoa semakin dinamis dan asertif, walaupun menurutnya sebagian masyarakat terutama elit politik tampak masih nyaman dengan stigma 2%-70%. Akibatnya dalam pemilu 2004 partisipasi politik komunitas Tionghoa masih dianggap sebatas ‘partisipasi celengan’.

CALON TIONGHOA DI RANAH POLITIK

Menurut Dr. Muhammad Darwis, sosiolog dari Universitas Hasanuddin, minat dan kesadaran warga etnis Tionghoa untuk berkiprah di dunia politik semakin tumbuh. Hal ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi politisi lain untuk memperbaiki citra.

Mengambil sampel di Makassar, yang dianggap mampu mewakili situasi nasional, etnis Tionghoa yang yang terjun ke politik di Makassar pada umumnya adalah orang yang mapan dari segi ekonomi. Dengan demikian, orientasi mereka di kancah politik bukan untuk mencari sumber ekonomi, tetapi lebih pada eksistensi dan pengabdian serta pelayanan. Ini akan berbeda dengan orang lain yang terjun ke politik untuk mengejar akses ekonomi, kekuasaan, serta fasilitas yang dibiayai dengan kas daerah atau kas negara.

Ia berharap benih ketidak-alergian tokoh Tionghoa terhadap politik ini dapat membangkitkan kesadaran mereka untuk berserikat dalam ranah politik yang berarti makin terbukanya peluang untuk berkiprah membangun interaksi sosial dengan berbagai kalangan dan lapisan sosial.

Secara timbal balik, interaksi politk tersebut dapat menularkan etos dan mentalitas orang Tionghoa kepada sesama penggiat politik. Misalnya prinsip dagang yang mengedepankan rasa saling percaya dan efesiensi, seharusnya bisa digunakan untuk membangun keterwakilan yang tulus dan tidak semu, antara rakyat dan wakilnya di parlemen.

Dengan makin banyaknya etnis Tionghoa di lembaga politik, akan mendorong upaya lahirnya regulasi yang mengikis eksklusivisme, yang pada akhirnya membantu mencegah konflik antar etnis di kemudian hari dan membawa kebaikan bagi seluruh bangsa.

PARTAI BERBASIS ETNIS?

Pencalonan partai politik berbasis etnis ternyata tidak lantas mendapat dukungan bulat masyarakat Tionghoa.

Pada Pemilu 1999 ternyata hanya sebuah partai politik berbasis Tionghoa yang yang lolos dan turut dalam pemilu, yaitu Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) di bawah pimpinan Nurdin Purnomo. Sebelumnya partrai ini mengklaim akan didukung oleh seluruh warga Tionghoa, sebanyak empat juta pemilih. Kenyataannya, PBI hanya mendapat satu kursi di parlemen dari daerah Kalimantan Barat, yang memang banyak memiliki penduduk etnis Tionghoa.

Jadi, kemana suara etnis Tionghoa dberikan pada pemilu tersebut? Ternyata sebagian besar suara etnis Tionghoa seperti juga sebagian besar rakyat lainnya, diberikan kepada PDI-P yang menjadi simbol korban penindasan rezim Orde Baru. Namun di beberapa daerah ada juga yang diberikan kepada PKB (Jawa Timur), PAN (Jogyakarta atau Sumatera Utara) dan Partai Golkar (Jakarta).

Pemilu 1999 juga hanya menghasilkan beberapa orang Tionghoa saja yang berhasil duduk di kursi DPR, DPRD, maupun MPR. Pada tera tersebut terdapat nama-nama seperti Kwik Kian Gie (kemudian menjadi menteri), Ir. Tjiandra Wijaya Wong dari PDIP, Alvin Lie Ling Piao dari PAN, Ir. Engartiato Lukita dari Golkar dan LT Susanto dari Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Di MPR ada Hartati Murdaya Poo dari Walubi yang mewakili utusan golongan dan Daniel Budi Setiawan yang merupakan Wakil Utusan Daerah Jawa Tengah.

Di Pemilu 2004, tidak ada satu pun partai politik bernuansa Tionghoa yang berhasil lolos verifikasi untuk dapat megikuti Pemilu. Calon-calon etnis Tionghoa di beberapa kota besar yang mengikuti pemilihan anggota DPD banyak yang mengalami kegagalan.

Benny G. Setiono menyatakan bahwa kegagalan mereka terjadi karena terlalu mengandalkan dukungan masyarakat Tionghoa. Padahal pandangan dan aspirasi politik masyarakat Tionghoa tidaklah homogen, malahan sangat heterogen.

Keheterogenan etnis Tionghoa bukan hanya dilatarbelakangi oleh unsur-unsur umum yang warga etnis non-Tionghoa ketahui, seperti unsur ’totok’ dan ’peranakan’ saja. Tapi juga oleh asal-usul di daratan Tiongkok (Hokkian, Hakka, Kongfu, dan sebagainya), unsur agama, dan pembagian daerah seperti Tionghoa Medan, Tionghoa, Padang, Tionghoa Bangka, Tionghoa Pontianak, Tionghoa Jawa, Tionghoa Makassar, Tionghoa Manado dan sebagainya-lengkap dengan predikat dan stigmanya.

Mengutip Mary Somers Heidhues, “…didorong oleh pemerintah kolonial untuk berpikir bahwa mereka terpisah dari mayoritas orang Indonesia, didorong oleh pemerintah Tiongkok supaya berpikir sebagai warga Tiongkok, dan dipengaruhi secara historis oleh pengalaman yang berlainan, pada akhirnya komunitas-komunitas Tionghoa di Indonesia tidak pernah bisa bersatu.”

Sebuah fakta sejarah dan sosiologi, yang bisa dilihat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Tionghoa, termasuk ketika mereka berada di dalam boks pemilihan umum.

(Lisa Suroso/SUARA BARU)

Photo: Eric Satyadi

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s