Seribu Asa Menjadi Indonesia

Standard

Sepuluh Tahun Tragedi Mei 1998.

Sebuah potret ringan bagaimana pergulatan etnis Tionghoa masuk ke mainstream Indonesia. Ada yang membentuk organisasi formal dan melakukan berbagai macam kampanye lengkap dengan simbol-simbol etnisitas, ada pula yang melakukannya secara alami, jauh dari hingar bingar media massa.

Ribuan orang tampak memadati lapangan di halaman gedung olahraga. Tua, muda, bayi dan anak-anak berbaris rapi di depan sebuah meja. “Nama, Pak? Usia?” seorang remaja pria dengan kaus hijau mencatat data lelaki tua dihadapannya. “Silakan Bapak duduk dulu, nanti namanya dipanggil ya…” kata seorang remaja perempuan berkulit terang, sambil menuntun bapak tua tadi ke jajaran bangku plastik.https://lisasuroso.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce-254/plugins/wordpress/img/trans.gif

Hari itu, awal Maret 2008, matahari bersinar terang di langit kota Tegal, sangat terang sampai membuat kulit terasa perih. Tapi antrian manusia itu tak berkurang. Makin membludak seiring tingginya sang surya. Tenda-tenda besar puluhan meter penuh sesak. Ratusan orang dengan seragam pink, biru dan hijau sibuk hilir mudik. Hampir semuanya bermata sipit. Mereka mencatat, memanggil nama, menuntun, memanggil nama lagi. “Joko…Siti…Sariyem…” Seorang nenek menggunakan kain batik terseok-seok sambil mengangkat tangan. Dengan sigap, salah seorang perempuan berseragam menangkap tangannya dan mengantar ke tenda di sebelahnya. Dalam tenda itu tampak puluhan meja berjajar rapi. Di tiap meja ada seorang dokter dengan jas putih, sibuk memeriksa pasien dengan stetoskop, senter, alat tensi dan lain-lain.

“Bagaimana di sini? Lancar semua?” Benny G. Setiono, pemimpin kegiatan itu menyeruak masuk ke dalam salah satu tenda. Pipinya kemerahan, keringat mengucur deras di dahinya. Walau demikian, tetap ia mengenakan rompi merah dan topi merah. Seragam yang tak pernah lupa dipakai saat kegiatan serupa dilakoninya ratusan kali. Sebuah lambang kipas putih terbordir di topinya. Logo Perhimpunan Indonesia Tionghoa.

“Saya tidak pernah membayangkan, kami bisa melakukan hal seperti ini,” jelasnya. Lelaki besar berkacamata itu memang patut berlega. Sembilan tahun yang lalu mengadakan kegiatan sosial pengobatan gratis bagi belasan ribu orang seperti ini hampir tak terbayang.

Saat itu Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) baru terbentuk. Setelah melewati rapat-rapat panjang yang melelahkan, 17 orang etnis Tionghoa bersepakat mendirikan sebuah organisasi. Keran reformasi yang terbuka lebar menyemangati mereka untuk berpartisipasi lebih dalam membangun Indonesia. Salah satunya adalah dengan menilik sebab-musabab “Masalah Tionghoa”, dipicu oleh pengertian bahwa masalah Tionghoa di Indonesia merupakan warisan sejarah kolonial yang telah membebani perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Satu tahun sebelumnya sebuah peristiwa yang sangat memilukan merubah wajah Indonesia. Kerusuhan Mei 1998 membawa perenungan panjang, mengapa etnis Tionghoa di Indonesia kerap menjadi kambing hitam saat terjadi ketidakstabilan. “Kejadian itu membawa kesadaran instropeksi dan kesadaran menyelesaikan masalah, bukan hanya dengan mencela si pembuat masalah, tapi juga memandang dengan perspektif yang jauh ke belakang,” kata Eddie Lembong, ketua pertama INTI saat peresmian.

Dimulai dari diskusi-diskusi kecil, tercetuslah ide untuk mempersatukan seluruh komponen etnis Tionghoa dalam satu wadah, dengan visi “menyelesaikan masalah Tionghoa di Indonesia haruslah dengan cara pengikutsertaan secara menyeluruh, bulat, utuh seluruh Warga Negara Indonesia etnis Tionghoa sebagai komponen bangsa di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Baru yang makin unggul dan kompetitif dalam dunia yang makin mengglobal.”

Sebetulnya ide membuat wadah yang didirikan oleh kelompok etnis Tionghoa atau bernuansa Tionghoa paska kerusuhan Mei 1998 itu bukan hanya terjadi pada para pendiri INTI saja.

“Saat itu banyak kelompok yang berdiskusi, misalnya saja kawan-kawan Sahabat Club di Glodok yang diketuai Karta Winata, Ester Indahyani Jusuf dan kawan-kawannya yang menderikan Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Lieus Sungkharisma yang kemudian mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PARTI), Nurdin Purnomo yang lalu mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika, Gilbert Wiryadinata dan teman-temannya, ada pula FORMASI (Forum Masyarakat Untuk Solidaritas Demokrasi Indonesia) yang diketuai Frans Hendra Winarta bersama Christianto Wibisono, PSMTI (Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia) yang didirikan Brigjen (Purn.) Tedy Jusuf. Juga beberapa organisasi yang didirikan oleh anak muda Tionghoa seperti Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), dan Solidaritas Pemuda-Pemudi Tionghoa Indonesia untuk Keadilan (SIMPATIK).” Benny yang juga salah satu pendiri INTI yang kini masih menjabat sebagai Ketua INTI DKI Jakarta, menjelaskan. Semuanya dibangun atas kesadaran ingin “masuk ke dalam mainstream Indonesia”.

“Kita melihat bahwa Bangsa Indonesia sedang mengalami kesulitan di semua bidang kehidupan,” Eddie Lembong bertutur pada sebuah media cetak nasional terkemuka. “Kami sebagai sesama orang Indonesia yang selama ini sudah hidup bersama, merasa terpanggil. Bukan hanya menyelesaikan masalah Tionghoa, tapi bagaimana kita bisa turut menggalang, mengarahkan dan mengabdikan seluruh potensi golongan Tionghoa untuk membangun Indonesia.” Menurutnya situasi harus diciptakan secara sistematis, dengan membangun kontak dan menyelenggarakan komunikasi. Melalui kontak dan komunikasi akan terbangun kooperasi. Dengan adanya kooperasi terjadilah pembauran menuju integrasi sosial.

Tapi dalam prakteknya, masuk ke dalam mainstream Indonesia tak sesederhana apa yang tercetak di atas kertas. Contoh kecil saja, dalam melaksanakan bakti sosial seperti di atas.

“Awalnya, kami melakukan bakti sosial dengan penuh rasa khawatir. Waktu itu suasana masih dianggap belum terlalu kondusif. Kami mendapat banyak tentangan, mulai dari masalah dana, keamanan, mencari relawan dan lain-lain. Tentangan itu bahkan datang dari sesama pengurus INTI sendiri,” kata Benny lagi. “Untunglah ada Dr. Lie A. Dharmawan dan kawan-kawan yang begitu kompak mendukung kegiatan semacam ini.” Pribadi yang disebut Benny adalah seorang dokter ahli bedah yang ikut membantu gerakan mahasiswa dan korban kerusuhan Mei di tahun 1998 dan 1999.

Memang, kegiatan bakti sosial membagi-bagi sembako atau mengadakan pengobatan gratis masih selalu kontroversial sampai saat ini. Apakah itu memberi bantuan bencana alam yang kebetulan sedang panen di seluruh Indonesia, atau kegiatan di daerah-daerah miskin dan kumuh.

Sebagian orang percaya bahwa kegiatan ini bisa mendekatkan etnis Tionghoa ke mainstream Indonesia, tapi banyak juga yang mengkritisi. “Kegiatan bantuan sesaat itu seperti ‘sinterklas’ saja. Hanya datang ke satu daerah, berlaku baik, tapi tidak mengakar, tidak membawa dampak apa-apa,” kata salah seorang pengurus INTI yang menjabat sebagai ketua di daerah. Seorang ketua lainnya menganggap kegiatan bakti sosial hanya memberi “ikan daripada kail”, bahkan tidak akan memberi kesan apapun terhadap menerobos stigma negatif yang sudah melekat pada etnis Tionghoa.

Baik Benny G. Setiono dan Dr. Lie menampik. “Biar saja mereka berpendapat begitu, kami jalan terus. Kalau tidak ada manfaatnya, bagaimana mungkin setiap kali aksi sosial ribuan pasien datang mengantri?” kata Benny. Ia melayangkan pandangannya pada antrian pasien yang duduk sabar di bawah tenda-tenda terpal. Tampak ratusan orang menunggu giliran panggil. Ratusan lainnya sedang dilayani dokter. Pakaian mereka sederhana, bahkan cenderung lusuh. Beberapa anak kecil datang tanpa alas kaki, memegangi kain ibunya yang sudah sibuk dengan adik bayi yang baru lahir. Walaupun harus mengantri berjam-jam, mereka rela melakukannya. “Obat sekarang mahal…,” kata ibu tadi. “Anak saya banyak, ini mumpung ada yang gratis.”

Bagi Dr.Lie, kesehatan masyarakat miskin Indonesia sangat memprihatinkan, apalagi ditambah dengan berbagai bencana alam. Sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai sumber daya di bidang itu, adalah sebuah kewajiban untuk ikut meringankan beban masyarakat miskin, walaupun ia menyadari bahwa rasanya seperti “memberi setetes air di tanah yang gersang”. Ungkapan Dr. Lie ini pernah dibantah seorang pasien di pelosok Bengkulu yang sempat dioperasi gratis. Dalam surat yang dilayangkannya, laki-laki itu menulis bahwa pengobatan yang diterima telah “begitu berarti” bagi hidupnya dan semua masyarakat di desa itu sangat bersyukur ketika Tim Kesehatan INTI datang sebagai tim pertama yang memberi bantuan paska bencana pada mereka.

Sebuah ‘misi’ lain sering ditekankan pemimpin rumah sakit di bilangan Jakarta Pusat itu, bahwa dengan mengajak serta puluhan sampai ratusan dokter-dokter muda relawan yang rata-rata beretnis Tionghoa, sedikit banyak ia melatih mereka untuk menembus batas-batas dan membuka mata terhadap kenyataan pahit masyarakat Indonesia. “Kalian jadi dokter bukan hanya untuk cari duit,” tandasnya berulang-ulang dalam rapat-rapat persiapan menjelang bakti sosial. “Lihat betapa memprihatinkannya nasib orang-orang kecil di sekeliling kita, ditambah lagi sekarang banyak bencana”.

Ya, panen bencana di Indonesia beberapa tahun belakangan ini memang banyak imbasnya. Sebuah fenomena baru sempat dicatat Christine Susanna Thjin, mantan peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang kini sedang mengambil program doktoral di Fujian, China. “Bencana tsunami telah memberi etnis Indonesia Tionghoa sebuah pelajaran baru tentang solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana ini menunjukkan bahwa agenda kemanusiaan telah menjadi hal yang penting dari pada hanya sekedar anti-diskriminasi,” katanya.

Christine ikut menjadi salah seorang relawan yang pergi ke Aceh pada awal 2005. Dia juga melihat bagaimana para tokoh Tionghoa di Sumatera Utara bersatu dan memimpin rapat khusus tentang bantuan tsunami. Untung baginya, dengan modal sedikit fasih berbahasa Mandarin, Christine bisa mengerti rapat besar yang digelar dengan bahasa tanah leluhur itu. Rapat serupa digelar juga di Jakarta, tapi bahasa pengantarnya Bahasa Indonesia.

Menurut Christine, kejadian ini adalah saat pertama kelompok etnis Tionghoa bersatu dalam agenda nation building yang inklusif dan multikultur. Sejak saat itu, berbagai kelompok Tionghoa terlibat banyak dalam aksi-aksi kemanusiaan di daerah bencana. Bakti sosial pun marak dimana-mana. Koran-koran berbahasa Mandarin penuh dengan berita aksi sosial yang dilakukan kelompok-kelompok etnis Tionghoa di berbagai pelosok tanah air. Penolakan untuk dengan praktisnya hanya memberi cek melalui para pejabat dan satu-dua jepretan foto dengan Bapak Presiden seperti yang dulu terjadi, adalah sebuah tanda yang menguatkan hati akan bentuk partisipasi positif tanpa pamrih etnis Tionghoa. ”Pendekatan lama dengan tipikal ‘fungsi ATM’ sudah tidak lagi populer di masyarakat Tionghoa,” paparnya.

Fungsi ATM yang dimaksudkan Christine adalah para kroni Orde Baru yang beretnis Tionghoa, dimana sering dimanfaatkan sebagai penyandang dana saja. Seorang aktivis Tionghoa lain bahkan pernah dengan sengit berkata bahwa para Konglomerat Tapos yang dulu mengumumkan sumbangan lewat media massa secara otomatis menimbulkan anggapan bahwa bagi Tionghoa, tiada keselamatan tanpa sumbangan.

Di Jogjakarta, sebuah kelompok kecil bahkan mampu berbuat lebih dari hanya sekedar memberi bantuan singkat. Didirikan oleh beberapa wiraswasta etnis Tionghoa yang jauh dari hingar-bingar media masa, mereka membuat banyak program berbasis livelihood dengan membina masyarakat kecil yang terkena dampak krisis ekonomi 1997 dan gempa bumi Yogjakarta 2006.

Kelompok yang menamakan dirinya Kerabat Desa Kota (KDK) ini memfokuskan kegiatannya pada pemberdayaan masyarakat kecil. Tanpa berbau nuansa Tionghoa dan inklusif dalam keanggotaannya, KDK membina petani dan buruh emping, mencarikan pasar potensial di Jepang dan menginvestasikan keuntungan produksinya dalam bentuk beasiswa bagi anak-anak para buruh dan petani. Mereka juga diajari membuat usaha seperti catering dan menjadi petani pengusaha. “Kami berpendapat tidak hanya cukup dengan memberi sumbangan,” kata Elly Wisanti, ketua KDK. “Harus dipikirkan juga seluruh aspek penghidupan seperti mata pencaharian, kesehatan, gaya hidup, pola makan, dan semua aspek yang menyangkut penghidupan mereka”. Kini KDK mendampingi sembilan desa dan telah berhasil memberi beasiswa kepada 600-an anak.

“Sayangnya, fenomena baru ini hanya sedikit diliput media nasional,” lanjut Christine. Christine mungkin benar. Bahkan sinolog dan sosiolog kawakan Mely G. Tan menyatakan hal yang sama. “Kegiatan organisasi Tionghoa tidak banyak diliput oleh media nasional, baik cetak maupun elektronik,” katanya dalam sebuah seminar di Jakarta. “Kegiatan itu hanya dipublikasikan di media berbahasa Mandarin atau Metro Xin Wen.” Metro Xin Wen adalah sebuah stasiun televisi berita Indonesia. Satu-satunya yang punya program berita bahasa Mandarin, siar setiap jam 07.30 pagi selama 30 menit. “Itu artinya kegiatan organisasi Tionghoa belum masuk ke arus induk atau mainstream kehidupan masyarakat Indonesia,” simpulnya.

Banyak lagi usaha-usaha lain dalam kaitan “masuk ke mainstream Indonesia”. Ini dilakukan melalui sebuah wadah organisasi maupun pribadi-pribadi. Semangatnya ingin meruntuhkan stereotipe sampai berpartisipasi aktif dalam dinamika Indonesia yang baru. Mulai dari menulis opini di berbagai surat kabar nasional, menggelar diskusi dan seminar, sampai menerbitkan majalah dan berbagai macam buku.

Belum lama ini terbit sebuah buku berjudul “Cokin, So What Gitu Loh!” ‘Cokin’ adalah sebutan gaul buat etnis Tionghoa. Kata ini biasanya dipakai anak-anak muda Jakarta. Sang editor sengaja memilih judul begitu karena ingin mengambarkan semangat anak-anak muda Tionghoa yang konon berbeda dengan generasi tuanya. “Protokol Keselamatan senantiasa dipersiapkan oleh orang tua Tionghoa kepada anaknya semenjak kecil. Salah satunya adalah paling cepat mengalah, menghindar dan bersembunyi serta mencari perlindungan. Mengaburkan identitas termasuk dalam protokol di masa lalu, diantaranya: mengaku diangkat anak atau saudara oleh jendral anu, penggunaan kacamata hitam, mengeriting rambut, pemakaian kaca gelap pada helm dan mobil, penggantian identitas diri pada KTP, menjauhi perayaan Imlek dan seterusnya,” tulis Ivan Wibowo.

Editor bertitel master hukum dari negara kangguru itu mengumpulkan berbagai macam artikel yang pernah ditulis anak-anak muda etnis Tionghoa di berbagai surat kabar nasional dalam rentang waktu tahun 1998 sampai 2007. Rujukan ‘muda’ disini adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun, dimana otomatis besar dalam era Orde Baru.

Menurutnya, generasi ini punya ciri sendiri dengan pola pikir berbeda yang disebutnya sebuah protokol keselamatan baru. “Orang Tionghoa perlu mempersiapkan diri untuk dapat memperluas penjelajahannya dalam berkarya di tengah masyarakat tanpa menyembunyikan identitasnya,” tandasnya.

Dua puluh anak muda Tionghoa dalam buku itu memang bukan hanya piawai dalam konsep dan wacana. Mereka adalah generasi pelaku perubahan yang berjuang di garis depan. Ivan kemudian meminjam istilah ‘generasi mutan’ yang disebut salah seorang kontributor.

“Panggilan bagi generasi ini adalah suatu saringan alami yang teramat ketat. Pada masa Orde Baru dimana kami dibesarkan, masyarakat, negara, pemerintah bahkan keluarga dan kerabat tidak menghendaki kelahiran panggilan kami. Akan sulit bagi kalangan Tionghoa (lama) memahami mengapa Ester dan Surya memilih karir selaku pengacara gratisan di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta…” Surya adalah Surya Tjandra. Ia melakukan pembelaan terhadap hak-hak buruh dan mendirikan Trade Union Rights Center-Pusat Advokasi Hak-Hak Serikat Buruh pada tahun 2003. Ester adalah Ester Indahyani Jusuf, penerima Yap Thiam Hien dan Human Rights Award dengan segudang track record perjuangan hak asasi manusia. “…atau menyetujui aktifitas Alex Ferry dan Ulung Rusman sebagai mahasiswa angkatan reformasi yang berada di garis depan era pergerakan mahasiswa 1998,” lanjutnya. Alex Ferry dan Ulung Rusman memang pentolan mahasiswa dari dua ‘kampus cokin’ di Jakarta – Universitas Tarumanegara dan Universitas Bina Nusantara. Mereka simpul gerakan mahasiswa Tionghoa dalam dua organisasi terbesar saat itu, FORKOT (Forum Kota) dan FAMRED (Forum Aksi Mahasiswa untuk Demokrasi dan Reformasi). Gara-gara aktifitasnya, Ulung bahkan sempat ‘dibuang’ oleh keluarganya, dianggap bukan lagi anak saat ia menolak ikut mengungsi ke Singapura.

Hal lain yang menjadi ukuran “masuk ke mainstream” Indonesia adalah partisipasi di bidang politik. Apakah itu mulai membuka mata terhadap situasi politik, tak lagi alergi memperbincangkan politik, terlibat dalam advokasi kebijakan, turut aktif dalam pilkada dan pemilu, sampai terjun ke politik praktis.

Yang terakhir ini cukup menantang. Selain karena selama masa Orde Baru etnis Tionghoa praktis tidak pernah punya kesempatan terjun langsung dalam ranah politik Indonesia, masih banyak yang punya batas-batas ketakutan. Berpolitik dianggap bahaya dan kotor. Jangankan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, untuk ikut mencoblos dalam pilkada daerah saja angka golputnya (golongan putih alias tidak menggunakan hak pilih) masih menonjol. “Ketika berlangsung pilkada DKI Jakarta lalu, berdasarkan survey Kompas, Kecamatan Penjaringan, Kembangan, Kebon Jeruk, Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari dan Kelapa Gading –dimana sebagian besar penduduknya berasal dari kalangan etnis Tionghoa- adalah wilayah yang paling tinggi angka golputnya (40%-50%),” kata Benny.

Demam golput memang lagi melanda sebagian besar rakyat Indonesia, terlepas apapun etnisnya. Lihat saja bagaimana jumlah golput mendominasi Pilkada Jawa Barat (35%), Sumatera Utara (43%), Banten (39%), atau Jayapura (47%). Dibandingkan dengan Pemilu 1999, angka golput 2004 bahkan naik 100% menjadi 23%.

Tapi paling tidak, di beberapa daerah muncul para wakil rakyat dari etnis Tionghoa, seperti di Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogjakarta, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Bupati Bangka Belitung dan Singkawang beretnis Tionghoa. Wakil Gubernur Kalimantan Barat beretnis Tionghoa. Kabinet paska reformasi juga memunculkan pejabat eksekutif beretnis Tionghoa. Semua ini disambut baik sebagai bagian dari kebangkitan etnis Tionghoa. Sebuah kelompok masyarakat Tionghoa berbasis daerah asal sampai mengadakan syukuran khusus karena dua orang ‘warga’nya terpilih menjadi pejabat dan wakil rakyat.

Menurut data dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), jumlah populasi etnis Tionghoa di Indonesia adalah nomor tiga terbesar setelah suku Jawa dan Sunda. Secara sosiologis, tentu penting bagi sebuah komunitas dengan jumlah cukup besar mempunyai wakil di lembaga eksekutif dan legislatif agar aspirasinya dapat disalurkan dengan baik. “Sayangnya, lagi-lagi persoalannya tak sesederhana itu,” ujar Thung Ju Lan, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Signifikansi dari hingar-bingar ajakan berpolitik baik untuk orang Tionghoa maupun non-Tionghoa adalah suatu godaan dan suatu tantangan. Godaan kalau kita tidak memahaminya dan turut serta hanya karena diajak, tapi suatu tantangan kalau kita memahaminya dan turut serta untuk memperbaikinya,” papar putri sulung dari delapan bersaudara ini. “Yang saya sebut memahami adalah memahami konteks politik Indonesia dimana orang Tionghoa dan non-Tionghoa semua berperan. Yang perlu kita lakukan dalam berpolitik adalah bukan cuma turut serta, tapi tahu bagaimana berpolitik yang baik.”

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa dengan adanya permasalahan sosial yang terkait dengan sejarah keberadaan warga Tionghoa di Indonesia selama ratusan tahun, keterlibatan aktif warga Tionghoa dalam politik Indonesia perlu disikapi secara bijaksana. “Keterlibatan politik bukanlan kompetisi, melainkan keterwakilan. Keterwakilan menunjukkan aspirasi dan kepentingan komunitas Tionghoa di Indonesia yang sama dan sejajar dengan aspirasi dan kepentingan Warga Negara Indonesia lainnya. Representasi tidak berarti ada yang menang dan kalah, melainkan harus ada keseimbangan di antara kelompok-kelompok yang ada di Indonesia agar tak ada yang terabaikan dan tersingkirkan,” paparnya.

Pendapat Thung Ju Lan memaksa kita untuk melihat lebih dalam peristiwa kerusuhan di Pontianak pada penghujung 2007 lalu. Berawal dari cekcok mulut karena serempetan mobil, pertengkaran antara dua warga etnis Tionghoa dan etnis Melayu menjelma menjadi sebuah kerusuhan massa. Peristiwa ini pun diselesaikan ‘secara adat’ oleh Majelis Adat Budaya Tionghoa dan Majelis Adat Budaya Melayu dengan difasilitasi Markas Polisi Kota Besar Pontianak. Singkat cerita, setelah tiga hari, suasana kembali kondusif lewat dialog yang berakhir dengan doa bergandengan tangan.

Namun menjelang Imlek 2008 kemarin, kembali terjadi sebuah insiden. Ratusan orang yang menamakan diri Barisan Melayu Bersatu menyampaikan pernyataan sikap dan melakukan penyisiran terhadap mobil-mobil yang dikendarai oleh orang bertampang Tionghoa, lalu memberikan stiker “Gunakan Bahasa Indonesia”.

Enam maklumat penting disampaikan Erwin Irawan, ketua mereka, yaitu mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan Bahasa Indonesia dimana pun berada, yang kedua akan terus mengawal SK Walikota Pontianak No. 127 yang melarang arak-arakan barongsai dan naga di jalan umum atau fasilitas terbuka, yang ketiga mengganti semua tulisan asing yang berada di tempat-tempat umum dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dan menggantinya dengan menggunakan nama-nama pahlawan terutama pahlawan Kalimantan Barat, yang keempat mengharap pihak aparat keamanan mengambil tindakan tegas dengan untuk menjaga keberlangsungan SK tersebut, yang kelima mengharapkan semua masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif, dan yang keenam maklumat yang mereka sampaikan bersifat kekal dan abadi.
Penyampaian sikap yang dikemas dengan berbagai kesenian bernapaskan Islam dengan yel-yel “Hidup Melayu” tersebut ditimpali seruan bahwa Melayu akan tetap jaya sampai kapanpun sampai titik darah penghabisan.

Insiden yang diredam media massa nasional ini dicermati Ju Lan sebagai suatu hal yang berkembang sejak peristiwa Sanggauledo dan Sambas. Gerakan Melayu Bersatu muncul sejak gerakan kedayakan membesar -malah ada yang mengatakan peristiwa Sambas adalah bagian dari counter action Melayu terhadap Dayak- jadi sejak itu Melayu sedang menggalang diri untuk menempatkan posisinya agar sejajar dengan orang Dayak sebagai pemilik Pontianak. Dalam hal ini jelas ada perebutan kekuasaan antara kelompok Melayu dan kelompok Dayak.

“Dulu orang Tionghoa tidak dilihat sebagai ancaman karena dianggap menjadi sahabat keduanya. Tapi sejak

orang Tionghoa mencoba masuk ke politik, yang terjadi adalah bahwa orang Tionghoa sekarang merupakan ancaman. Kalau orang Tionghoa bersatu dengan orang Dayak -dan sepertinya memang orang Tionghoa bisa lebih dekat dengan orang Dayak karena persamaan agama- maka jelas orang Melayu harus menghadapi kombinasi dua kekuatan tersebut dan ini tentu saja dilihat sebagai suatu ancaman yang sangat besar, terutama dengan kekuatan modal yang dimiliki warga Tionghoa,” paparnya.

Belum lama berselang, pasangan Cornelis-Christiandy memang memenangkan Pilkada Kalimantan Barat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Cornelis beretnis Dayak dan Christiandi beretnis Tionghoa. Keduanya beragama Kristen.

Lebih lanjut peneliti yang sering menjadi pembicara di forum diskusi ini menjelaskan bahwa dengan keberhasilannya di bidang ekonomi, selama ini warga Tionghoa selalu dianggap sebagai ‘kelompok dominan’, walaupun secara politik aspirasi dan kepentingannya selalu termarginalkan. Mengingat kondisi ‘keterpasungan politik’ yang dialami warga Tionghoa selama pemerintahan Orde Baru, adanya keinginan yang kuat di kalangan warga Tionghoa untuk mempunyai representasi yang bisa mewakili aspirasi dan kepentingan politik warga Tionghoa bisa dipahami.

“Tapi, kedudukan dominan secara ekonomi menempatkan warga Tionghoa pada posisi problematik dalam pandangan warga Indonesia lainnya: Apakah kedudukan ekonomi yang kuat apabila ditambah dengan kedudukan politik, akan membawa warga Tionghoa pada posisi ‘superior’ dibanding warga Indonesia lainnya? Apakah memberikan representasi politik kepada warga Tionghoa tidak membuat posisi yang sudah timpang antara warga Tionghoa dengan warga Indonesia lainnya menjadi semakin timpang lagi?” katanya. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa di mata sebagian besar masyarakat, masalah keterwakilan seringkali disamakan dengan masalah persaingan ekonomi, sehingga kesetaraan politik dipertukarkan dengan ketimpangan ekonomi sebagai suatu sinonim, walaupun sebenarnya keduanya adalah dua hal yang berbeda satu sama lain.

“Hal ini yang perlu diluruskan agar kerancuan tersebut tidak terus terjadi,” tegasnya. “Perlu kita pahami bahwa keterwakilan merupakan hak politik yang harus diberikan sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan ketimpangan ekonomi adalah permasalahan yang harus diselesaikan bersama.” Sikap politik yang ‘bijaksana’ adalah memperhatikan dan berpegang pada pengertian yang berbeda ini, agar jelas tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Artinya, keterwakilan bukan masalah, tapi ketimpangan ekonomi-lah yang menjadi masalah utama dan perlu dibereskan. Mempermasalahkan keterwakilan hanya akan mengalihkan perhatian dari permasalahan yang sebenarnya, yaitu ketimpangan ekonomi.

”Bagi warga Tionghoa, keterwakilan merupakan hal penting. Tapi perlu ditekankan bahwa keterwakilan hanya merupakan tahap pertama dalam agenda kerja untuk menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi. Tanpa pola pikir seperti ini, kekhawatiran ‘warga pribumi’ akan semakin timpangnya hubungan warga Tionghoa dengan warga Indonesia lainnya bisa saja terbukti. Apalagi bila keterlibatan warga Tionghoa dalam perpolitikan Indonesia disamakan dengan kompetisi di pasar ekonomi, bahwa harus ada ‘pemenang’ dalam perebutan kursi di pemerintahan,” paparnya.

Kemudian Ju Lan mengemukakan kekhawatirannya, “Bila ini yang terjadi, berarti bukan isu perwakilan yang diusung, melainkan perebutan kekuasaan, dimana sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah ‘pribumi vs non-pribumi’ seperti yang diharapkan.”

Apa yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama mungkin bisa dijadikan panutan. Mantan Bupati Belitung Timur itu melakukan serangkaian gebrakan yang berani. Bupati yang terkenal dengan panggilan Ahok ini memotong biaya perjalanan dinas dari Rp 1 miliar per tahun menjadi hanya seperlimanya. Pos yang sama untuk kepala dinas pun dikorting. ”Untuk perjalanan ke Jakarta mereka hanya dapat uang tiket kapal, bukan pesawat,” katanya. Ia kemudian menggratiskan biaya pendidikan anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas negeri. Tak lupa, biaya pengobatan warga pun gratis mulai dokter, obat, rumah sakit hingga ambulans. Semuanya dilakukan dengan menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan hingga 40%. Karena disiplin dan kejujurannya, ia didaulat jadi tokoh anti korupsi 2006. Sayang, jabatannya tandas ketika ia mencalonkan diri dan kalah tipis dalam pemilihan Gubernur Bangka-Belitung.

Sosok lain bisa ditilik tak jauh dari tempat Ahok. “Untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik, bukanlah menjadi kritikus yang hanya berkoar-koar di luar sistem,” yakin Isyak Meirobi, anggota termuda DPRD Kabupaten Belitung 2004-2009. “Kita harus masuk ke dalam sistem sehingga peran nyata dapat kita lakukan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan untuk kebaikan masyarakat.” Pemuda kelahiran 1978 ini sempat mengalami kesedihan mendalam akibat kerusuhan Mei 1998 yang berdampak pada meninggalnya ayahanda tercinta. “Pilihan yang saya ambil bukan untuk melampiaskan luka hati kematian ayahanda, namun disadari oleh sebuah panggilan nurani untuk bisa memberikan sumbangsih terbaik demi pemulihan dan kejayaan Republik ini,” paparnya.

Untuk membuktikannya Isyak membuat agenda khusus yang dianggap terobosan tak lazim oleh media lokal. Tiap tiga bulan sekali ia menyampaikan hasil kinerjanya pada masyarakat dan media massa lalu mendiskusikannya secara terbuka. Langkahnya ini cukup menjadi perhatian warga Belitung. Mereka merasa ada transparansi dan komunikasi yang konstan dengan orang yang mereka pilih menjadi wakil rakyat.

Komunikasi yang konstan dan keterlibatan langsung bersama mainstream akar rumput, agaknya memang mampu meruntuhkan stereotip negatif yang selama ini ada melebihi dari hanya sekadar mempunyai kedudukan atas keterwakilan dan kekuasaan yang tinggi.

Coba tilik komentar Cholis, seorang pimpinan pemuda di daerah Pelabuhan Ratu. Ketika itu Ester Indahyani Yusuf melakukan advokasi terhadap warga yang direpresi oleh aparat. Penduduk sangat berterimakasih dan menghadiahi Ester cincin emas. “Kehadiran Ester mengubah pola pikir setempat bahwa orang Tionghoa itu jahat dan lain-lain,” katanya.

Ada juga kehidupan Handoko Wibowo yang penuh kontradiksi. Berlatar belakang etnis Tionghoa dan seorang Kristiani di tengah mayoritas Muslim petani pantai utara Jawa, ia konsisten mendampingi petani miskin Batang dalam kasus tanah sejak tahun 1998. Ia ingin agar para petani garapan itu mempunyai martabat dan representasi politis yang bisa mewakili kepentingan mereka. Saking dicintai para petani, saat ia hendak bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat, mereka mehanannya untuk tidak pergi. ”Dengan berat hati tidak saya teruskan, tetapi tetap tinggal di sini,” katanya. Bagi masyarakat petani nelayan Batang, Handoko adalah guru, inspirator dan sosok yang betul-betul peduli dengan nasib mereka, lebih-lebih daripada para wakil rakyat yang kini sudah duduk di kursi empuknya masing-masing. “Kalau sudah disodori kasus tanah kami, mereka selalu menghindar,” kata Rolihin, warga Desa Kalisari, Batang yang ketika kampanye sering didatangi calon wakil rakyat.

Bagi lingkungan di tempat Cholis dan Rolihin, kehadiran Ester dan Handoko membawa pengaruh bagi kehidupan mereka. Ester dan Handoko tidak datang dengan label Tionghoa atau bermaksud sengaja meruntuhkan stereotipe. Mereka bekerja atas dasar kemanusiaan, dan dengan kerja nyata, stereotipe itu runtuh dengan sendirinya.

Dalam sebuah wawancara di pertengahan tahun 2007, Budi S. Tanuwibowo, Sekretaris Jenderal Perhimpunan INTI pernah berkomentar. “Perhimpunan INTI bisa dikatakan sukses bukan jika pestanya dihadiri banyak orang. Perhimpunan INTI sukses bukan bila hanya dikenal banyak orang, tapi dirasakan kehadirannya membawa manfaat bagi banyak orang.” Ia tidak menampik kenyataan bahwa selama perjalanan hampir 10 tahun ini banyak organisasi Tionghoa –termasuk INTI- yang sulit terjun langsung ke masyarakat karena ada kendala-kendala internal organisasi. Hal ini juga pernah dikatakan Eddie Lembong. “Bukan perkara gampang membuat organisasi keep floating,” katanya.

Ide mempersatukan “seluruh potensi etnis Tionghoa” dan membawanya ke dalam mainstream Indonesia memang sebuah karya yang tidak mudah. Karya itu hidup dan penuh dengan dinamika seiring dengan proses nation building dari Republik Indonesia sendiri.

Saat reformasi bergulir, banyak hal-hal positif yang dialami bangsa ini. Namun seiring dengan era kebebasan yang baru, timbul euphoria pada masyarakat Indonesia dimana sebagian mengidentikkan diri dengan batasan-batasan primordialisme. Sebuah survey dilakukan oleh Demos, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi pada tahun 2003-2005. Dari 780 responden yang tersebar di 33 provinsi, tersirat sebuah tren bahwa rakyat Indonesia paska reformasi ini lebih senang mengidentifikasikan dirinya sebagai orang dari agama tertentu. Misalkan ketika ditanya “Kamu orang apa?” Spontan mereka menjawab “Orang Islam, Kristen, Budha,” dan seterusnya. Identifikasi diri yang kedua adalah berdasarkan etnis. Mereka menjawab “Orang Jawa, orang Tionghoa, orang Batak,” dan lain-lain. Identifikasi diri sebagai “Orang Indonesia” justru terletak pada urutan buncit, alias paling tidak populer.

Hal ini pula yang oleh sebagian tokoh Tionghoa Indonesia dikhawatirkan ketika terjadi gejala serupa di kalangan etnis Tionghoa. “Organisasi di kalangan totok tumbuh dengan subur. Lebih dari 500 organisasi di kalangan totok berdiri di berbagai kota di Indonesia,” kata Benny G. Setiono. “Organisasi Totok” menurut Benny disini adalah organisasi yang didirikan berdasarkan asal provinsi, kabupaten, distrik dan kampung halaman di Tiongkok, suku, klan, marga, alumni sekolah Tionghoa, kelompok seni dan sastra Tionghoa dan lain sebagainya. “Program mereka tidak jelas, dan pada umumnya berorientasi ke dataran Tiongkok, dengan bahasa yang digunakan Mandarin ataupun dialeknya,” sambungnya.

Berbagai macam organisasi bernuanasa Tionghoa memang tumbuh dengan subur seiring kondusifnya suasana Indonesia. Organisasi itu dipimpin oleh tokoh etnis Tionghoa yang mapan secara ekonomi bahkan merupakan pemilik perusahaan-perusahaan besar. Masih merupakan sebuah ‘prasyarat’ bahwa tokoh yang diangkat sebagai pemimpin adalah mereka yang sanggup menyandang dana bagi kelangsungan hidup organisasinya.

Komentar Benny yang dilontarkan di sebuah seminar itu sontak mendapat dua tanggapan dari masyarakat Tionghoa. Yang satu menyetujuinya, yang lain merasa tersinggung. Bahkan salah seorang pemimpin kelompok marga terbesar di Indonesia yang pertemuan-pertemuannya selalu menggunakan bahasa Mandarin, langsung memberikan argumentasi bahwa kelompok kesenian yang dibawanya ‘manggung ke kota-kota di Tiongkok melibatkan kelompok seni lokal yang notabene tidak bertenis Tionghoa. Pertunjukan mereka pun didukung oleh Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendongkrak potensi wisatawan asing Tiongkok datang ke Indonesia.

Perdebatan ini masih berlangsung sampai saat ini dengan masing-masing kelompok mempertahankan argumentasinya. Banyak diskusi digelar untuk memperbincangkan kecenderungan ini, mulai dari skala kecil, nasional, bahkan sampai internasional. Mereka membicarakan mana jalan yang paling ideal supaya etnis Tionghoa benar-benar bisa masuk ke mainstream Indonesia. Beberapa peneliti juga menambahkan latar belakang perpolitikan Tiongkok yang menambah rumit kondisi internal masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Bagaimana dengan tanggapan masyarakat di luar kelompok ini? “Ooooo… ternyata Tionghoa itu ada macam-macam ya?” Itu jawaban yang hampir pasti selalu terdengar. Jangankan di kalangan masyarakat akar rumput, di kalangan eksekutif muda atau para wartawan sekalipun, tak banyak yang menyadari betapa warna-warninya etnis Tionghoa di Indonesia. Bagi mereka orang Tionghoa itu ya, satu.

Tapi paling tidak, selama masa reformasi ini dimana banyak sejarah dikuak dan etnis Tionghoa bisa banyak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat, sudah banyak yang mengerti bahwa tidak semua orang Tionghoa itu kaya, suka mementingkan diri sendiri, ekslusif dan lain sebagainya. Namun demikian mereka masih membedakan sifat antara pengusaha besar Tionghoa dan sifat masyarakat Tionghoa secara umum.

Sebuah survey dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kompas mungkin bisa menjadi gambaran, bagaimana pandangan masyarakat terhadap etnis Tionghoa paska reformasi. Survey yang dilakukan pada 2004 ini menggambarkan secara umum bahwa ­penilaian masyarakat pada para pengusaha Tionghoa masih mendua.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan warga dari etnis lain memiliki citra positif terhadap para pedagang Tionghoa, namun tidak demikian terhadap para pengusaha besar yang mendominasi perdagangan di Indonesia. Terhadap pedagang kecil, 60% responden menyatakan bahwa citra mereka baik, sebaliknya terhadap pengusaha besar penilaian miring masih melekat. Walau kalangan Tionghoa sendiri beranggapan bahwa citra dan perilaku yang dibangun saat ini sudah cukup baik, warga dari etnik lain masih ragu bersikap sama.

Dalam jajak pendapat yang dirilis pada 22 Mei 2004 itu, hanya 29% warga bukan Tionghoa yang menganggap perilaku para pengusaha besar beretnis Tionghoa saat itu dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, semakin baik. Sementara 37% lainnya justru menganggap perilaku mereka semakin buruk. Berbeda dengan pendapat dari responden beretnis Tionghoa, 42% menyatakan perilaku pengusaha besar Tionghoa saat itu sudah lebih baik. Yang menganggap semakin buruk hanya 22% dan sisanya menganggap sama saja atau tidak tahu.

Sebagai alasan para responden menyatakan pilihannya, masih buruknya citra pengusaha Tionghoa ini tak lepas dari rasa keadilan masyarakat yang cukup terganggu dengan cara penanganan lembaga hukum terhadap mereka, khususnya dalam perkara korupsi. Masyarakat yang mengikuti proses penyidikan atau persidangan dengan gamblang melihat aneka drama hukum yang ujung-ujungnya cenderung membebaskan atau membuat pelaku kabur ke luar negeri. Terhadap cara penanganan hukum ini, 69% responden menyatakan tidak puas pada pemerintah dalam menangani kasus korupsi mereka.

Contoh kasus yang diutarakan adalah kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bernilai triliunan rupiah yang banyak melibatkan kalangan pengusaha Tionghoa. Kasus ini dianggap sebuah noktah hitam dalam masa reformasi bagi perjalanan peran pengusaha etnis Tionghoa dalam perekonomian Indonesia. Menurut mereka, alih-alih memberi sumbangan yang nyata bagi perkembangan perekonomian Indonesia, banyak dana pemerintah yang sesungguhnya bisa dialihkan untuk penanganan kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan yang masih merana, malah tersedot untuk menyelamatkan usaha segelintir orang.

Sebagian besar responden mengaku setuju terhadap perkembangan yang cukup baik dari sikap pemerintah terhadap kalangan Tionghoa selama masa reformasi, namun perlakuan yang sangat istimewa terhadap mereka yang diduga terlibat korupsi membuat pandangan minor tak beranjak membaik.

Survey itu menyimpulkan bahwa seandainya para pengusaha besar etnis Tionghoa di Indonesia juga menaruh perhatian yang sangat besar pada kepentingan masyarakat banyak, lewat penyediaan mediasi yang tepat sesuai kebutuhan, bukan tidak mungkin kalau gambaran buruk tentang citra pengusaha bertenis Tionghoa ini akan terhapus.

Dalam sebuah bincang-bincang informal dengan salah seorang produser TV swasta terkemuka, Thung Ju Lan kembali menyatakan pendapatnya, ”Pemilik modal adalah selalu kelompok yang paling rendah kesadaran politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena ada ideologi pasar yang juga bekerja pada dirinya dan mempunyai pengaruh yang lebih kuat dari ideologi kebangsaan. Biasanya kontrol negara diperlukan untuk mengatur mereka agar tidak keluar dari jalur yang ditetapkan. Masalahnya adalah para pejabat negara sendiri yang berkolusi dengan pemilik modal ini demi keuntungan pribadi, sehingga alih-alih mengontrol, malah mereka bekerja sama merusak ideologi kebangsaan.”

Tak ada rumus tepat bagaimana menentukan cara ideal “masuk ke mainstream Indonesia”. Di dalamnya terkandung banyak faktor. Faktor internal dari heterogennya etnis Tionghoa di Indonesia bertemu dengan faktor eksternal, bagaimana meruntuhkan stereotipe yang telah terpatri pada masyarakat di luar kelompok ini selama ratusan tahun. Skema kebangsaan yang masih gamang membuat proses ini tak selamanya mempunyai jalan mulus dan rata, sama dengan proses nation building Indonesia yang masih terus dan sedang diuji. Pergeseran pusat ekonomi dunia juga membawa masalah ini kian berwarna. Kebangkitan ekonomi Tiongkok sedikit banyak telah membawa dinamika tersendiri bagi pemerintahan Indonesia dan orang-orang Tionghoa.

Sebuah percakapan ringan terjadi di sore itu, ketika kegiatan bakti sosial di Kabupaten Tegal berakhir sudah. Percakapan antara relawan-relawan beretnis Tionghoa. Bersama-sama mereka telah bekerja sepanjang hari, menyediakan pengobatan gratis bagi total 12.000 lebih pasien.

“Wah, harus sering-sering nih baksos (bakti sosial) begini,” kata yang satu. “Capek, tapi senang ya?”

“Iya sih, tapi nanti dulu deh! ‘Emang gampang cari dananya?” timpal yang satunya.

“Ah, dana sih nggak ada artinya kalau dibanding berapa banyak kepala yang lihat kegiatan ini… contoh nih, kalau warga Tionghoa tuh peduli sama nasib rakyat kecil…” katanya sambil menggoyangkan selembar karton bekas untuk menghilangkan keringatnya.

“Ih, gue sih ikut baksos begini bukan karena gue cina,” teman lainnya menimpali. Kata-kata ‘cina’ memang masih sering dipakai anak-anak muda Tionghoa. Kebanyakan mereka tidak alergi dengan kata itu.

“Terus kenapa?” tanya yang lain.

“Ya karena gue mau. Kasihan lihat orang miskin yang susah ke dokter. That’s ‘s it! Nggak ada hubungannya dengan gue cina atau bukan…”

Mereka semua terdiam. Langit makin hitam. Lampu-lampu di gedung olahraga itu satu per satu dipadamkan. Sebuah truk besar datang, hendak mengangkut besi-besi tenda yang baru saja dilepas. Tak lama sebuah mobil kijang menepi, mengangkut para relawan itu menuju hotel tempat mereka menginap. Karena tak cukup, tiga diantaranya tertinggal.

“Tapi baguslah kegiatan seperti ini…” kata salah satunya yang kebetulan bukan etnis Tionghoa. Ia sudah beberapa kali ikut kegiatan sosial macam ini bersama mereka.

“Memang bagus,” kata temannya yang Tionghoa. “Tapi berkegiatan seperti ini ‘kan bisa tidak hanya dilakukan secara bersama-sama. Ini harusnya menjadi gaya hidup.”

“Maksudnya?” tanya yang satu lagi.

“Ya, simple aja. Mulai dari rumah. Bagaimana kita memperlakukan pembantu atau pegawai. Terlepas kita beretnis apa, kalau kita manusiawi, sadar situasi negara sekarang ini, kita harus memperlakukan rakyat kecil dengan adil dong!” balasnya.

Beberapa bintang muncul di langit. Percakapan mereka terhenti. Masing-masing sibuk dengan imajinya sendiri. Muncul bayangan Ester dan Handoko. Dua orang itu sudah berhasil meruntuhkan stereotipe yang ada pada warga yang mereka tolong, tanpa harus menonjolkan embel-embel etnisnya. Mereka, paling tidak, berhasil masuk ke mainstream masyarakat akar rumput dan diterima dengan tangan terbuka.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s